kakek zeus orang kaya

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Menteri PUPR Tahajud Sebelum Mencoblos: Agar Allah Beri Pemimpin Baik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomengaku melakukan Salat Tahajudpada malam sebelum memberikan suaranya di Pemilu 2024.

Salat ia lakukan dengan harapan Indonesia diberikan pemimpin terbaik.

"Saya kira seperti yang saya sampaikan saya sempat Shalat Tahajud untuk memohon kepada Allah SWT, supaya Allah SWT memilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik," ujar Basuki di TPS 161 Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat Rabu (14/2), seperti dikutip dari Antara.

Tak hanya Tahajud, saat memasukkan surat suara di kotak suara untuk Presiden dan Wakil, Basuki sempat mencium surat suara tersebut.

Dia mengatakan bahwa dirinya sempat berdoa agar dipilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik oleh Allah SWT.

Basuki bersama keluarga memberikan suaranya di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi.

Basuki menyambangi TPS 161 pada pukul 12.06. Di TPS, Basuki menyapa dan beramah tamah dengan para warga yang ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2024.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Kemenkeu Was******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir ada permainanspekulandalam pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berharap streamline proyek-proyek di IKN tidak terlalu lama. Hal ini bisa membuat proses ganti rugi lahan jadi lebih akurat.

"Karena semakin lama itu (streamline proyek IKN) nanti ruas-ruas berikutnya pasti ada spekulan-spekulan, yang akhirnya harganya (harga tanah) makin tinggi karena spekulan sudah bermain di situ. Jadinya, penetapan lokasi (penlok) itu jangan terlalu lama, segera kita bayarkan (ganti untung pembebasan lahan)," kata ⁠Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto usai Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

Ia mengatakan LMAN mengalokasikan Rp3,34 triliun untuk pembebasan lahan proyek-proyek di IKN. Hingga 2023, sudah dikucurkan sebanyak Rp1,42 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun untuk akses jalan dan Rp415,88 miliar lainnya dipakai buat kawasan inti IKN.

"Kendala (pembebasan lahan) di lapangan itu banyak sekali. Karena ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) mengajukan permohonan, kita cek lagi. Kita pastikan dia (pemilik lahan) yang benar-benar berhak, itu kadang KTP-nya gak jelas akhirnya jadi tertunda-tunda," ungkapnya.

"Kalau proyek biasa 6 bulan setelah penlok dibayarkan (ganti untung), di IKN 3 bulan setelah penlok bisa dibayarkan. Kalau sudah sampai penlok itu sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, tanah gak boleh dipindah tangankan, tetap harus jadi PSN di atasnya," tandas Rustanto.

Di lain sisi, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut pemerintah keroyokan membebaskan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo, termasuk IKN Nusantara.

Basuki menegaskan pembebasan lahan dalam setiap PSN bukan hanya karya LMAN. Ia mengatakan ada kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Misal, Kementerian ATR/BPN mereka di depan, mengidentifikasi lokasi, ngurusin tanahnya yang mana saja, dan sebagainya. Kemudian, Kementerian PUPR jelas pemilik dari proyek itu. Ada lagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian atas berapa sih nilai tanah di situ. Ada teman-teman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinir ini semua," cerita Basuki.

"Jadi, memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong, sama-sama. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tadi," imbuhnya.

Bos LMAN itu merinci pihaknya sudah merealisasikan Rp18,20 triliun untuk pembebasan lahan berbagai macam proyek Jokowi selama 2023. Capaian ini meningkat 13,45 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16,40 triliun.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Warga Depok Borong 2 TV******

Salah satu konsumen Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat mendapat potongan diskon membeli dua unit TV, kulkas dan dispenser hingga Rp5,7 juta saat Transmart Full Day Sale.

Tonny (43) karyawan swasta asal Depok, Jawa Barat sengaja berkunjung ke Transmart untuk mengisi rumah barunya dengan sederet barang elektronik.

Lihat Juga : Tampil Kece di Tahun Baru dengan Outfit dari Transmart, Cek Promonya

Lebih lanjut ia mengaku dapat info kalau Transmart diskon besar-besaran Full Day Sale ini lewat sejumlah pemberitaan di media online.

Program promo Transmart Full Day Sale yang berlangsung Sabtu (30/12) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Jika pembeli ingin dapatkan diskon tambahan 20 persen, bisa melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Tak hanya itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih di Transmart Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Murah Banget, Dining Set di Transmart Diskon sampai Rp800 Ribuan

Penyihir tahun 1000 M

Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno menanggapi protes yang disampaikan penyanyi dangdut sekaligus pengusaha karaoke Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburanmenjadi 40 persen.

Sandi mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan.

Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19. Industri tersebut, sambungnya, juga membuka 40 juta lebih lapangan kerja.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandi.

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Kenaikan pajak hiburan ini pun ramai dikeluhkan pengusaha, termasuk Inul Daratista.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]