petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

7 slot login

mimpi ular prediksi togel 141Jutaan kata 554241Orang-orang telah membaca serialisasi

《7 slot login》

Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif******

Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif
Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan. ANTARA/HO-Humas MPR RI/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. "DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung," kata Syarief dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Saat ini, menurutnya seluruh pihak hanya perlu menunggu KPU dan Bawaslu yang tengah menyelesaikan tugasnya. Hak angket, menurutnya hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha. Dia menjelaskan bahwa untuk sengketa proses dalam pemilu bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pengajuan sengketa itu, menurutnya bakal bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikatif. Dia menilai bahwa hak angket merupakan peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Menurutnya hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan pemilu. Semua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk memilih tahun 2024 ini sebagai agenda pergantian pemimpin politik, nasional maupun daerah. Menurutnya semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Maka jika pelaksanaan pemilu ini dipertanyakan dan bahkan didelegitimasi oleh parlemen, menurutnya hal itu justru menyisakan banyak pertanyaan. "Jika ada anggapan pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR," katanya.

Baca juga: JK sebut hak angket hilangkan kecurigaan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jalur Pantura Demak******

Jalur Pantura Demak-Kudus mulai dibuka secara total
Suasana arus lalu lintas ramai lancar di Jalan Pantura Demak-Kudus di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Demak (ANTARA) - Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, saat ini dibuka secara penuh karena aktivitas penyedotan banjir yang memanfaatkan badan jalan sudah selesai, sehingga arus lalu lintas kembali lancar. "Sebetulnya, Jalur Pantura Demak-Kudus sudah bisa dilalui sejak genangan banjir di jalan surut. Akan tetapi karena ada aktivitas penyedotan air sehingga diberlakukan sistem buka tutup," kata Komandan Satgas Penanganan Banjir Demak Letkol Kavaleri Maryoto di Demak, Jumat. Akan tetapi, sejak aktivitas penyedotan air banjir di Desa Wonorejo pada Rabu (21/2) selesai, sehingga arus lalu lintas dibuka total. Pemandangan sebelumnya, di Jalur Pantura Demak-Kudus ruas kanan masih ada aktivitas penyedotan genangan banjir dengan dikerahkan sejumlah mesin pompa. Lokasi yang menjadi fokus untuk percepatan surutnya banjir, yakni di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar karena lokasinya yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Ketika diberlakukan sistem buka tutup, maka ketika terjadi kepadatan kendaraan, maka kendaraan dari arah Semarang menuju Surabaya dialihkan ke arah Mijen - Welahan - Kudus - Pati - Rembang. Sementara jalur alternatif lainnya, dapat melalui jalur alternatif dari Jembatan Layang Kadilangu menuju Wonosalam - Dempet - Godong - Purwodadi. Demikian halnya kendaraan dari arah Surabaya, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, dengan tujuan Semarang dapat melalui jalur dari Kabupaten Grobogan melalui Purwodadi - Godong - Dempet - Wonosalam - Jembatan Layang Kadilangu - Demak atau melalui Jepara - Mijen - Demak. Afriani, salah satu warga Kudus mengakui ketika melintasi jalur Pantura Demak-Kudus pada Kamis (22/2) lancar dan tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Akses dari arah Pati menuju Demak melalui Jembatan Tanggulangin tidak ada lagi water barrieryang sebelumnya disiapkan Satlantas Polres Kudus.
 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap******

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menggeser papan nama saat bersiap melakukan konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww/am.
(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck....
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Menurut Hasyim, hal itu dilakukan demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik, terutama dalam hal pengunggahan foto asli Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Intinya untuk foto, Formulir C Hasil Plano yang ada di TPS, itu akan kami unggah terus," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia pun memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan, meski beberapa data sempat keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem.

"Ini tetap kita tayangkan karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau," katanya lagi.

