mpo369
daftar bri ceria tanpa npwp 265Jutaan kata 474385Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpo369》
KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.
"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).
Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.
Lihat Juga :Daftar Terbaru Startup yang PHK Karyawan |
"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.
Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.
"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.
Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.
Lihat Juga :Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023 |
Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.
Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
[Gambas:Video CNN]
Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******
Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.
Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.
"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).
Lihat Juga :IHSG Diprediksi Kembali Lesu Imbas Pergerakan Nilai Tukar Rupiah |
Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.
Lihat Juga :Kemendag Angkat Suara soal Tahu Bakal Lenyap di Jakarta |
"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).
Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.
Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.
Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.
Lihat Juga :Siap-siap, Harga Tahu Akan Melesat |
"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).
Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.
Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.
Lihat Juga :Tahu Lenyap dari Pasar Jakarta- Depok, Harga Tempe Melonjak 100 Persen |
"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.
Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.
Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.
Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.
Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting
BACA HALAMAN BERIKUTNYAHALAMAN: 1 2
Label：erek erek janur、link alternatif slot besar、megaslot288
Terkait：daftar situs slot bonus new member 100、qq589、slot paling gampang jp、laskar4d、4d angka jitu hk、gacor188、sgp slot login、slot 123 login、daftar pinjol bunga rendah、slot88 win
bab terbaru：jaypoker（2024-07-12）
Perbarui waktu：2024-07-12
- Bab 1 daftar situs slot gacor 2022
- Bab 2 situs terbaik dan terpercaya
- Bab 3 liga situs slot
- Bab 4 mutiara slot
- Bab 5 daftar situs slot gampang menang
- Bab 6 situs slot mudah jp
- Bab 7 cara pinjam uang di gopay paylater
- Bab 8 maxwin zeus
- Bab 9 cara pinjam saldo dana tanpa ktp
- Bab 10 julo pinjaman online grab
- Bab 11 situs slot 100 perak
- Bab 12 slot pemain 88
- Bab 13 wahana138
- Bab 14 big777 slot
- Bab 15 pola777
- Bab 16 aneka slot 99 gacor
- Bab 17 aplikasi selain kredivo
- Bab 18 viral slot gacor
- Bab 19 slot bonus 100 di depan turnover kecil
- Bab 20 maxwin x5000 slot
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah5055bab
pakaian wanita
pinjol yang gak ribet
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 52 pemerintah daerah tidak melakukan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya pengendalian inflasidi wilayahnya masing-masing.
"Masih ada 52 daerah ini saya punya datanya yang belum melakukan sama sekali upaya (pengendalian inflasi). Mudah-mudahan data saya yang salah ini," kata Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Padahal, pihaknya bersama pemda telah menyusun pedoman sembilan langkah untuk menghadapi dan mengendalikan inflasi di tiap daerah.
Sementara, 139 daerah melakukan 4-5 upaya konkret, sedangkan 256 daerah lainnya hanya melakukan 1-3 usaha untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan, 52 pemerintah daerah tercatat tidak melakukan upaya apapun.
"Ini tolong teman-teman wartawan di sini, diekspos saja (52 pemerintah daerah), biar publik nanti melihat siapa yang kerja siapa yang tidak," sentil Tito.
Enam upaya konkret yang telah dirumuskan itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, dan gerakan menanam.
Termasuk dua lainnya adalah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.
Berikut daftar 52 daerah yang disebut tidak melakukan upaya pengendalian inflasi:
1. Toba Samosir
2. Simalungun
3. Nias Selatan
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kota Gunungsitoli
6. Pesisir Selatan
7. Kuantan Singingi
8. Pelalawan
9. Merangin
10. Ogan Komering Ilir
11. Musi Banyuasin
12. Bangka
13. Lingga
14. Majalengka
15. Boyolali
16. Jepara
17. Demak
18. Malang
18. Kabupaten Malang
19. Bondowoso
20. Pamekasan
21. Sumbawa Barat
22. Lembata
23. Manggarai Barat
24. Sumba Barat Daya
25. Bengkayang
26. Melawi
27. Kotawaringin Barat
28. Kapuas
29. Lamandau
30. Bulungan
31. Pinrang
32. Luwu
33. Luwu Utawa
34. Konawe Selatan
35. Kolaka Timur
36. Gorontalo Utara
37. Mamasa
38. Mamuju Utara
39. Pegunungan Arfak
40. Merauke
41. Jayawijaya
42. Jayapura
43. Nabire
44. Kepulauan Yapen
45. Pegunungan Bintang
46. Tolikara
47. Waropen
48. Mamberamo Raya
49. Mamberamo Tengah
50. Yalimo
51. Intan Jaya
52. Deiyai
[Gambas:Video CNN]
Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika
gem188
Pemerintah menargetkan integrasi transportasiumum di DKI Jakarta bisa selesai pada 2023 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).
Ia menyebut pihaknya akan menghubungkan sistem di MRT, LRT, dan Transjakarta. Dengan begitu, pengguna akan mendapat kemudahan akses, sehingga tidak pusing gonta-ganti kartu untuk transaksi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan di sisi lain Kementerian BUMN juga terus mendorong penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan LRT Jabodebek.
