pusat judi slot online 402Jutaan kata 206101Orang-orang telah membaca serialisasi
《wedebola》
Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******
Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).
Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.
Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.
Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.
"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.
Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.
Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.
Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.
[Gambas:Video CNN]
Label:play slot 123、paito 6d sdy、pinjam dana kredivo
Terkait:beli hp dengan kredivo、pinjam uang cepat cair 5 menit、gacor slot 500、slot paling gacor hari ini、angka jitu cicak、erek erek ular 4d、gunung388、kredivo mahasiswa、48 di erek erek、situs aman terpercaya
bab terbaru:slot dewa uang(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Menteri BUMNErick Thohir mengaku baru saja bertemu Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson.
Erick mengatakan pertemuannya itu dilakukan untuk membahas hilirisasi. Erick mengatakan pembangunan smelter Freeport tahap 2 akan rampung Mei 2024.
"(Bahas) Hilirisasi, karena Freeport kan sudah puluhan tahun, baru pertama ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi mereka mulai berinvestasi di smelter untuk turunannya untuk tahap 1. Satu sampai dua hari ini kita akan tinjau. Untuk nanti yang tahap 2 insyaallah Mei sudah bisa selesai, tapi mulai beroperasinya biasa kalau pabrik perlu 2-3 bulan," terangnya di Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip dari detik.com.
Saat ditanya mengenai perpanjangan kontrak Freeport, Erick mengatakan, hal itu sudah dibahas. Dia juga mengatakan, BUMN nantinya punya tambahan saham 10 persen di Freeport Indonesia.
"Itu kan sudah dibahas, kan sudah disetujui, tinggal proses penyelesaian smelternya ini benar-benar jadi baru diperpanjang gitu. Memang hal seperti itu, tetapi saham dari BUMN nanti kalau jatuh tempo kita akan punya tambah 10 persen jadi 61 persen," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Belanja produk segar seperti buah, sayur, daging, sampai ikan nggak bakal khawatir kalau belinya di Transmart.
Soalnya, sekarang Transmart tebar diskon belanja sebesar 20 persen setiap hari!
Lihat Juga :![]() |
Nggak cuma itu, pastry yang sedang viral yaitu cromboloni juga tersedia di Transmart. Cromboloni aneka rasa dari harga normal Rp24.000, diskon di Transmart jadi Rp19.920 per pcs.
Masih ada banyak produk segar lainnya yang didiskon di Transmart. Pastikan kamu menggunakan salah satu bank yang direkomendasikan supaya bisa terus belanja hemat setiap hari tanpa worry.
Jangan lupa download Allo Bank dari App Store atau Google Play Store di hp masing-masing. Registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime supaya bisa klaim harga diskon di Transmart.
Bisa juga mengajukan pembuatan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan melalui booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.
Limit dari kartu kredit tersebut nantinya bisa langsung digunakan untuk belanja berbagai produk segar lainnya di Transmart setiap hari. Yuk segera belanja ke Transmart terdekat sekarang juga.
![]() |
Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.
Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum tahu secara detail terkait isu tersebut. Terlebih, Kementerian PUPR juga belum bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa saya enggak tahu," katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).
"Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar," ujar Zainal.
Kabar 36,67 persen uang PSN masuk ke kantong politisi hingga PNS diungkapkan oleh PPATK. Mulanya, isu itu menyebut 36,67 persen uang berasal dari seluruh proyek PSN yang mencapai Rp1.515,4 triliun.
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.
Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).
"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN," kata Natsir dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).
Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.
Harapannya, proyek-proyek pemerintah, terutama dalam skema PSN bisa berjalan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.
Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko.
"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).
Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.
"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.
Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.
Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.
Lihat Juga :Pemerintah Siapkan Insentif Usai Pajak Hiburan Naik hingga 70 Persen |
Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.
Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.
"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.
"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.
Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.
"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Warga ramai-ramai berburu barang diskon dengan harga terjangkau saat berbelanja di Transmart Full Day Sale yang diadakan pada Minggu (17/12).
Para pengunjung menghabiskan akhir pekan dengan ikut meramaikan ajang diskon besar-besaran tersebut.
Lihat Juga :![]() |
Keinginan itu berbuah manis karena Idhas berhasil mendapat total potongan harga keseluruhan hingga Rp300 ribu. Diskon besar itu diperoleh karena dirinya menggunakan Bank Mega untuk transaksi.
Lihat Juga :![]() |
"Ada sabun, detergen, tisu, sabun cuci piring, kecap. Ini buat kebutuhan sehari-hari dan karena ada diskon juga," ungkap Idhas kepada CNNIndonesia.com.
"Ini pakai Bank Mega jadi diskon makin besar, dapat sekitar Rp300 ribu. Lumayan untung," sambungnya.
Sementara itu, pengunjung lain terlihat mengincar produk yang berbeda. Sebut saja Indah yang datang dengan keluarganya untuk membeli alat rumah tangga hingga pembersih.
Ia mengaku membeli cukup banyak produk karena momen belanja kali ini bertepatan dengan Full Day Sale yang digelar Transmart.
"Ini beli alat-alat rumah tangga sampai pembersih. Ini juga beli buah-buahan," ujar Indah.
Lihat Juga :![]() |
"Belanja hari ini salah satunya karena ada Full Day Sale, dan memang lagi ada kebutuhan juga," lanjut Indah.
Sementara itu, Transmart Full Day Sale diadakan di seluruh gerai se-Indonesia hanya pada Minggu (17/12). Promo besar-besaran di Transmart berlangsung sejak gerai dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat.
Beragam produk menarik dijual dengan harga spesial sepanjang pesta diskon seharian. Sebut saja kebutuhan pokok harian, produk elektronik, furnitur, hingga sepeda dan sepeda listrik.
Belanja di Transmart juga semakin hemat dengan transaksi lewat Bank Mega atau Allo Bank. Sebab, pembeli bisa langsung mendapatkan diskon hingga 20 persen.
Diskon itu berlaku bagi pelanggan yang membayar menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, hingga Bank Mega Syariah.
(frl/bac)《wedebola》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol yang bunganya kecilHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《wedebola》bab terbaru。