pinjam uang 500 juta

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

tawanan Naruto

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Cerita Warga Menteng******

PromoTransmart Full Day Sale yang berlangsung Sabtu (30/12) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat dimanfaatkan sejumlah warga berburu bahan pokok.

Muhamad Fadel (36) warga asal Menteng, Jakarta Pusat menyempatkan waktu libur akhir tahunnya untuk belanja kebutuhan pokok di Transmart, lantaran banjir diskon.

"Lumayan diskonnya soalnya pakai CC Bank Mega. Jadi saya belanja bulanan udah didiskon pakai CC terus didiskon lagi karena ada Transmart Full Day Sale," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (30/12) di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Bahan pokok yang ia beli di Transmart Cempaka Putih di antaranya minyak goreng, mie instan, dan bahan pokok lainnya.

Ditemui terpisah, Agung (45) karyawan swasta asal Depok, Jawa Barat menyempatkan diri untuk berbelanja di Transmart Cempaka Putih, sepulang silaturahmi dari orang tuanya.

"Kebetulan abis dari mertua tadi di Pasar Senen. Tapi ke sini dulu mampir, dari pada belanja besok khawatirnya ramai," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (30/12).

Ia beserta keluarganya memburu bahan pokok dan kipas angin. Agung menilai jika beli di toko online terbatas untuk memilih dan mencari harga murah.

Dengan begitu, pria yang juga pengguna Allo Bank ini menyempatkan untuk berbelanja di Transmart Cempaka Putih. Terlebih diskon yang ia dapat tembus hingga Rp100 ribuan.

Lihat Juga : Sofabed di Transmart Full Day Sale Cuma Rp2 Jutaan, Pas buat Rebahan

"Berapa ya, sekitar Rp100 ribuan lah hematnya. Saya enggak begitu ngitung, tapi lumayan mas," tuturnya.

Belanja di Transmart pakai Bank Mega atau Allo Bank bisa menyelamatkan kantong kamu di akhir bulan. Soalnya bisa langsung dapat diskon belanja 20 persen.

Tak hanya itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih di Transmart Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pesta diskon ini berlangsung selama dua hari, pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12) dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Kalau mau dapatkan diskon tambahan 20 persen, caranya cukup dengan melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Wow, Kasur Berkualitas Banting Harga di Transmart Mulai Rp500 Ribuan

Zootopia Masa Depan

Gratis, Jalan Tol Kuala Bingai******

Jalan Tol Binjai-Langsa seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura di Sumatraakan mulai beroperasi mulai besok, Senin (29/1) pukul 07.00 WIB. Jalan tol sepanjang 19 kilometer (km) ini akan dibuka secara fungsional tanpa tarif alias gratis.

Jalan tol ini berada di bawah naungan PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Tol ini juga merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Pengoperasian seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura ini menyambung seksi Binjai-Stabat sepanjang 12,3 km yang telah terlebih dahulu dioperasikan sejak Februari 2022 dan seksi Stabat-Kuala Bingai sepanjang 7,55 km sejak September 2023.

"Sebelumnya seksi tol ini telah diuji coba terlebih dahulu pada Libur Nataru lalu dengan dioperasikan secara fungsional sejak selama lebih dari dua pekan mulai dari tanggal 23 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024 dan telah dilalui sebanyak lebih dari 100 ribu kendaraan dengan lancar serta nihil kecelakaan," tutur Tjahjo, dikutip dari laman resmi BPJT PUPR, Minggu (28/1).

Tjahjo menambahkan pihaknya siap mengoperasikan jalan tol ini dari sisi fasilitas maupun kesiapan petugas di lapangan.

"Terdapat sebanyak 62 personil siaga hanya untuk seksi ini, jika digabung dengan petugas dari Binjai hingga Kuala Bingai totalnya mencapai 162 personil siaga yang terdiri dari petugas layanan operasi, derek, ambulans hingga patroli," imbuh dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gelontorkan Rp455,8 T untuk Bangun Infrastruktur di 2023

Lebih lanjut, Tjahjo menyebut selama masa beroperasi tanpa tarif, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan berkendara di jalan tol.

"Selama beroperasi tanpa tarif ini pastinya kami sekaligus akan mensosialisasikan aturan berkendara di jalan tol, walaupun masyarakat sekitar telah banyak mempelajari aturannya mengingat sebelumnya telah dioperasikan 2 seksi sehingga sudah memahami bahwa aturan di jalan tol cukup berbeda dengan jalan nasional, terutama terkait penggunaan kartu uang elektronik hingga peraturan putar balik kendaraan," tambah dia.

Meski belum ditetapkan tarif, pengguna jalan tol tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik khususnya pengguna yang melintas dari arah Kuala Bingai menuju Tanjung Pura atau sebaliknya melalui seksi Binjai-Stabat dan Stabat-Kuala Bingai, di mana Tol Binjai-Langsa seksi Binjai-Stabat tetap dikenakan tarif normal karena sudah beroperasi dengan tarif sejak lama.

Bela Diri Melahap Surga

Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?******

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MDkompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut programfood estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

"Food estateini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen.Food estateGunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Lantas apa itu food estate?

Proyekfood estatemerupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proyek itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Food estatemasuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

Kala itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Menurut informasi dari laman Sekretariat Kabinet RI, program lumbung pangan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan ini melibatkan cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang.

Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu ha. Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.

Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estateKalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

[Gambas:Video CNN]

Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.

Sasaran luasfood estate2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

Di Kabupaten Temanggung, pengembangan food estatediarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estatepada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.

Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 ha.

Di Kabupaten Bantul, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estatedengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha. Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.

Di Kabupaten Garut, pengembanganfood estatediarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022.

Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022.

Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.

Ada yang gagal

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

Pasalnya, program food estatesecara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

"Semua cerita food estateitu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Uli pun menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

Uli menuturkanfood estatedi Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estatebanyak menjadi gagal.

Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

"Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate," jelas dia.

Keluar dari Bintang Neraka

Mentan Bantah Mahfud dan Cak Imin soal Food Estate Gagal: Sudah Panen******

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman membantah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mengatakan proyek lumbung pangan aliasfood estate gagal.

Menurut Amran, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

"Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Cak Imin dan Mahfud kompak mengkritik program food estate era Presiden Jokowi. Program food estate sendiri saat ini berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga merupakan capres nomor urut 1.

"Di sisi lain kita prihatin pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate mengabaikan petani kita merugikan masyarakat adat kita. Hasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," kata Cak Imin dalam debat cawapres.

Sementara, Mahfud menyebut food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Menurutnya, hal tersebut merugikan negara.

"Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud.

Lihat Juga : Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Jokowi.

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate gagal. Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah, yang tidak terurus.

"Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi (di Kalteng). Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Uli berkata food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

Food Estate Gunung Mas juga sempat dikritik karena tidak ditanam langsung di tanah, melainkan dalam polybag.

Namun, Amran membantah tudingan itu. Menurutnya, penggunaan pot hanya dilakukan pada benih percobaan agar mengetahui kondisi iklim dan seberapa besar pertumbuhan jagung yang akan ditanam. Itu pun katanya hanya beberapa pot saja karena benih yang lain tetap menggunakan media tanah secara langsung.

"Itu untuk percobaan saja agar kita mengetahui kondisi iklim dan benih yang akan ditanam. Dan itu yang diambil gambarnya. Tolong diubah mindset-nya, ubah karakternya agar negara yang saya cintai ini bisa menjadi super power. Jangan diisi dengan orang-orang pecundang yang suka fitnah," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]