angka jitu kupu kupu

Dewa gila pertama

Bandara YIA Kulon Progo Layani Penerbangan Umrah Mulai Agustus******

Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal melayani penerbangan internasional umrah YIA-Bandara Pangeran Mohammad Bin Abdulaziz (MED) dan Bandara Internasional King Abdulaziz (JED) - YIA mulai Agustus 2023.

General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Agus Pandu Purnama mengungkapkan penerbangan internasional tersebut akan menggunakan pesawat jenis Airbus A330-900Neo dari Lion Air.

"Rencana tersebut muncul saat pertemuan dengan 37 agen travel umrah se-Jawa Tengah dan DIY beberapa waktu lalu," kata Agus di Kulon Progo, seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/5).

"Armada menggunakan Airbus A330-900Neo dengan kapasitas 433 tempat duduk," kata Agus Pandu.

Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Yogyakarta Ike Yutiane mengatakan dari segi fasilitas dan layanan pendukungnya, Bandara Internasional Yogyakarta sudah siap melayani penerbangan internasional, khususnya penerbangan umrah.

"Kami menyampaikan bahwa YIA siap. Namun informasi sampai dengan saat ini, belum ada permohonan resmi dari maskapai mengenai rute penerbangan dimaksud," ujar Ike.

Selanjutnya perseroan melaporkan selama periode Januari sampai dengan 9 Mei 2023, YIA telahmelayani1.387.636penumpang, dengan10.389pergerakan pesawat, dan3.532.791kilogram kargo."Masing-masing tumbuh sebesar 70,41 persen, 78,17 persen, dan 41,06 persen jika dibandingkan dengan 2022 pada periode yang sama," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir lautdengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Izin tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi juga mengizinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Namun, ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Melalui PP nomor 26 tahun 2023 itu, Jokowi juga mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.

Aturan itu adalah Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang berisi beberapa ketentuan, antara lain;

(1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Jokowi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi pun menuai banyak kritik. Salah satu pihak yang berkomentar adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia berharap Jokowi membatalkan keputusannya mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut Susi, hal tersebut bakal memberikan kerugian besar pada lingkungan.

"Climate changesudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya.

Kekhawatiran Susi ini bukan omong kosong. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir laut pada masa lalu memang merusak lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan ekspor dilarang pada 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pengambilan pasir pada masa itu tidak teratur dan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan.

Berkaca pada pengalaman buruk tersebut, Wahyu mengklaim saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

Menurutnya, untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan bisa segera dirilis. Saat ini, aturan teknis turunan PP 26 Tahun 2023 tersebut masih dalam pembahasan.

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ekspor Pasir Laut Bisa Rusak Lingkungan

Tuan Tianqi

Harga Emas Antam Redup ke Rp1,047 Juta Hari Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk alias Antam bertengger di Rp1,047 juta pada Senin (29/5) ini. Harga ini turun Rp1.000 dibanding hari sebelumnya.

Serupa, harga pembelian kembali (buyback) merosot Rp1.000 dari Rp940 ribu per gram ke Rp939 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp573 ribu, 2 gram Rp2,03 juta, 3 gram Rp3,02 juta, 5 gram Rp5,01 juta, 10 gram Rp9,96 juta, 25 gram Rp24,78 juta, dan 50 gram Rp49,49 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,05 persen menjadi US.962,1 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot merosot 0,04 persen ke US.945,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas bakal melemah hari ini. Menurutnya, data ekonomi AS bakal menjadi biang kerok pelemahan harga emas.

"Harga emas diperkirakan akan turun. Tertekan oleh data inflasiprice consumption expenditure (PCE)AS yang lebih tinggi dari perkiraan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.925 per troy ons dan resistance US.955 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini******

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapuratiba di Balikpapan, Selasa (30/5) ini. Kedatangan mereka untuk mengunjungi proyek IKN dan melihat langsung peluang bisnis yang bisa dikembangkan.

Tommy menyebut kunjungan ratusan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

"Seeing is believing. Dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, para pengusaha akan tahu bahwa proyek ibu kota Nusantara bukan hanya sekadar harapan, tetapi sudah dimulai pembangunannya," ujar Tommy.

"Garuda Indonesia mendukung kegiatan ini dengan menyediakan penerbangan khusus Singapura-Balikpapan agar para pengusaha tidak perlu transit dulu di Jakarta," jelas Tommy.

Tommy menjelaskan para pengusaha Singapura yang hadir berasal dari berbagai latar belakang. Dari perwakilan pemerintah, ada Enterprise Singapura. Sementara para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan.

Ang Boon Kian dari SPIC, yang ikut dalam rombongan, mengatakan tertarik untuk investasi di bidang energi, khusus energi tenaga surya.

"Kami sudah dua kali berkunjung ke Jakarta dan bertemu para pejabat dari OIKN. Kali ini saya berharap bisa melihat langsung lokasi karena kami benar-benar ingin ikut investasi di bidang energi di Nusantara," ujar Ang.

Kata Tommy, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tiba di Balikpapan pagi tadi demi menyambut kedatangan ratusan investor itu. Pihaknya menyiapkan kunjungan ke lokasi sehingga para pengusaha tahu apa yang sedang dikerjakan serta akan dikerjakan.

Rencananya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga hadir menjamu para pengusaha Singapura. Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]