angka jitu pasti tembus

Pegadaian Lotere Wanjie

Transmart Kasih Harga Miring untuk Sofa, Meja, Kursi Khusus Hari Ini******

Mau beli furnitur murah? Beli aja di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (19/11). Soalnya Transmart kasih diskon gede-gedean untuk berbagai produk terpilih, termasuk sofa, kursi, dan meja.

Apalagi kalau bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart, Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Apa saja sih produk sofa, kursi, dan meja yang sedang didiskon? Intip daftar produknya di bawah ini.

• Calgary Sofabed Black harga sale Rp3.599.200 dari harga normal Rp4.799.000 per unit. Hemat sampai Rp1.199.800.
• Jevan Computer Desk harga sale Rp423.200 dari harga normal Rp899.000 per unit. Hemat sampai Rp475.000.
• Winston Office Chair Black harga sale Rp879.200 dari harga normal Rp1.499.00 per unit. Hemat sampai Rp400.000.

Jangan sampai menyesal karena lewatkan kesempatan ini ya. Langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Supaya makin hemat, bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Belanja di Transmart ramah di kantong!

Tuan Abadi Perkotaan

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Penginapan Tiantian Perkotaan

Di IPEF, Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pembahasan peluang kerja sama di bidang ekonomi dan percepatan transisi energi dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Nishimura Yasutoshi.

Pembahasan ini dilakukan keduanya disela-sela Pertemuan Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di San Francisco, AS, Selasa (14/11).

Selain itu juga dibahas mengenai peluang kerja sama berbagai sektor. Seperti energi terbarukan, teknologi, infrastruktur, perikanan, dan progres perundingan dalam IPEF.

"Kami menantikan kerja sama dengan Jepang di Pilar 2, Pilar 3, dan Pilar 4 IPEF" tegas Menko Airlangga menanggapi Menteri Nishimura.

Airlangga menjelaskan, bahwa Pilar 1 IPEF belum sesuai target penyelesaian karena terdapat sejumlah isu di beberapa Chapter yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah Critical Mineral.

"Presiden Joko Widodo telah menyuarakan pentingnya penguatan rantai pasok Critical Mineral, pada saat pertemuan bilateral dengan Presdien AS Joe Biden," ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan pentingnya pengembangan kendaraan listrik (Electric Vehicles/ EV), mengingat 90 persen kendaraan Indonesia merupakan produk Jepang. Untuk itu diharapkan pelaku usaha Jepang dapat kerja sama mempercepat pengembangan EV di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengajak Jepang untuk bekerja sama pada proyek energi bersih. Mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk Energi Baru Terbarukan.

"Termasuk solar panel energy, dan geothermal energy, kami mengajak Jepang berinvestasi pada sektor tersebut," ujarnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahasa mengenai digitalisasi. Pada sektor ini, Jepang sangat membuka diri untuk berdiskusi mendalam terkait isu-isu digital yang menjadi fokus utama Indonesia dan berharap digitalisasi dapat membantu pengembangan industri UMKM di Indonesia.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menyampaikan besarnya potensi semi-konduktor di Indonesia sebagai penghasil Silica yang menjadi bahan baku semi-konduktor yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia ingin menjadi penyedia kebutuhan semi-konduktor dunia sebagai alternatif pasar selain China," katanya.

Menutup pertemuan bilateral, Menteri Nishimura berharap kedua negara dapat mengatasi hambatan perdagangan termasuk produk agro dan perikanan.
Sementara Menko Airlangga menyampaikan harapannya agar terdapat keseimbangan akses pasar produk perikanan Indonesia di Jepang, dan produk perikanan berkualitas Jepang di Indonesia.

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Usaha Pertanian Susut 7,4 Persen dalam 1 Dekade, Sisa 29 Juta di 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha pertanian turun2,35 juta menjadi 29.360.833 unit pada 2023 dibandingkan data 2013, yang sebanyak 31.715.486 unit.

"Ini turun sebanyak 2,35 juta unit atau 7,42 persen bila dibandingkan data 2013 yang datanya sebanyak 31.715.486 unit," kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12).