Hal ini juga sebagai salah satu pendukung ekosistem transportasi di DKI Jakarta. Proyek KCJB sendiri ditargetkan bisa beroperasi sesuai rencana sekitar Juni atau Juli 2023.
"Kemarin sudah disetujui PMN sebesar Rp3,2 triliun, sudah sepakati dan sekarang sedang diproses di Komisi XI untuk dicairkan akhir tahun," ujar Kartika.
Ia berharap operasional KCJB bisa dilakukan secara simultan dengan LRT Jabodebek. Kartika tak menampik operasional LRT Jabodebek memang tertunda dari yang seharusnya pada Agustus 2022 ke sekitar Juli 2023 karena sistem softwareyang digunakan.
Adapun, LRT Jabodebek rencananya akan dioperasikan tanpa masinis.
"Ini memang tantangan besar, tapi ini lompatan teknologi, semoga kalau berhasil, ini jadi kebanggaan Adhi Karya, KAI dan INKA yang membangun sistem transportasi berteknologi LRT terkini, yaitu tanpa menggunakan masinis," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Jiuyou Abadi Racun
enakbet
Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.
Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.
"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).
Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.
Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.
Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.
Lihat Juga :Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023 |
Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.
Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.
"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.
Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?
Lihat Juga :Erupsi Gunung Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara Bali |
Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.
Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.
Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.
"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).
Lihat Juga :Siapa Pemilik Royal Ambarrukmo, Hotel Tempat Kaesang Menikah? |
Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.
Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.
Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.
Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.
Lihat Juga :Cara Cek BI Checking Mandiri Lewat iDebKu OJK |
Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.
"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.
Perlu Pendataan Stok Pangan Mulai dari Level Produksi
BACA HALAMAN BERIKUTNYAHALAMAN: 1 2
Pacar Pria Lin
tafsir mimpi 1 sampai 100
Rekrutmen Bersama BUMNBatch 2 telah dibuka selama tujuh hari, mulai dari 1-7 Desember 2022.
Calon pendaftar yang akan melamar diminta untuk memenuhi persyaratan, salah satunya melampirkan dokumen SKCK dari kepolisian. Berikut cara buat SKCK untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.
Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan |
Cara Buat SKCK sebagai Syarat Daftar Rekrutmen BUMN 2022
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang wajib diunggah saat mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.
Mengutip situs Rekrutmen Bersama FHCI BUMN, calon peserta yang memiliki SKCK bisa upload dokumen tersebut dalam format PDF berukuran file maksimal 500kb.
SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak penerbitannya. Apabila sudah melewati tanggal, maka Anda perlu mengurus perpanjangan atau membuat SKCK baru.
Sama halnya bagi pelamar kerja yang belum memiliki SKCK, dapat segera mengajukan permohonan pembuatan SKCK di polsek/polres sesuai domisili.
Permohonan pembuatan SKCK pun kini dapat dilakukan secara online. Berikut syarat dan cara membuat SKCK secara online.
Syarat Membuat SKCK Online
Melansir dari situs resmi SKCK Polri, berikut persyaratan membuat SKCK online.
- Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli, atau identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
- Fotokopi Paspor (khusus untuk pengurusan di Mabes Polri dan Polda)
- Fotokopi Akta Lahir (Surat Kenal Lahir, Ijazah, Surat Nikah)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari yang diambil dari Polsek/Polres
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka. Bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh
- Siapkan biaya pembuatan SKCK sebesar Rp30 ribu
Cara Membuat SKCK Online Baru
Berikut cara membuat SKCK online yang perlu diperhatikan, beserta cara pembayarannya.
- Buka situs resmi Polres SKCK online https://skck.polri.go.id/
- Pilih menu "Form Pendaftaran" di pojok kanan atas
- Pada kolom "Jenis Keperluan" klik jenis keperluan untuk mengurus SKCK
Pilih kesatuan wilyah untuk pembuatan dan pengambilan SKCK - Isi alamat lengkap
- Kemudian pilih metode pembayaran tunai atau menggunakan BRIVA (virtual account Bank BRI)
- Selanjutnya isi data pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan lainnya
- Lanjut upload foto 4X6 sesuai yang telah ditentukan
- Lengkapi form hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lalu unggah lampiran dokumen
- Lampirkan rumus sidik jari yang telah didapatkan di kantor Polres sesuai domisili
- Setelah itu, pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran dan nomor pembayaran online dengan virtual account Bank BRI atau pembayaran tunai di loket
- Kemudian datang ke kantor satuan wilayah yang sudah dipilih sebelumnya pada form untuk menyerahkan bukti pembayaran.
Meskipun pengajuan SKCK ini dapat dilakukan secara online, namun ada syarat yang mengharuskan pemohon tetap menuju ke kantor Polsek/Polres, yaitu: 1) untuk pengambilan rumus sidik jari dan 2) pengambilan dokumen SKCK fisik yang sudah selesai dibuat.
Demikian cara membuat SKCK online untuk melamar kerja BUMN 2022. Semoga bermanfaat.
Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 |
[Gambas:Video CNN]
Kelahiran kembali modern setiap hari
situs slot maxwin new member
Forbes kembali merilis daftar orang terkayadi dunia terbaru. Perang, pandemi, dan pasar yang lesu telah membuat harta mayoritas orang kaya ini turun dibanding tahun lalu.
Mengutip Forbes, Rabu (7/12), tahun ini hanya ada sebanyak 2.668 miliarder, atau 87 lebih sedikit dari tahun lalu. Sementara, jumlah kekayaan kolektif mencapai US$ 12,7 triliun, atau US0 miliar lebih rendah ketimbang 2021.
Penurunan kekayaan paling dramatis terjadi di Rusia, di mana terdapat 34 miliarder lebih sedikit dari tahun lalu. Hal ini terjadi setelah invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina.
Meski demikian, Forbes juga mencatat lebih dari 1.000 miliarder yang nilai harta kekayaan melonjak signifikan dari tahun lalu. Tak hanya ini, dalam setahun terakhir ada 236 orang kaya baru dari wilayah Barbados, Bulgaria, Estonia, dan Uruguay.
Berikut daftar 10 orang terkaya di dunia versi Forbes pada 2022:
Lihat Juga :Jasa Raharja Beri Santunan Kecelakaan Motor hingga Rp1,2 T |
1. Elon Musk
Dengan kekayaan bersih sebesar US9 miliar, Elon Musk dikenal dan mendulang kekayaan dari enam perusahaan termasuk pembuat mobil listrik Tesla, produsen roket SpaceX, dan startup Boring Company.
2. Jeff Bezos
Jeff Bezos memiliki keyaan US1 miliar. Ia dikenal karena mendirikan raksasa e-commerce Amazon pada 1994 dari garasinya di Seattle. Manun, ia mengundurkan diri sebagai CEO untuk menjadi ketua eksekutif pada Juli 2021.
3. Bernard Arnault & keluarga
Bernard Arnault mengawasi gurita bisnis LVMH dari sekitar 70 merek fashion dan kosmetik, termasuk Louis Vuitton dan Sephora. Kekayaan Arnault kini sebesar US8 miliar.
Lihat Juga :Luhut Sebut Thailand Saingan RI dalam Produksi dan Penjualan Mobil |
4. Bill Gates
Bill Gates memiliki kekayaan bersih mencapai US9 miliar. Ia mendulang kekayaan dari perusahaan perangkat lunak Microsoft.
5. Warren Buffett
Dikenal sebagai "Oracle of Omaha," Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses sepanjang masa dengan kekayaan senilai US8 miliar.
6. Larry Page
Mantan bos Alphabet ini memiliki kekayaan bersih mencapai Rp111 miliar. Larry Page mengundurkan diri sebagai CEO induk perusahaan Google itu pada Desember 2019 tetapi tetap menjadi anggota dewan dan pemegang saham pengendali.
Lihat Juga :Hutama Karya Bakal Dapat PMN Bangun Jalan Tol Trans Sumatera |
7. Sergey Brin
Sergey Brin memiliki kekayaan bersih sebesar US7 miliar. Sama seperti Larry Page, ia juga merupakan pentolan dari Alphabet. Kendati, Brin mengundurkan diri sebagai presiden Alphabet pada Desember 2019 meski tetap menjadi pemegang saham pengendali dan anggota dewan.
8. Larry Ellison
Larry Ellison adalah ketua chief technology officer (CTO), dan salah satu pendiri raksasa perangkat lunak Oracle, dengan kepemilikan saham sekitar 35 persen. Kini kekayaan bersihnya sebesar US6 miliar.
9. Steve Ballmer
Steve Ballmer memiliki kekayaannya sebesar US,4 miliar. Ia merupakan mantan CEO Microsoft. ia memimpin Microsoft dari 2000 hingga 2014.
10. Mukesh Ambani
Dengan kekayaan bersih senilai US,7 miliar, Mukesh Ambani memimpin dan menjalankan perusahaan India yaitu Reliance Industries senilai US4 miliar (pendapatan). Perusahaan ini memiliki bergerak di bidang petrokimia, minyak dan gas, telekomunikasi, dan ritel.
[Gambas:Video CNN]
Menikah dengan iblis
lazabet
Investor Korea Selatanberminat untuk membangun pabrik panel suryadi Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Perusahaan dari Korea Selatan tertarik investasi di daerah ini, karena dekat IKN Nusantara," kata Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang di Penajam seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).
Nicko mengungkapkan investasi sektor energi baru terbarukan itu dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara lantaran jalur laut memungkinkan sebagai jalur ekspor dan impor bahan baku yang dibutuhkan.
Lihat Juga :Tahu Lenyap dari Pasar Jakarta- Depok, Harga Tempe Melonjak 100 Persen |
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare di KIB. Kawasan tersebut meliputi wilayah Kelurahan Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Kecamatan Penajam.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri tersebut kepada pemerintah pusat.
Dengan pemindahan IKN Indonesia, Nicko optimistis banyak investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut.
[Gambas:Video CNN]
[Gambas:Video CNN]
《mpo369》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cara jitu main slot duofu duocaiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpo369》bab terbaru。