cara membayar cicilan di kredivo

situs tergacor 2022 216Jutaan kata 162865Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara membayar cicilan di kredivo》

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******

Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan

Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi.

Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.

Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.

"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.

Baca juga: Presiden sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras

Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.

"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.

"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.

Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar.

Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot deposit pulsa tri 5000、apk kredit laptop、prediksi togel argentina

Terkait：slot deposit pulsa indosat 5000、kopikotogel、pinjol limit 50 juta、rekomendasi situs slot tergacor、idnscore rtp、suhu 68 slot、kredit hp berapa bulan、pria4d、game kakek zeus offline、raja slot 77 login

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：p2p slot online（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

yoda4d

daftar slot terbaru

beli hp dengan kredivo

tafsir mimpi 2d bergambar erek erek

03 di erek erek

togel wayang

papi slot demo

situs slot member baru pasti jp

asiahoki77 demo

kampusBacaan TerkaitMore+

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

kredit di lazada

Paket obat diantar pakai helikopter, Pangdam: Telah diterima sandera******

Jayapura (ANTARA) - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan bahwa permintaan obat-obatan yang disampaikan sandera Philip Mark Mehrtens telah dipenuhi dan diterima yang bersangkutan.

Dari laporan yang diterima obat-obatan itu sudah diantar warga yang menjadi utusan Penjabat Bupati Nduga.

Selain obat-obatan, juga dibawakan buku-buku, kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan kepada Antara, di Jayapura, Jumat.

Pangdam XVII/Cenderawasih mengaku bahwa paket obat dan buku sudah diantar minggu lalu.

Paket tersebut diantar dengan menggunakan helikopter yang mendarat di Yuguru, Kabupaten Nduga.

"Obat-obatan yang dibawa sesuai permintaan karena sandera berkebangsaan Selandia Baru itu terkena penyakit asma," kata Pangdam.

Ketika ditanya terkait kondisi sandera, Pangdam Cenderawasih mengaku dari laporan yang diterima kondisinya relatif baik-baik saja.

"Dari laporan yang diterima kondisi Phillip baik-baik saja dan berharap tetap sehat," katanya.

Diakui, upaya pembebasan sandera masih terus dilakukan dengan mengedepankan negosiasi dimana Pemda Nduga dikedepankan.

"Mudah-mudahan dengan terus dilakukannya negosiasi diharapkan KKB melepaskan sandera dalam keadaan selamat," katanya.

Philip Mark Mehrtens yang berprofesi sebagai pilot Susi Air disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat setibanya di lapangan terbang Paro sejak tanggal 7 Pebruari 2023 lalu.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

cara pasang togel invest

Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.

“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.

Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.

Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.

“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.

Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.

Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.

Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.

“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.

Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri
Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu
Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Karier

slot online daftar

Erick sebut dengan VAR, sepak bola Indonesia akan berkembang baik******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyebut keberadaan Video Assistant Referee (VAR) di Liga 1 akan membuat industri sepak bola tanah air berkembang lebih baik.

Hal ini dikatakan Erick setelah PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) yang menjadi operator Liga 1 dan PSSI mengadakan uji coba penerapan VAR tahap ketiga di Lapangan JSI, Megamendung, Bogor, Sabtu (17/2).

“Bagi saya, dengan digunakannya VAR, kualitas liga akan semakin baik, dengan demikian akan semakin baik juga industri sepak bola kita. Pemain akan semakin baik juga mainnya. Dia tahu semua terjaga dengan baik," kata Erick, melalui keterangan resmi yang diterima pewarta di Jakarta, Minggu.

Pada tahap uji coba itu, delapan kamera dipasang di sejumlah titik lapangan dalam pertandingan klub Sekolah Sepak Bola (SSB) lokal.

Dalam uji coba itu, wasit dan asisten wasit juga melakukan simulasi operator tayang ulang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam keputusan-keputusan penting.

Hal itu meliputi pengambilan keputusan gol sah atau tidak sah, pengecekan penalti atau tidak penalti, kemungkinan pelanggaran berpotensi kartu kuning atau kartu merah, dan kesalahan pengidentifikasian oleh wasit utama atau hakim garis.

Baca juga: PT LIB dan PSSI uji coba pemakaian VAR di Bogor

Sementara itu, dalam uji coba tersebut, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menyampaikan semua alat yang dicoba persis dengan apa yang digunakan di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia akhir tahun lalu.

“Intinya hari ini, kalau kita lihat, mulai dari alat peraga. Alat peraga yang didemonstrasikan atau yang kita gunakan sekarang ini, mulai dari simulator, kemudian semua peralatan yang ada persis seperti yang kita beli yang juga digunakan di Piala Dunia U-17 kemarin (2023),” kata Ferry.

Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengungkapkan VAR sudah dapat diaplikasikan ketika Liga 1 memasuki seri championship pada 4-26 Mei.

Tisha menjelaskan saat ini penerapan VAR masih harus melalui beberapa tahap, salah satunya tahap persetujuan dan penilaian terakhir wasit serta asisten wasit VAR yang diberikan oleh FIFA.

"Untuk bertugas masih akan menunggu persetujuan dari FIFA sebagai penilaian terakhir untuk mereka (wasit) kemudian melakukan pertandingan uji coba. Rencananya, FIFA akan hadir di sini antara 1 hingga 8 Maret untuk melihat latihan terakhir kesiapan di batch 1 (wasit) ini," kata Tisha.

Baca juga: PSSI akan sosialisasikan pemeriksaan VAR kepada semua peserta Liga 1
Baca juga: Erick : Satu tahun penuh tantangan bisa dilalui dengan kerja keras

Master Pedang Samsara

seribu mimpi 2d bergambar lengkap

Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024. "Sampai saat ini tercatat 27 kasus kematian yang dilaporkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Ia mengemukakan berbagai kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat, pukul 14.00 WIB, tercatat sembilan kematian di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung.

Baca juga: Ikhtiar KPU cegah tragedi kematian KPPS terulang di Pemilu 2024 Selain itu, empat penyakit diakibatkan oleh kecelakaan, dua infeksi syok septik, dua kematian yang tidak disebabkan oleh komorbid, satu sindrom distres pernapasan akut (ARDS), satu hipertensi, dan delapan lainnya meninggal dengan status kematian dalam perjalanan ke rumah sakit (death on arrival) dan sedang dikonfirmasi. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas KPPS pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang tercatat 894 petugas meninggal dunia. "Memang dibandingkan tahun (pemilu) lalu yang (angka kematiannya) di atas 100, (tahun) ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta. Ia mengatakan penurunan angka kematian, salah satunya dipengaruhi kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS. "Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan," ujarnya.

Baca juga: Menkes: Angka kematian KPPS tahun ini menurun dari pemilu sebelumnya
Baca juga: Kiat menjaga kesehatan untuk KPPS, caleg, dan timses pasca Pemilu
Baca juga: Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun

tahun-tahun masa mudaku

joker goldenbet88

DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.

"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.

Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.

"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.

Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.

"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.

Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.

Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.

"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.

Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.

"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap

Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat

Kekuatan istri

crown138

Caleg milenial pimpin perolehan suara DPR RI Dapil Sulut******

Manado (ANTARA) - Dua calon legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari kalangan milenial, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut, memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024 melalui real countKPU.

Berdasarkan data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat pagi, Hillary yang berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara. Sementara Rio (28) yang diusung PDI Perjuangan telah meraup 19.391 suara.

"Tidak heran jika kedua milenial itu suara tinggi, karena keduanya anak kepala daerah di Sulut," kata Frendy, salah satu warga Manado.

Hillary merupakan putri dari Bupati Kepulauan Talaud Elly Lasut, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, dan Rio, putra dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang juga Bendahara DPP PDI Perjuangan.

Sementara caleg milenial lain berpeluang lolos, yakni kader Partai Golkar Jerry Sambuaga (36), yang sekarang ini menjabat Wakil Menteri Perdagangan dan putra dari politisi senior Theo L Sambuaga, sebanyak 10.094 suara.

Sementara data dari real counttersebut, suara yang masuk baru sekitar 9,41 persen dari 8.240 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 15 kabupaten dan kota se Sulut.

Sedangkan untuk perolehan suara sementara partai ke DPR RI, masih didominasi oleh PDI Perjuangan sebanyak 50.966 suara atau 33,03 persen. Diikuti oleh Partai Demokrat sebanyak 30.930 suara atau 20,04 persen.

Sementara Partai Golkar sebanyak 21.281 suara atau 10,63 persen, kemudian Partai Gerindra sebanyak 10.338 atau 6,7 persen.

Sebelumnya pada Pemilu 2019 lalu, Dapil Sulut mengirimkan enam wakilnya ke Senayan, yakni tiga dari PDI Perjuangan, serta Partai Golkar, Nasdem dan Demokrat masing-masing satu kursi.

Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

《cara membayar cicilan di kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，usaha188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara membayar cicilan di kredivo》bab terbaru。