Senada, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) juga turun pada 2023 ini. Tercatat jumlah UTP mencapai 29.342.202 unit pada tahun ini atau turun 2,36 juta unit dari 2013 lalu.

Atqo menuturkan jumlah usaha petani lainnya (UTL) juga naik 116,08 persen dari 5.982 unit pada 2013 menjadi 12.926 pada tahun ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total 29 juta petani di Indonesia, masih didominasi usia tua. Atqo menuturkan jumlah petani didominasi usia 43 sampai 58 tahun atau sekitar 42,39 persen.

Selanjutnya, petani didominasi usia 59 sampai dengan 77 tahun atau 27,61 persen.

Sedangkan usia 27 hingga 42 persen hanya mencapai 25,61 persen. Tak hanya itu, masih ada juga petani yang berusia di atas 78 tahun, yakni 2,24 persen.

Lihat Juga : Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China

"Ini bisa jadi bahan kebijakan karena petani-petani kita masih dipenuhi atau masih banyak yang umurnya relatif sudah agak sepuh karena lebih dari 55 tahun," ucap Atqo.

Khusus petani milenial dengan rentang usia 19-39 tahun, BPS mencatat jumlahnya mencapai 16,78 juta orang.

Jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun paling banyak berada di Jawa Timur, yakni sebesar 971,10 ribu orang.

Lalu, diikuti Jawa Tengah sebesar 625,81 ribu orang, serta Jawa Barat sebesar 543,04 ribu orang.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan sejak 2013 sampai saat ini pekerja informal mendominasi total pekerja yang bekerja di sektor pertanian.

"Sekitar 88 persen dalam 10 tahun terakhir, pekerja yang bekerja di sektor pertanian berstatus informal," kata dia.

Amalia menyebut tantangan lainnya adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Menurutnya, rendahnya produktivitas petai tak lepas dari tingkat pendidikan mereka.

Ia menyebut sekitar 75 persen petani di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD).

"Mayoritas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar atau sekitar 75 persen tenaga kerja pertanian hanya mengalami pendidikan paling tinggi di sekolah dasar," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan saat ini usia para petani didominasi 45 tahun ke atas. Artinya petai sudah tua. Ini pun mempengaruhi produktivitas.

"Ada tren pekerja di sektor pertanian cenderung menua dan ini merupakan perhatian kita bersama untuk bagaimana mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian," kata Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

KCIC Gandakan Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Jadi 28 per Hari******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah perjalanan Kereta Cepat Whoosh reguler dari 14 menjadi 28 perjalanan per hari mulai hari ini, Rabu (1/11). Hal itu dilakukan seiring peningkatan jumlah penumpang.

Berdasarkan data per1 November, terdapat sekitar 165 ribu tiket kereta cepat Whoosh yang terjual untuk perjalanan 17 Oktober hingga 4 November 2023.

Dari jumlah tersebut ada sekitar 134 ribu penumpang yang telah berangkat pada 17-31 Oktober 2023. Rata-rata okupansi penumpang pada setiap rangkaian yang beroperasi mencapai 85 persen hingga 99 persen untuk setiap perjalanan, dengan angka penumpang tertinggi mencapai sekitar 14.200 per hari.

Melalui jumlah sarana yang ada, perusahaan akan mengoperasikan empat rangkaian Kereta Cepat Whoosh setiap hari yang sudah dipastikan telah melalui pengecekan harian dengan standard tertinggi. Perusahaan juga akan memastikan keandalan prasarana yang dimiliki demi keselamatan penumpang.

"Pengoperasian kereta cepat Whoosh juga akan diatur sebaik mungkin untuk menjaga ketepatan waktu keberangkatan Kereta Cepat Whoosh yang rata-rata mencapai 99,5 persen pada Oktober," ujar Dwiyana.

Untuk melayani jadwal baru, terdapat lebih dari 78 personil yang akan bertugas dengan ramah dalam melayani penumpang selama dalam seluruh perjalanan. Kemudian lebih dari 200 orang passenger service on station mulai dari station master, supervisor, petugas peron, loket, hingga kebersihan yang akan memastikan seluruh penumpang menerima layanan terbaik.

