bantuan terjerat pinjaman online

Saya seorang pemain besar

BPJT Respons Soal Rangkap Jabatan dan Potensi Kerugian Negara Rp4,5 T******

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit buka suara soal kajian KPK yang menyebut potensi kerugian negaraRp4,5 triliun dari pembangunan jalan tol selama era pemerintahan Jokowi.

Merespons kajian KPK, kami sudah tuntaskan dan selesaikan. Bapak Irjen sudah kirim surat ke deputi monitoring dan pencegahan KPK. dua diantaranya ingin kami sampaikan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR, Selasa (28/3).

Pertama,terkait rangkap jabatan. Danang mengatakan lima orang yang memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris BUJT kini tidak lagi menduduki posisi tersebut.

Danang mengatakan nilai tersebut adalah dana BLU Rp4,5 triliun yang terdiri dari Rp4,2 triliun pinjaman pokok dan Rp300 miliar bunga denda dan nilai tambah terhadap pinjaman.

"Pinjaman pokok itu sudah kami lakukan perjanjian ulang, penuntasan pembayaran terhadap 12 BUJT yang saat ini meminjam," katanya.

"Dari 12 BUJT, status melunasi 1 sudah dan 11 sudah lakukan penjadwalan pengembalian peminjaman hingga 2024," imbuhnya.

Sedangkan terkait nilai tambah bunga dan denda, Danang mengatakan saat ini sudah ada penandatanganan peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan menentukan besaran nilai tersebut yang mengacu pada audit BPKP.

"Saat ini (PMK) sudah ditandatangani ibu menteri keuangan, begitu selesai kami akan menambahkan besaran bunga denda nilai tambah tersebut pada pinjaman pokok yang harus dibayarkan BUJT selambat-lambatnya pada 2024," katanya.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bakal mencopot lima pejabat BPJT.

Pahala menjelaskan lima orang tersebut dicopot karena rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan jalan tol.

Selain itu, Pahala juga menyinggung soal potensi kerugian negara sebesar Rp4,5 triliun dari pembangunan jalan tol di Indonesia era pemerintahan Jokowi.

"Rp4,5 triliun itu pemerintah dulu sudah beliin tanah pembebasan tanah. Janjinya nanti kalau jalan tolnya jadi dibalikin itu uang. Ternyata tol sudah jadi 4,5 triliunnya belum dipulangin dan belum jelas juga rencana pengembaliannya gimana, makanya kita dorong, dipanggil dong ini semua, kan Rp4,5 T kan gede duitnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Harga Bahan Pokok Jinak di Pekan Pertama Ramadan******

Harga bahan pokok mulai jinak pada pekan pertama Ramadan tahun ini. Salah satunya cabai merah.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai merah secara nasional bertengger di Rp48.850 per kg pada Senin (27/3) ini, turun dibandingkan awal pekan lalu yang Rp49.550 per kg.

Untuk cabai merah besar, harga turun dari Rp50.150 menjadi Rp48.550 per kg. Sementara itu cabai merah keriting harganya turun dari Rp49.450 menjadi Rp49.300 per kg.

Sementara untuk cabai merah keriting di Jakarta, harga stabil di Rp40 ribu per kg. Penurunan juga terjadi pada daging ayam.

Tercatat harga komoditas tersebut pada awal pekan ini bertengger di Rp34.850, turun dibandingkan awal pekan lalu yang di Rp35.200 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi tercatat rata-ratanya turun dari Rp134.750 menjadi Rp134.200 per kg. Untuk cabai rawit, harga turun dari Rp61.850 menjadi Rp59 ribu per kg.

Meskipun demikian, ada pula harga bahan pokok yang cenderung naik pada pekan ini.

Salah satunya, beras yang harganya secara rata-rata naik dari Rp13.350 menjadi Rp13.400 per kg. Selain beras, kenaikan juga dialami oleh bawang putih dari Rp33.800 menjadi Rp34.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan pulang sang penyihir

Harga Cabai******

Harga cabai-cabaian melonjak di awal Ramadan 2023. Di beberapapasar tradisional, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp100 ribu per kg.

Di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jumat (24/3) ini, cabai rawit merah dijual Rp 95 ribu per kg atau naik Rp5.000.

"Kalau sekilo sih sekarang Rp95 ribu (per kg). Naik, kalau sebelumnya Rp85 ribu (per kg)," kata Ani, seorang pedagang sayur di Pasar Klender kepada Detikcom.

"Keriting merah Rp60 ribu (per kg), sudah naik. Sebelumnya Rp50 ribu per kg. Sebelum Lebaran nanti, seminggu sebelum (Lebaran) bisa naik di atas Rp60 ribu. Cabai merah besar (sebelumnya) Rp40 ribu, naik jadi Rp70 ribu. Kalau ini mah bakal naik terus karena kan untuk balado," imbuhnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Komoditas cabai terpantau mengalami kenaikan harga. Bahkan, harga cabai rawit merah tembus Rp100 ribu per kg.

