pinjol yang cepat acc

Saya bukan orang baik dalam sistem

kredivo premium adalah

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Naga Akhir

link slot terpopuler

PBNU ungkap alasan pemberhentian Ketua PWNU Jatim******

Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun, apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur (Jatim) KH Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi.

"Ini hal biasa. Soal internal organisasi," kata Amin Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya oleh PBNU. Tidak dijelaskan secara rinci alasan pemberhentian tersebut.

Namun Amin mengatakan karena pemberhentian bersifat biasa dalam sebuah organisasi, maka semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut.

Baca juga: Erick Thohir dilantik sebagai Ketua Lakpesdam PBNU

"Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun, apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar," ujar Amin Said.

Pemberhentian KH Marzuki Mustamar juga telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis tahun 2024.

"Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada," kata Amin Said.

Soal siapa penggantiannya, menurut dia, juga sudah ada aturannya. "Ya sesuai aturan yang ada saja," kata Amin Said.

Sementara itu terkait pemberhentian KH Marzuki Mustamar pada Rabu (27/12) malam, PBNU juga telah mensosialisasikan dan mengumpulkan seluruh Ketua PCNU dan pengurus PWNU Jawa Timur di Surabaya.

Baca juga: PCNU Surabaya tanggapi adanya protes pelantikan pengurus baru

 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023

Benua Kelaparan

happybet188

Presiden ingatkan jaga toleransi dan persatuan saat tahun politik******

Tetapi kita dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia, yaitu menjaga persatuan kesatuan, perdamaian, kegotongroyongan, kepentingan kemanusiaan serta memajukan negara yang kita cintai ini negara Indonesia

Surabaya (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan umat Kristiani untuk menjaga toleransi, perdamaian dan persatuan saat tahun politik.
 "Walaupun kita sedang memasuki tahun politik, walaupun sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilu, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wapres tetapi kita harus terus menjaga toleransi, menjaga persatuan perdamaian," kata Presiden Jokowi saat Natal Nasional 2023 di Graha Bethany Surabaya, Jawa Timur, Rabu. Jokowi mengatakan perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Tetapi masyarakat Indonesia dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia. "Tetapi kita dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia, yaitu menjaga persatuan kesatuan, perdamaian, kegotongroyongan, kepentingan kemanusiaan serta memajukan negara yang kita cintai ini negara Indonesia," ujarnya. Pada kesempatan itu Jokowi mengajak umat Kristiani untuk memberikan contoh keberagaman kepada dunia.

Baca juga: Jokowi ajak umat Kristiani beri contoh keberagaman pada dunia

Baca juga: Menang Yaqut ajak umat beriman maknai Natal untuk hidup damai "Kita ingin terus memberi contoh pada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan. Perbedaan agama, perbedaan pandangan itu semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini," katanya. Tetapi, lanjut Jokowi, "pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah pilihan baik yang diajarkan Tuhan kepada kita yang harus diperjuangkan dan harus di tumbuh suburkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara". "Di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat yang ditandai krisis pangan, yang ditandai krisis ekonomi ditandai perselisihan antarbangsa, bahkan ditandai dengan peperangan kita harus ingat dan waspada orang Jawa menyampaikan eling lan waspodo," tuturnya. Natal Nasional kali ini mengambil tema "Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi". Tema ini membawa pesan khusus yaitu bagaimana perayaan Natal dapat membawa rasa cinta kasih, suka cita, dan damai sejahtera.

Baca juga: Menkominfo gaungkan semangat kerukunan pada Natal Nasional 2023 Natal Nasional diawali dengan ibadah pada pukul 17.00 - 18.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan agenda perayaan yang diisi dengan berbagai pertunjukan seni musik dan tari pada pukul 18 30--20.00 WIB. Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir pada Perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany Surabaya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