Perusahaan bersama PT KAI (Persero) juga akan mempersiapkan semua stasiun dan kereta cepat whoosh mulai dari Stasiun Halim, Padalarang, Tegalluar, Cimahi, dan Bandung telah dalam kondisi yang baik untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang.

Untuk melengkapi penambahan perjalanan kereta cepat whoosh, KCIC juga telah berkoordinasi dengan KAI untuk menambah jadwal perjalanan KA Feeder Kereta Cepat dari 14 perjalanan per hari menjadi 28 perjalanan yang selaras dengan jadwal kereta cepat whoosh yang baru.

"Bagi penumpang yang berkebutuhan khusus seperti lansia, orang dewasa dengan anak, orang sakit dan lainnya yang membutuhkan waktu utk berpindah stasiun, dapat menggunakan KA Feeder lebih awal untuk menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang," ujar Dwiyana.

Kehadiran KA Feeder juga menjadi penting, karena sebagian besar penumpang keberangkatan dari Stasiun Halim akan turun di Stasiun Padalarang. Berdasarkan data, sebanyak 75-80 persen penumpang keberangkatan Halim akan turun di Padalarang dan sisanya meneruskan perjalanan ke Tegalluar.

Dari keseluruhan penumpang yang turun tersebut, sekitar 70-75 persen melanjutkan perjalanan menggunakan KA Feeder Kereta Cepat menuju Stasiun Cimahi dan Bandung.

"Peningkatan jumlah perjalanan kereta cepat whoosh dan KA Feeder yang berlipat ganda, tentunya akan membuat perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi pengalaman yang lebih lancar dan mudah diakses", pungkas Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Tenglong Melahap Langit

Daftar Lengkap Kenaikan UMK Jateng 2024******

Penjabat Gubernur Jawa TengahNana Sudjana menetapkan besaran kenaikan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya untuk 2024.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561 / 57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024

"Penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakeriaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024," kata Nana di Semarang, Kamis (30/11) seperti dikutip dari Antara.

Berikut rincian UMK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 2024;

1. Kabupaten Cilacap Rp2.479.106
2. Kabupaten Banyumas Rp2.195.690
3. Kabupaten Purbalingga Rp2.195.571
4. Kabupaten Banjarnegara Rp2.038.005
5. Kabupaten Kebumen Rp2.121.947
6. Kabupaten Purworejo Rp2.127.641
7. Kabupaten Wonosobo Rp2.159.175
8. Kabupaten Magelang Rp2.316.890
9. Kabupaten Boyolali Rp2.250.327
10. Kabupaten Klaten Rp2.244.012
11. Kabupaten Sukoharjo Rp2.215.482
12. Kabupaten Wonogiri Rp2.047.500.
13. Kabupaten Karanganyar Rp2.288.366
14. Kabupaten Sragen Rp2.049.000
15. Kabupaten Grobogan Rp2.116.516
16. Kabupaten Blora Rp2.101.813
17. Kabupaten Rembang Rp2.099.689
18. Kabupaten Pati Rp2.190.000
19. Kabupaten Kudus Rp2.516.888
20. Kabupaten Jepara Rp2.450.915
21. Kabupaten Demak Rp2.761.236
22. Kabupaten Semarang Rp2.582.287
23. Kabupaten Temanggung Rp2.109.690
24. Kabupaten Kendal Rp2.613.573
25. Kabupaten Batang Rp2.379.702
26. Kabupaten Pekalongan Rp2.334.886.
27. Kabupaten Pemalang Rp2.156.000
28. Kabupaten Tegal Rp2.191.161
29. Kabupaten Brebes Rp2.103.100
30. Kota Magelang Rp2.142.000
31. Kota Surakarta Rp2.269.070
32. Kota Salatiga Rp2.378.951
33. Kota Semarang Rp3.243.969
34. Kota Pekalongan Rp2.389.801
35. Kota Tegal Rp2.231.628.

Nana menambahkan penetapan UMK 2024 di Jateng dilakukan dengan memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa.

Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

"Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data dari lembaga berwenang yaitu BPS," ujarnya.

Nana menegaskan UMK 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan penetapan UMK untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan.

"Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah. Perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi," katanya.

[Gambas:Video CNN]