pkv qq

Tuan Perang Ling Tian

Harga Bahan Pangan Mulai Terkerek Menjelang Akhir Tahun******

Sejumlah harga panganatau bahan pokok naik akibat pasokan yang semakin berkurang. Salah satunya adalah harga cabai merahdan cabai rawit yang harganya terkerek Rp5.000 sampai Rp10 ribu rupiah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Tebet Timur, sejumlah kios yang menjual cabe kompak menaikkan harganya. Meski demikian, jumlah pengunjung tidak berkurang.

"Cabai dikit-dikit naik tadinya rawit terakhir Rp60 ribu ke Rp65 ribu per kg. Lumayan sih naiknya, karena mau tahun baru juga. Seminggu atau dua minggu lagi (naik lagi)," kata Ridwan, pemilik kios di Pasar Tebet, Selasa (22/11).

Ridwan mengatakan untuk harga bawang merah dan bawang putih masih stabil.

Sementara itu, harga cabai di Pasar Pengadegan juga melonjak. Setengah kilo cabai saat ini dihargai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, padahal sepekan lalu masih dijual Rp25 ribu per setengah kg.

"Naiknya 10 ribuan. Biasanya (karena) pasokannya sedikit, (jadi) kurang. Cabai naik karena musim hujan, pasokan kurang karena hujan. Jadi metiknya sedikit, kalo kena hujan kan jadi rusak," ujar Heru di depan kiosnya.

Untuk harga bawang putih, justru cenderung turun ke Rp30 ribu dari semula Rp35 ribu sampai Rp45 ribu per kg.

"Komoditi tanaman pertanian itu biasanya dari pasokan pertanian, nggak pengaruh dari BBM naik, nggak pengaruh. Kalau (pasokan) banyak, (harga) turun. Kalau (pasokan) sedikit, (harga) naik," paparnya.

Lebih lanjut, harga tahu dan tempe masih stabil di Rp5.000 per kg meski secara ukuran mulai mengecil dibandingkan dengan sebelumnya.

Heru mengatakan sangat sulit menaikkan harga tempe dan tahu jika tidak dilakukan serentak.

Ia menuturkan meski harga kedelai melonjak, namun pengusaha tempe dan tahu lebih memilih mengecilkan ukuran produknya ketimbang menaikkan harga jual.

Dalam hal ini, kenaikan harga tempe dan tahu terjadi akhir tahun lalu dari Rp3.000 menjadi Rp5.000.

"Gak naik, tapi tambah kecil, karena kacang kedelainya mahal. Pengusaha nggak bisa naikin harga, ya dikecilin (ukurannya). Kalau dinaikin nggak bisa kalau nggak bareng-bareng, karena dia produksi rumahan, pabrik rumahan, jadi nggak bisa naik sendiri," jelasnya.

Di sisi lain, Mudroir, seorang pedagang di pasar tersebut, menyebutkan harga minyak goreng perlahan mulai naik meski tak signifikan, termasuk MinyaKita juga terkerek Rp1.000 sampai Rp2.000 ribu per kg.

Kendati, kenaikan harga minyak itu tak dirasakan oleh Yeni, pedagang di Pasar Pengadegan. Ia mengaku terakhir kali harga minyak naik terjadi pada awal tahun ini. Sejak itu, harga minyak goreng berangsur membaik.

"Sudah mendingan, dulu hampir (minyak 2 liter) Rp50-60 ribu, Sekarang sudah Rp40 ribu. Alhamdulillah nggak ada kenaikan lagi, terakhir naik yang rame-rame itu," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget melihat harga tempe dan minyak goreng naik di Pasar Malang Jiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Menurutnya, harga tempe memang wajar naik karena harga kedelai yang juga terkerek ke Rp15 ribu per kilogram. Meski demikian, pemerintah dinilai akan mencari cara agar harga bahan pokok ini kembali stabil.

Apalagi menjelang libur akhir tahun harga bahan pokok biasanya cenderung naik, maka kebijakan pemerintah akan sangat menentukan kondisi di lapangan.

"Saya melihat harga tadi yang naik minyak, kaget juga saya tadi naik Rp2.000. Tempe juga naik," ujarnya dalam video youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/11).

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Ular yang melahap dunia

Bulog Pastikan Stok Beras Aman untuk 6 Bulan ke Depan******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah aman untuk enam bulan ke depan. Bahkan beras bisa digelontorkan kapan saja melalui operasi pasar, sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga pangan.

"Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata Budi Waseso di Jakarta, Jumat (18/11).

Budi Waseso menyampaikan hal itu berkaitan dengan munculnya isu mengenai ancaman kelangkaan pangan yang tidak berdasar. Pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras.

"Sampai dengan pagi ini kami sudah menggelontorkan beras operasi pasar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak hampir 1 juta ton dan selanjutnya setiap hari kami akan gelontorkan terus sampai dengan panen raya berikutnya," tegas Budi Waseso.

Fokus Bulog saat ini adalah mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat. Bulog akan melakukan hal tersebut secara maksimal demi kepentingan rakyat banyak, terlebih di tengah situasi seperti sekarang.

Budi Waseso juga menjelaskan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri. Bulog juga sudah melakukan kerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras yang berada di luar negeri.

"Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras hasil kerjasama di luar negeri," ujar Budi Waseso.

"Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok dalam negeri sudah habis. Intinya untuk stok beras tidak ada masalah," kata Budi Waseso.

Budi Waseso kemudian menjelaskan Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan ini. Selain memiliki jaringan infrastruktur kantor dan gudang yang tersebar sampe pelosok tanah air, Bulog sendiri juga sudah memiliki gudang retail modern sebagai pusat distribusi serta penjualan secara retail.

"Kami pastikan juga bahwa seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online, juga outlet-outlet binaan Perum BULOG seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada" kata Budi Waseso.

Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan.

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]