bonus new member 100 di depan to kecil

mitos horor

TMII gelar festival "Taman Imlek Indonesia Bersate"******

Pecinta kuliner khususnya sate dapat memanjakan lidah dengan beragam olahan sate

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Dunia abu-abu yang berbeda

BPS: Indeks harga hasil produksi pertanian sumbang kenaikan NTP******

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Tao yang fana

Keterisian Hotel saat Libut Nataru Baru 70 Persen******

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat rata-rata keterisian atau okupansi hotelsecara nasional baru 70 persen pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menuturkan peningkatan paling tinggi masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali.

"Rata-rata okupansinya itu 70 persen, kalau dibandingkan hari bisa 10 sampai 15 persen peningkatannya. Tapi setiap daerah beda-beda," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/12).

Selain di Jawa-Bali, peningkatan okupansi hotel juga terjadi di wilayah Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Maulana menyebut peningkatan okupansi hotel juga seiring dengan melonjaknya kunjungan ke restoran. Sebab, rata-rata pengunjung restoran pun adalah wisatawan yang menginap.

"Restoran pada umumnya dinikmati traveler juga yang harus makan di luar," kata dia.

Ia pun memprediksi peningkatan okupansi hotel dan restoran kembali meningkat pada malam tahun baru 2024 mendatang. Ia menargetkan rata-rata keterisian hotel bisa mencapai 70 persen pada malam pergantian tahun itu.

"Itu malah tahun baru puncaknya (keterisian hotel)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Whoosh Diserbu 156 Ribu Penumpang saat Libur Nataru******

Sebanyak 156 ribu penumpang menggunakan kereta cepat Whoosh selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (nataru).

General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan, lonjakan penumpang itu dimulai pada 22 Desember 2023. Adapun rute yang menjadi favorit adalah Halim-Padalarang pp dan diikuti dengan Halim-Tegalluar pp.

Sementara untuk jam keberangkatan, yang menjadi favorit penumpang adalah di pagi hari mulai dari pukul 07.00 - 10.00 WIB dan sore hari mulai pukul 15.00 WIB sampai malam hari.

Ia juga mengatakan, pada H-2 sebelum pergantian tahun, atau pada Jumat (29/12) kemarin, KCIC telah memberangkatkan sekitar 20 ribu penumpang Whoosh.

Sedangkan, sekitar 16.500 tiket juga telah dipesan untuk jadwal keberangkatan hari ini.

Menurut Eva, jumlah tersebut masih akan meningkat mengingat penjualan tiket untuk keberangkatan hingga malam nanti masih berlangsung.

Lebih lanjut, Eva menuturkan KCIC telah mengoperasikan sebanyak total 384 perjalanan Whoosh untuk melayani seluruh penumpang sejak 22 Desember lalu. Jumlah itu mencakup 194 perjalanan dari Halim dan 194 perjalanan menuju Halim.

Penambahan jumlah perjalanan tersebut dilakukan hingga 2 Januari 2024. Pasalnya, penumpang Whoosh diprediksi terus terjadi selama periode Nataru.

Eva pun mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanannya dengan baik. KCIC juga telah menambah petugas di loket sehingga pelayanan di stasiun dapat lebih cepat dan nyaman.

KCIC saat ini juga tengah mempersiapkan layanan pembatalan onlinemelalui aplikasi. Layanan ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi para penumpang Whoosh yang ingin menunda perjalanannya.

Eva menyebut, fasilitas lainnya yang dapat memberikan kenyamanan untuk penumpang juga terus dikembangkan. Tercatat saat ini selain 94 UMKM kuliner, sejumlah tenan komersial di Stasiun Kereta Cepat Halim juga mulai beroperasi di momen libur akhir tahun.

"Kehadiran tenan dengan promo menarik yang diberikan, akan meningkatkan kenyamanan kepada para pengunjung Stasiun Halim dan membuat pengalaman berlibur kali ini menjadi lebih menyenangkan." tutup Eva.

Sarjana Shenwu

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.