Sementara bagi pemantau pemilu, Formulir Model C1-Plano di Sirekap itu dapat jadi basis penghitungan yang dilakukan secara mandiri. Hal itu bisa menjadi bekal pemantau pemilu menghadapi proses rekapitulasi manual berjenjang di atasnya, seperti kecamatan dan provinsi.

"(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum," kata Hasyim pula.

Apabila Sirekap ditutup, katanya lagi, maka hanya pihak tertentu saja yang memegang Formulir Model C1-Plano dari tingkat TPS dan bisa mengetahui situasi penghitungan suara.

"Itu lah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara itu transparan, siapa pun bisa akses," ujarnya.

Hasyim juga mengatakan publikasi data perolehan suara di Sirekap boleh jadi belakangan tertunda atau melambat karena adanya proses koreksi dan sinkronisasi. Hal ini agar suara yang direkapitulasi di tingkat kecamatan tak lagi mengalami perbedaan dengan publikasi Sirekap.
Baca juga: Bawaslu: Rakyat bertanggung jawab pada proses demokrasi
Baca juga: Bawaslu minta KPU RI untuk tidak terlalu lama 'update' data Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link slot yang gacor

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
freechips
ibet77
slot757
daftar game slot online terpercaya
slot rekomendasi gacor
fiatogel
togel quezon 4d results
bocoran hk jp paus
pola gacor mahjong ways 1
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara meminjam di shopee
Bab 2 cara mengambil uang di kredivo
Bab 3 pinjam dana langsung cair
Bab 4 slot deposit 5000 via ovo
Bab 5 murahqq
Bab 6 demo comslot
Bab 7 pola mahjong 2
Bab 8 erek 00
Bab 9 mbak4d
Bab 10 luxury111
Bab 11 megawin77
Bab 12 permainan slot judi
Bab 13 ada 777 slot gacor
Bab 14 texaspokercc
Bab 15 situs slot gacor 2023 terpercaya
Bab 16 pusat slot login
Bab 17 pinjol yang tidak masuk slik ojk
Bab 18 slot lagi gacor
Bab 19 judi resmi
Bab 20 situs idn slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3493bab
takutBacaan TerkaitMore+

Tianni Shenwu

ini bet slot
Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

situs situs slot terpercaya
Pengamat sebut salaman Sri Mulyani-Prabowo tepis isu miring di publik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Afra Augesti/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa momen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, menepis isu miring di publik.

"Iya (menepis isu miring). Selama ini yang muncul di publik adalah Sri Mulyani menjadi orang yang tidak sejalan dengan Prabowo, dengan kebijakan Prabowo, dengan isu-isu atau kampanye yang diusung oleh Prabowo," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Cecep juga menyebut bahwa terdapat isu yang menyebutkan adanya perang dingin antara Sri Mulyani dengan Prabowo, seperti tercermin dalam debat pilpres beberapa waktu lalu.

"Bahkan pada acara debat itu, Menhan sempat menyebutkan nama Menkeu yang dianggap tidak mendukung kebijakan yang dibuat oleh Menhan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah tetapkan defisit APBN 2025 berkisar antara 2,45-2,8 persen

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI resilien di tengah gejolak perekonomian global

Walaupun demikian, Cecep menilai ada Sri Mulyani mulai berubah setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pemungutan suara Pemilu 2024. Menurut Cecep, terdapat peran Jokowi sehingga momen Sri Mulyani menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo dapat terjadi.

"Saya kira di sini ada pengaruh Jokowi ya. Jokowi mungkin memberi pandangannya terkait komunikasi politik yang muncul ke publik antara Sri Mulyani dan Prabowo," tuturnya.

Sementara itu, sebelum menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo, Sri Mulyani menyempatkan diri untuk berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, Sri Mulyani duduk dan berdiri untuk menyapa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sri Mulyani selanjutnya menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo Subianto.