bar hoki slot

Begini rekayasa lalu lintas sekitar tempat wisata di Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar tempat wisata prioritas di DKI Jakarta, yakni Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ragunan dan Kota Tua. "Penutupan arus lalu lintas dilakukan pukul 20.00 WIB," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Latif Usman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Berikut rekayasa lalu lintas yang diberlakukan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya di tempat wisata prioritas di Jakarta: 1. Taman Mini Indonesia Indah (Jakarta Timur)- Arus lalu lintas dari Asrama Haji Pondok Gede yang akan menuju Jalan Taman Mini 1 di TL (Traffic Light) Garuda dialihkan ke kanan TL Kramik diarahkan ke Pasar Rebo- Arus lalu lintas dari Tol Jagorawi yang keluar melalui off ramp Taman Mini 1 dialihkan ke arah Asrama Haji Pondok Gede atau TL Kramik diarahkan ke Pasar Rebo- Arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan menuju Jalan Taman Mini 1 diluruskan- Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Mabes Hankam yang akan menuju terowongan Taman Mini diluruskan ke arah terminal bus Kampung Rambutan.- Arus lalu lintas dari Jalan Raya Ceger yang akan menuju terowongan Taman Mini dibelokkan ke kiri arah terminal bus Kampung Rambutan 2. Kota Tua (Jakarta Barat)- TL Asemka ditutup. Yang mengarah ke kawasan wisata Kota Tua, busway dapat melintas seperti biasa (kawasan lez) arus Ialu lintas dari arah Asemka diluruskan ke arah Mangga 2-Gunung Sahari. Arus Ialu lintas dari arah Mangga 2 menuju kawasan wisata Kota Tua diluruskan ke arah Jalan Jembatan 5- Arus lalu lintas dari arah Jalan Jembatan 5 diluruskan ke arah timur Jalan Jembatan batu menuju Jalan Mangga Dua Raya 3. Ancol (Jakarta Utara)- Dilakukan pengalihan arus di setiap pintu masuk Ancol, perempatan Parangtritis, Jembatan Hailay, TL Bintang Mas, TL Mangga Dua, TL Pasir Putih, Jembatan Goyang dan Jembatan pintu arah ke pintu karnaval- Dari arah Penjaringan dialihkan di perempatan Parangtritis belok kanan kembali ke Penjaringan atau Kampung Bandan arah Taman Sari- Dari arah Gunung Sahari dialihkan ke kiri ke Jalan Mangga Dua Raya Jakpus- Dari arah Kemayoran putar balik di Bundaran Kemayoran atau masuk ke Tol Kemayoran atau ke Kampung Pademangan Timur- Dari arah Tanjung Priok, RE Martadinata-Gunung Sahari- Dari arah tol. Keluar Ancol Barat ditutup dan keluar Ancol Timur ditutup 4. Ragunan (Jakarta Selatan)- Arus lalu lintas (kecuali kendaraan umum dan busway) dari arah Jalan Warung Jati yang menuju pintu utama Kebun Binatang Ragunan dialihkan melalui TL Trakindo-Jalan Cilandak KKO-Jalan Margasatwa-Pintu Masuk Barat atau dialihkan ke kiri Jalan TB Simatupang- Arus lalu lintas (kecuali kendaraan umum dan busway ) dari arah Jalan TB Simatupang yang menuju pintu utama Kebun Binatang Ragunan dialihkan melalui TL Trakindo-Jalan Cilandak KKO-Jalan Margasatwa-pintu masuk barat- Arus lalu lintas dari Jalan TB Simatupang (TL Trakindo) yang menuju pintu masuk Kebun Binatang Ragunan diluruskan ke arah kolong Jagakarsa- Diberlakukan lawan arah (contra flow) di Jalan Saco yang menuju pintu utama Kebun Binatang Ragunan- Arus lalu lintas dari arah Jagakarsa yang menuju Kebun Binatang Ragunan diarahkan masuk melalui pintu masuk Timur.

Baca juga: Ini rekayasa lalu lintas Jakarta saat malam Tahun Baru 2024
Baca juga: 5.670 personel gabungan jaga malam Tahun Baru 2024 di DKI Jakarta Polda Metro Jaya mengerahkan 5.670 personel gabungan untuk pengamanan malam Tahun Baru 2024 di DKI Jakarta dan sekitarnya. "Mengerahkan 5.670 personel gabungan yang terdiri dari Polda, Polres, TNI dan Pemda DKI Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko. Jumlah personel gabungan tersebut terdiri dari 1.219 personel TNI, 3.963 personel Polda dan Polres jajaran serta 488 personel dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Polisi siapkan penjagaan di sejumlah lokasi untuk cegah konvoi
Baca juga: Polda Metro Jaya imbau warga tak konvoi di malam Tahun Baru 2024

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

buku mimpi 2d bergambar arjuna

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

cara pasang togel

Vaksin COVID******

Pak Menkes itu (menyampaikan) sampai tahun ini gratis, tahun depan kita lihat apakah berbayar atau tidak. Itu melihat kondisi COVID-19

Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa rencana vaksin COVID-19 berbayar pada tahun 2024 masih belum diputuskan secara resmi.

Sementara, pada tahun 2023 ini vaksin untuk vaksinasi COVID-19 dipastikan gratis karena masih didanai pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Karena memang sebagian masih menggunakan APBN sampai tahun ini kan. Tahun depan belum tau seperti apa," kata Bey di Bandung, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme vaksinasi tahun 2024 apakah berbayar atau tidak.

Bey menilai kebijakan tersebut akan terkait dengan kondisi COVID-19 di Indonesia, termasuk Jawa Barat.

"Pak Menkes itu (menyampaikan) sampai tahun ini gratis, tahun depan kita lihat apakah berbayar atau tidak. Itu melihat kondisi COVID-19," ucapnya.

Baca juga: Jabar perketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di objek wisata

Baca juga: AIHSP tekankan pentingnya vaksinasi inklusif untuk pandemi ke depan

Bey sendiri menilai kondisi COVID-19 di Jawa Barat kasusnya relatif terkendali, dengan salah satu faktornya adalah penerapan protokol kesehatan oleh masyarakatnya.

"Sepertinya COVID-19 sudah terkendali dengan protokol kesehatan dan yang sakit pakai masker," tutur Bey.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Vini Adiani Dewi mengungkapkan total kasus COVID-19 di Jabar 1.395 per 27 Desember 2023 dengan kasus aktif bertambah 67 orang, dan yang telah sembuh ada 598 orang.

"Keterisian ruang rawat COVID-19 adalah 2,31 persen, masih aman di bawah lima persen. Setiap hari kita pantau," tuturnya.

Varian COVID-19 yang kini merebak kata Vini, masih varian Omicron dengan subvarian XBB.1.16, XBB.1.5, EG.5 dan juga JN.1. Subvarian Omicron yang sedang menular diketahui tidak menyebabkan kasus yang lebih buruk.

"Ini lebih ringan karena turunan dari omicron, hanya kenapa orang heboh, karena penularannya cepat dan itu menyebabkan kasus tinggi di negara lain. Di kita karena lebih disiplin maka tidak mewabah seperti varian sebelumnya," ucapnya.

Baca juga: Menparekraf minta penerapan protokol kesehatan kembali ditingkatkan 

Baca juga: Dinkes Sumsel terima alokasi vaksin Inavac 1.685 vial

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023