Lihat Juga : Pengusaha Hotel Protes ke Jokowi: Konser Longgar, Kok Bukber Dilarang?

"Di sini Rp80 ribu (per kg), cuma nggak merah-merah banget itu, ada putih-putihnya dikit. Kalau fullmerah mah Rp100 ribu per kg," jelas salah seorang pedagang di pasar Jatinegara.

Lalu, cabai keriting merah dijual Rp60 ribu per kg, cabai hijau besar Rp40 ribu per kg, serta cabai merah besar Rp50 ribu - Rp60 ribu per kg.

"Keriting merah Rp50 ribu (per kg) saya jual. Aturan mah sudah naik jadi Rp60 ribu, tapi saya mau gimana yak jualnya," tambahnya

Sedangkan untuk harga bawang merah dan bawang putih juga terpantau stabil, berada di Rp30 ribu-Rp40 ribu per kg.

"Ada yang Rp30 ribu, Rp35 ribu, Rp40 ribu, tergantung yang jual. Ya kalau lagi bagus ya kita kasih Rp40 ribu kalau nggak ya kita kurangi (harganya)," ungkap penjual itu lagi.

Kondisi di lapangan tersebut berbeda dengan harga yang dirilis Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, milik Bank Indonesia yang memberikan informasi resmi harga pangan atau sembako nasional terbaru.

Beda harga di lapangan dengan data PIHPS Nasional bisa mencapai Rp20 ribu. Berikut harga cabai-cabaian versi PIHPS Nasional:

- Cabai rawit merah Rp75.150 per kg

- Cabai rawit hijau Rp48.400 per kg

- Cabai merah keriting Rp52.200 per kg

- Cabai merah besar Rp50.650 per kg

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

PUPR Usul 120 Km Tol Belum Rampung Difungsikan untuk Mudik Lebaran******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol(BPJT) mengusulkan kepada Kementerian Perhubungandan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar 120 km ruas tol yang belum selesai pembangunannya agar dapat digunakan selama musim mudik Lebaran2023.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan beberapa ruas tol yang paling dekat dan akan diusulkan untuk difungsionalkan, yakni seksi 4,5,6 Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu).

Kemudian, seksi 1,2,3,4 Tol Sigli-Banda Aceh, Tol Pasuruan-Probolinggo yang kemungkinan sudah bisa sampai Probolinggo Timur.

"Ada 120 kilometer ruas tol, sudah kita usulkan ke Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), nanti kita rapatkan lagi ruas-ruas yang akan kita usulkan, dari kami itu sifatnya usulan," katanya.

Danang mengakui tidak semua ruas yang fungsional itu betul-betul fungsional 100 persen. Ada beberapa ruas tol yang mungkin fungsional hanya pada siang hari.

"Jadi kami mengusulkan ada sekitar 120 kilometer lebih ruas tol yang bisa difungsionalkan selama Lebaran," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Menhub Minta Pengusaha Beri THR Sebelum 19 April******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR) pekerja sebelum 19 April 2023.

Menurut Budi, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

"Kami bersama bapak Kapolri mengusulkan (cuti bersama) maju dua hari, 19 sudah libur. Jadi tanggal 20 masih libur masuk tetap tanggal 26," ujar Budi.

THR sendiri diberikan negara kepada PNS maupun pengusaha kepada pekerjanya sebesar satu bulan gaji. Bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Buruh Ancam Penjarakan Pengusaha Halangi Aksi Mogok Nasional******

Buruh mengancam akan memenjarakan pengusahayang melarang aksi mogok nasional5 juta buruh di 100 ribu perusahaan. Mogok nasional rencananya dilakukan pada Juli atau Agustus 2023.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi ini adalah bentuk perlawanan atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Selain itu, buruh juga menggugat Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Dalam beleid tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh.

"Tidak ada alasan pengusaha melarang. Kalau melarang kita akan tuntut penjara perusahaan itu. Makanya mogok nasional diumumkan sebulan sebelumnya agar perusahaan bersiap-siap. Saya belum putuskan, kami rencanakan 3-5 hari (durasi aksi mogok nasional)," tegas Said dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan setop berproduksi dan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Said mewanti-wanti bakal ada penumpukan massa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan outputaksi mogok nasional ini adalah meminta para gubernur, bupati/walikota, serta DPRD setempat untuk membuat surat rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI. Isi surat tersebut adalah penolakan Perppu Cipta Kerja serta pencabutan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Di tingkat nasional outputnya adalah meminta DPR RI resmi mencabut Omnibus Law Perppu Cipta Kerja yang mereka telah sahkan tanpa melibatkan para buruh dan stakeholderlainnya," tandasnya.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

[Gambas:Video CNN]