Momen tersebut berlangsung selama lima detik sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dimulai. Sri Mulyani kemudian kembali duduk di tempatnya semula. Adapun tempat duduk Sri Mulyani dan Prabowo hanya terpisah oleh Tito.

Baca juga: Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan

Baca juga: Wakil PM Australia akan kembali bertemu Prabowo bahas pertahanan

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Gadis malang dan gadis bangsawan

link tergacor 2023
AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket
Tangkapan layar - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), dalam kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN. ANTARA/Rangga Pandu/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.

AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.

Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

jayaslot
KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menggunakan dua metode dan berlangsung selama dua hari.

Adapun dua metode itu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).

"Metode yang akan digunakan untuk PSU di Kuala Lumpur, walaupun yang direkomendasikan itu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Dia mengatakan PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode pos dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024.

Untuk metode KSK, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.

"Maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan metode TPS, sehingga diharapkan sampai dengan 12 Maret nanti sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur. Sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri," ujarnya.

Menurut dia, langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pasalnya, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam data penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Baca juga: 1.366 KPPSLN dan 396 pengawas TPS dan KSK direkrut di Johor Bahru

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Youyaoqi

oyoslot
TREASURE siap gelar konser di Indonesia dalam TREASURE RELAY TOUR
Grup idola asal Korea Selatan TREASURE. ANTARA/X.com @ygtreasuremaker/am.
Jakarta (ANTARA) - Kabar gembira datang dari grup idola asal Korea Selatan TREASURE karena mereka akan segera menyambangi Indonesia kembali dalam tur konser dunia bertajuk 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) pada 29-30 Juni 2024 di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta. “Pengumuman 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT),” tulis YG Entertainment selaku agensi TREASURE melalui akun X resminya (sebelumnya Twitter), Selasa (20/2) waktu Korea Selatan. Dalam pengumuman tersebut, YG juga menyertakan poster berisi jadwal lengkap untuk tur dunia TREASURE tahun ini.

Baca juga: TREASURE majukan jadwal "comeback" ke 28 Juli, ini kata YG 

Baca juga: Bang Ye-dam eks TREASURE tinggalkan YG, gabung agensi baru Konser akan dimulai di Manila (Filipina) pada 4 Mei, lalu dilanjut dengan Hong Kong pada 18 Mei, Bangkok (Thailand) pada 24-26 Mei, Kuala Lumpur (Malaysia) pada 22 Juni, dan Jakarta (Indonesia) pada 29-30 Juni 2024. Meskipun hanya melampirkan jadwal konser untuk lima negara, belum diketahui apakah konser akan diadakan di negara lainnya dalam pengumuman terpisah. Sementara YG hanya mengumumkan TREASURE akan menggelar konsernya di lima negara yang telah diumumkan di atas. Namun, lokasi dan detail konser 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) hingga kini masih belum diumumkan oleh promotor terkait. Pembaruan mengenai konser 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) di Indonesia kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan.
 Sementara itu, TREASURE terakhir kali datang ke Indonesia tahun lalu dalam konser 2023 TREASURE TOUR HELLO in Jakarta pada 18-19 Maret 2023. Saat itu, konser digelar di Indonesia Exhibition Convention (ICE) BSD, Tangerang Selatan. TREASURE juga baru saja merilis album mini Jepang bertajuk “REBOOT (JP SPECIAL SELECTION)” pada 21 Februari 2024. Album mini itu berisikan enam lagu berbahasa Jepang, yakni “Let It Burn”, “BONA-BONA - JP Ver.”, “MOVE (T5) - JP Ver.”, “B.O.M.B - JP Ver.”, “STUPID - JP Ver.”, dan “Here I Stand”.

Baca juga: TREASURE dalam suguhan penampilan "HELLO" lima jam di Indonesia

Baca juga: Haruto TREASURE tak akan ikut promosi album baru

Baca juga: T5 TREASURE resmi rilis lagu debut "MOVE"

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Gelap Tertinggi

opera777
Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024