prediksi togel lengkap hari ini

Aku bukan Yae Rin

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Membombardir dunia misterius

Upah Pekerja Inggris Tahun Depan Diramal di Level Terendah Sejak 2006******

PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksi gajirata-rata pekerjadi Inggris untuk 2023 turun ke level terendah sejak 2006 silam.

Mengutip CNN Business, Senin (26/12), lembaga itu mencatat upah riil, yang menjadi faktor inflasi, diperkirakan turun sebanyak 3 persen pada 2022 dan 2 persen lainnya pada 2023.

Kenaikan upah di Inggris mandek karena inflasi yang mencapai dua digit tahun ini. Hal ini pun memicu krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade.

"2022 jelas merupakan tahun yang sangat menantang bagi ekonomi Inggris, dan tidak mengherankan jika pukulan ini akan berlanjut sepanjang 2023," kata Ekonom Senior PwC Barret Kupelian.

Meski upah akan menurun, laporan PwC juga mencatat lebih dari 300 ribu pekerja Inggris yang menganggur dapat kembali mendapat pekerjaan pada 2023.

Pada saat yang sama, peningkatan imigrasi ke Inggris dapat secara langsung menyumbang US miliar untuk ekonomi negara tersebut. Selain itu, hal itu juga meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1 persen.

Ekonom PwC Jake Finney mengatakan meskipun ekonomi sedang berkontraksi, Inggris masih menjadi tujuan menarik pada para pekerja.

PwC mencatat tingkat imigrasi Inggris mencapai rekor 1,1 juta pada 2022, dengan program pemukiman kembali yang ditujukan untuk penduduk Ukraina, Afghanistan, dan Hong Kong menambahkan sekitar 140 ribu ke totalnya.

Sementara itu, penelitian dari House of Lords Economic Affairs Committee menyimpulkan bahwa pensiun dini telah menjadi pendorong terbesar tekanan tenaga kerja Inggris.

Selain itu, meningkatnya penyakit jangka panjang, migrasi Uni Eropa yang lebih rendah setelah Brexit, dan populasi Inggris yang menua juga berperan besar dalam tekanan tenaga kerja itu.

"Meningkatnya ketidakaktifan menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian Inggris. Kekurangan tenaga kerja memperburuk tantangan inflasi saat ini, merusak pertumbuhan dalam waktu dekat, dan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk membiayai layanan publik, sementara permintaan untuk layanan tersebut terus meningkat," kata komite tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Pemerintah Resmi Hentikan BLT UMKM Tahun Depan******

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.

Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.

"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

3 Temuan PPATK 2022, dari Transaksi Mencurigakan hingga Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan tiga temuan bernilai ratusan triliun dari transaksi keuangan mencurigakan, pornografi anak danjudi online.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandan mengatakan selama periode Januari-Oktober 2022 memang terdapat peningkatan penerimaan laporan sebesar 12,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dalam 11 bulan ini PPATK sudah menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis yang terkait dengan 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (28/12).

1. Transaksi mencurigakan Rp183,88 triliun

Dari 1.215 laporan analisis, PPATK menemukan nilai transaksi yang mencurigakan mencapai Rp183,88 triliun.

"Kita melakukan hubungan sangat intensif dan dekat dalam bentuk permintaan informasi ke penyedia jasa keuangan," ujar Ivan.

Menurutnya, PPATK sudah mengirimkan 3.990 permintaan informasi kepada penyedia jasa keuangan atau 100 surat per hari sejak awal tahun sampai saat ini. Ini untuk mendapatkan data lanjutan terkait laporan.

2. TTPO dan pornografi anak Rp114 miliar

PPATK menemukan transaksi keuangan sebesar Rp114 miliar terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pornografi anak di tahun 2022.

"Selama 2022, total ada delapan hasil analisis terkait dengan TPPO atau Child Sexual Abuse(CSA)," katanya.

Berdasarkan hasil analisis, pihak-pihak yang terlibat dalam TPPO kerap memakai layanan perbankan, seperti transfer via ATM. Sedangkan pelaku pornografi yang melibatkan anak kebanyakan menggunakan layanan dompet digital seperti OVO, Gopay, hingga DANA untuk menampung pembayaran.

Mayoritas pelaku dalam jaringan TPPO merupakan pemilik atau pegawai penyalur jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga money changer. Terdapat pula pelaku dari perusahaan tour and travel, jasa penerbangan dan jasa angkutan, petugas imigrasi, Avsec, hingga anggota TNI dan Polri.

Terkait kasus ini, PPATK menjelaskan dalam proses analisis tersebut pihaknya aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sepertiNGOhingga penyidik guna mempercepat penanganan tindak pidana tersebut.

3. Judi online

Ivan memaparkan selama periode Januari-Oktober 2022 ada 68 hasil analisis terkait judi online.Ia menyebut total nilai transaksinya meningkat dari Rp57 triliun di 2021 menjadi Rp81 triliun di tahun 2022.

"Hal yang menarik di tahun 2022 ini, walaupun sebenarnya telah terjadi jauh sebelum tahun 2022, tapi berkembang khususnya di semester terakhir, terkait judi online," ujarnya.

Dari laporan hasil analisis tersebut, PPATK juga menemukan fakta baru bahwa kebanyakan pemilik bisnis judi onlinemenggunakan usaha restoran di perumahan elit untuk menyembunyikan aktivitas judi.

"Mereka juga menggunakanvirtual account, e-walletdan aset kripto dan sebagai sarana pembayaran untuk mengelabui penghimpunan dan pembayaran dana," ucapnya.

Ivan memastikan seluruh hasil analisis terkait judi onlinetersebut telah diserahkan kepada penyidik dan instansi terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan