kredit di tokopedia
bunga uku 331Jutaan kata 397325Orang-orang telah membaca serialisasi
《kredit di tokopedia》
Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******
Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.
"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).
"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.
Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.
Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.
"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.
Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.
"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.
Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.
"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.
Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.
Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.
(rir/rir)BPBD Kabupaten Karawang catat ribuan rumah terendam banjir******
lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih amanKarawang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ribuan unit rumah terendam banjir menyusul tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.
"Kami mendata 1.452 rumah terendam banjir," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang Ferry Muharam saat dihubungi, Jumat.
Sesuai dengan catatan BPBD Karawang 1.452 rumah yang terendam banjir itu tersebar di 15 desa dari 10 kecamatan.
Ia mengatakan lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti di kantor desa dan lain-lain.
Mereka yang mengungsi karena ketinggian air yang merendam rumahnya sampai setinggi lebih dari satu meter.
Menurut dia banjir yang terjadi di wilayah Karawang akibat tingginya curah hujan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir.
Selain itu banjir juga dipicu meluapnya beberapa air sungai di wilayah Karawang seperti sungai Cibeet dan sungai Citarum.
Ferry mengimbau agar masyarakat yang terendam banjir bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebab saat ini cuaca masih cenderung hujan yang berpotensi hujan deras.
Sementara itu, banjir terparah terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat. Ketinggian air di sekitar desa mencapai 1-2 meter. Sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Banjir di sekitar Desa Karangligar, disebabkan luapan sungai Cibeet dan Citarum.
Kini Satgas BPBD Karawang masih bersiaga di lokasi terdampak banjir untuk mengantisipasi banjir semakin meluas.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet-Cijurey atasi banjir Karawang
Baca juga: BNPB salurkan Rp250 juta tangani darurat banjir Kabupaten Karawang
Baca juga: BNPB apresiasi Pemkab Karawang tangani banjir
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Label：akun tergacor hari ini、rtp roma4d、situs slot77
Terkait：m slot88、pinjol ilegal yang masih aktif 2022、langsung cair、parisqq、situs game slot resmi、asia 168 slot、slot gacor 2023 mudah jackpot、situs asli slot、slot filipina gacor、situs slot paling populer
bab terbaru：libraqq（2024-07-01）
Perbarui waktu：2024-07-01
- Bab 1 trik kalahkan mesin slot
- Bab 2 amazon de voucher
- Bab 3 cara pinjam uang dari shopee
- Bab 4 judi slot gacor terpercaya
- Bab 5 tafsir mimpi 73
- Bab 6 pinjol ojk bunga paling rendah
- Bab 7 slot terpercaya
- Bab 8 cara menipu pinjol ilegal
- Bab 9 daftar pinjaman online yang terdaftar di ojk
- Bab 10 gacor 95
- Bab 11 pinjaman online bunga kecil
- Bab 12 permainan slot tergacor
- Bab 13 erek 4d
- Bab 14 slot situs
- Bab 15 cepekqq
- Bab 16 rumah duit slot
- Bab 17 daftar pinjol legal terbaru 2022
- Bab 18 online177
- Bab 19 situs slot online terbaru
- Bab 20 situs terbaik judi slot
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah9959bab
Kisah promosi Tiandao
agen slot gacor malam ini
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini kebijakan Presiden Jokowi yang mewajibkan eksportir 'memarkir' dolar di dalam negeri minimal tiga bulan bisa meningkatkan cadangan devisa hingga US0 miliar.
Dalam aturan itu eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspor minimal US0 ribu di dalam negeri paling tidak selama tiga bulan.
"Diberi bunga oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian cadangan devisa kita saya kira lebih dari US0 miliar dalam setahun ini," kata Luhut di Jakarta, Kamis (27/7).
Dalam Pasal 5 ayat (1), eksportir wajib memasukkan devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.
Adapun DHE SDA berasal dari hasil barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI |
Pasal 6 ayat (2) menyebutkan penempatan DHE SDA dalam rekening khusus diwajibkan terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada PP itu paling sedikit US0 ribu atau setara dengan nilai tersebut.
Sementara itu, Pasal 7 mencantumkan besaran DHE yang harus disimpan dalam rekening khusus tersebut.
"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan oleh eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 7.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa mencapai US miliar.
"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan, yang ditahan itu sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan, kita bisa simpan dalam setahun sekitar US sampai US miliar," papar Airlangga, dikutip dari CNBC Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Hanya dihormati
mpo878
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.328 pada Jumat (15/3) sore. Indeks saham melemah 105,2 poin atau minus 1,42 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp17,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,68 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 226 saham menguat, 312 terkoreksi, dan 230 lainnya stagnan.
Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,26 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,24 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 1,91 persen.
Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,04 persen, indeks DAX di Jerman stagnan, sementara indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,16 persen.
Menyusul Asia, bursa saham AS juga kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,29 persen, indeks NYSE Composite minus 0,73 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,3 persen.
[Gambas:Video CNN]
Tuan yang lemah
voucher grab bike februari 2022
Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan persoalan pengangguran dan pendidikan tersebut terlebih dahuluJakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyambut baik langkah-langkah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global (global city) setelah tak lagi menyandang ibu kota meski persoalan pengangguran dan pendidikan masih menjadi tantangan ke depan. Terkait hal itu, Lukmanul, mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan persoalan pengangguran dan pendidikan tersebut terlebih dahulu. "Tentunya kami mendukung Jakarta jadi global city karena itu setara dengan New York dan Melbourne. Tapi saya harap persoalan pengangguran dan pendidikan segera dituntaskan karena sudah mendesak," kata Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Dia mengakui ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum merata penyebaran sekolah negeri masih menjadi persoalan klasik ke depan namun kalau ditangani secara lebih serius pasti bisa diselesaikan.
Lukmanul mengatakan kedua hal itu penting untuk direalisasikan apalagi saat ini pemerintah pusat dan Badan Legislasi DPR RI sedang rapat kerja bersama membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Berdasarkan rilis data BPS DKI Jakarta Agustus 2023, terdapat sekitar 350 ribu warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta Tahun 2021 masih ada 86 kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri dan 168 Kelurahan yang masih belum ada SMA/SMK Negeri di Jakarta. Hal itu, kata dia, tentunya menunjukkan bahwa persoalan pengangguran dan pendidikan menjadi persoalan fundamental yang memerlukan perhatian khusus agar dapat menciptakan SDM unggul di Jakarta.
Menurut dia dalam penanganan persoalan pendidikan dan pengangguran di Jakarta tidak bisa dilakukan secara parsial (sepotong-sepotong).
"Selesaikan dan implementasi dulu konsep link and match di sektor pendidikan. Baru kemudian lebih mudah kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lain di Jakarta seperti stunting, krisis air bersih, banjir, macet, dan perekonomian," kata Lukmanul.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah berharap pembahasan RUU tentang DKJ dapat segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum. “Kita harus konsisten dengan amanat dalam UU IKN (Ibu Kota Negara), UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 41 ayat 2, yang mengamanatkan bahwa revisi UU Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/3). Dia menjelaskan UU IKN tersebut disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga revisi UU tentang DKJ mestinya telah selesai pada 15 Februari 2024. Oleh karena itu DPR RI didorong agar segera menyelesaikan pembahasan revisi regulasi tersebut. Pihaknya mengaku telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI pada Januari 2024. Namun, pembahasan itu diundur lantaran adanya pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.Baca juga: BUMD Jakarta Diminta Tingkatkan Sinergi, Dukung Jakarta Global City
Baca juga: Dinsos DKI minta masyarakat tetap jaga ketertiban usai Pemilu 2024
Baca juga: Ahli: makna 'cerdas' dalam kota cerdas adalah pengelolaan sumber daya
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Sangat pemburu
buku mimpi mbah barong
Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP.Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.
“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.
Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, kata Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.
“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.
Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.
Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat.
“Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.
Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam.
Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg.
Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.
Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outletPerum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.
Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.
Baca juga: Ombudsman dalami kesamaan kualitas beras SPHP dan beras komersil Bulog
Baca juga: Bulog berpartisipasi jual beras SPHP di Pasar Ramadhan Situbondo
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Dewa Perang Abadi
pinjaman online mudah
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.
"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).
Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.
Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.
"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.
Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.
Lihat Juga :Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua |
Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.
Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.
Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.
Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.
Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.
"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).
[Gambas:Video CNN]
Peralatan dari dunia lain
buku mimpi 4d bergambar 2020
Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut.Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan bantuan pangan di Kabupaten Padang Lawas, sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas dan menekan inflasi di daerah ini.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ujar Hassanudin, usai mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kabupaten Padang Lawas, Jumat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,57 persen pada Desember 2023 secara bulan ke bulan (month to month).
Harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumut yakni 0,12 persen, lalu bawang merah 0,08 persen, dan harga minyak goreng 0,04 persen.
Untuk itu, kata dia lagi, dengan bantuan pangan yang diberikan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi Sumut karena sangat berguna mendorong upaya penguatan ketahanan pangan khususnya saat Ramadhan 1445 Hijriah.
"Sehingga Pemprov Sumut bersama seluruh pihak terkait juga akan terus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan bahan pokok dan pangan yang cukup," kata dia lagi.
Selain itu, kata dia, bantuan beras itu juga merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan El Nino.
"Bantuan beras merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan badai El Nino, dan berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata dia pula.
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Jumat.
Dalam sambutan penyerahan bantuan pangan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras
"Jadi, bapak ibu sekalian, beras ini diberikan kepada bapak ibu, karena harga beras sekarang naik," ujar Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.
"Nanti kalau APBN kita ada ruang untuk anggaran ini, akan dilanjutkan, tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: BI: Perekonomian Sumut 2024 bertumbuh tapi tetap harus berjaga
Baca juga: Pemprov Sumut siap jalankan arahan Mendagri kendalikan Inflasi
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
《kredit di tokopedia》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，ligaslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredit di tokopedia》bab terbaru。