shopee pakai kredivo

Qin Jianji

Erick soal Bos Waskita Jadi Tersangka Korupsi: Peringatan ke BUMN Lain******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersuara soal langkah Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Destiawan Soewardjono menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan.

Ia menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung tersebut. 

"Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang berlaku," ujar Erick dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (29/4).

"Peristiwa ini sudah sepatutnya juga menjadi peringatan kepada BUMN lain untuk benar-benar bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan," kata Erick.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Destiawan sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda mengatakan untuk mempercepat proses penyidikan, Destiawan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran uutang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Sebelum Destiawan, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur Operasional II PT Waskita Karya periode 2018 sampai dengan sekarang Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai Juli 2022 Taufik Hendra Kusuma (THK).

Kemudian, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei 2018-Juni 2020 Haris Gunawan (HG) dan Nizam Mustafa (NM), selaku Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya. Keempat tersangka berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dan telah disidangkan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Waskita Karya Bersuara soal Dirut Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi******

PT Waskita Karyabuka suara soal langkah Kejaksaan Agungmenetapkan sang Direktur Utama Destiawan Soewardjono alias DES menjadi tersangka dugaan kasus korupsi.

Mereka menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tersebut.

"Sehubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang," tulis pernyataan resmi Waskita Karya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (29/4).

"Dalam menjalankan proses bisnisnya, Waskita Karya selalu berpedoman kepada prinsip-prinsipgood corporate governance(GCG) dan Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta integritas yang tinggi," tutup Waskita.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast pada Kamis (27/4).

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan DES ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan hingga 17 Mei mendatang.

Menurutnya, DES diduga telah melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) menggunakan dokumen palsu.

"Adapun satu orang tersangka tersebut yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode Juli 2020 sampai dengan sekarang," kata Ketut.

DES disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan tiga orang tersangka lain. Ada Taufik Hendra Kusuma (THK) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Haris Gunawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei 2018-Juni 2020, dan Direktur Operasi II PT Waskita Karya Bambang Rianto.

[Gambas:Video CNN]

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

421 Perusahaan di DKI Dilaporkan ke Kemnaker Terkait Masalah THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) pada Jumat (28/3). Pada saat penutupan, total pengaduan yang diterima sebanyak 2.369.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 2.369 pengaduan itu melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan dengan jumlah 421 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

"Sementara pengaduan paling sedikit ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada pengaduan sama sekali," kata Anwar dalam keterangan resmi.

Adapun aduan yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini adalah 375 aduan di mana 1 aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan satu serta 2 aduan telah masuk rekomendasi.

Anwar mengatakan pihaknya akan segera menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengawas Ketenagakerjaan guna menindaklanjuti laporan pembayaran THR 2023 melalui Posko THR.

"Melalui koordinasi tersebut kami akan melakukan konsolidasi, verifikasi, dan validasi data laporan aduan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Sukanto Tanoto Beli Mal Rp9,4 T di Singapura******

MiliarderIndonesiaSukanto Tanoto lewat perusahaannya Pacific Eagle Real Estate membeli Tanglin Mall, mal di kawasan Orchard RoadSingapuradengan mahar US5 juta atau Rp9,4 triliun (kurs Rp 14.724 per dolar AS).

Mengutip detik.com, pembelian pusat belanja ini diketahui dari laporan Forbes pada akhir Februari 2023 lalu. Tanglin Mall menempati lokasi yang menonjol di Orchard Road, dekat dengan beberapa hotel bergengsi.

"Pusat Perbelanjaan Tanglin adalah salah satu landmarkritel paling awal di Singapura dan menempati lokasi yang menonjol tepat di sebelah Hotel St. Regis di kantong Orchard Road," kata Direktur Pacific Eagle Sun You Ning yang berbasis di Singapura.

"Tender untuk Pusat Perbelanjaan Tanglin sangat diperebutkan. Daya tarik utama dari situs ini adalah menjadi situs komersial hak milik, yang memungkinkan fleksibilitas berbagai opsi pengembangan," sebut Direktur Pelaksana Penjualan, Investasi, dan Pasar Modal Savills Jeremy Lake.

Pacific Eagle merupakan bagian dari grup perusahaan RGE milik keluarga Tanoto. Perusahaan telah membuat terobosan di pasar real estat Singapura dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2018, grup tersebut membeli Chinatown Plaza di distrik Tanjong Pagar dekat distrik bisnis Raffles Place. Properti itu sekarang sedang dibangun kembali menjadi Mondrian Singapore Duxton, sebuah hotel mewah yang menggabungkan arsitektur dari ruko kuno Singapura dengan pengaruh kontemporer.

Pacific Eagle pun baru-baru ini membeli sebuah gedung di dekat Botanic Gardens, yang juga rencananya dibangun kembali. Sukanto Tanoto menduduki peringkat ke-18 daftar orang terkaya Indonesia berdasarkan Forbes dengan harta US,9 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Pemerintah Naikkan Insentif Pengali Ekspor Demi Kerek DMO Minyakita******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal, serta dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Kenaikan diharapkan mendorong produsen meningkatkan kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation(DMO) dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dengan insentif itu, produsen yang memasok Minyakita memiliki hak ekspor CPO lebih banyak dibanding hanya memasok minyak goreng curah.

"Diharapkan dengan menaikkan angka (insentif) kemasan, bisa menarik untuk dijadikan DMO," kata Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

"Minyakita yang proporsi naik jadi 55 persen saat ini dibanding minyak curah, ini perlahan menurunkan harga Minyakita di berbagai daerah," katanya.

Ke depan, Isy mengatakan kenaikan insentif diharapkan proporsi Minyakita dapat terus meningkat menjadi 70 persen dan minyak curah 30 persen.

Lihat Juga : Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia

Selain itu, Kemendag akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada minggu ini untuk membahas utang pemerintah sebesar Rp344 miliar. Utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu, yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami masih menunggu pendapat hukum Kejaksaan Agung. Untuk Aprindo kami sudah menjadwalkan pertemuan minggu ini,"katanya.

Aprindo sempat mengancam akan berhenti menjual minyak goreng jika utang itu tidak segera dilunasi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

[Gambas:Video CNN]