rtp infini88

Legenda Pahlawan Iblis

Transmart Jual Sepeda Lipat Cuma Rp1 Jutaan selama Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale kini lebih istimewa karena hadir lagi selama dua hari, pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai se-Indonesia.

Banyak produk unggulan yang didiskon gede-gedean selama periode ini, salah satunya sepeda lipat yang dijual cuma sejutaan!

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart, Pakai Allo Bank Tambah Diskon 20%

Selain sepeda lipat, diskon lain juga berlaku untuk sepeda listrik.

Sepeda listrik Exotic E-Bike Veloce 1.5 dari harga normal Rp4.950.000, diskon jadi Rp3.040.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.910.000.

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Veloce 1.5 khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.280.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.970.000.

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.000.000, diskon jadi Rp8.120.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp2.880.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX di gerai luar Pulau Jawa dari harga normal Rp11.750.000, diskon jadi Rp8.600.000 per unit. Pembeli hemat Rp3.150.000.

Semua diskon sepeda listrik dan sepeda lipat tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, gas belanja di Transmart Full Day Sale hari ini dan bawa pulang sepeda lipat incaranmu.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

KPAI: Tingginya kekerasan di lembaga pendidikan jadi persoalan serius******

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Biografi Ajaib HP

BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merespons langkah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akhirnya lebih memilih mengimpor KRL dari Chinaketimbang Jepang.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut riviu awal pihaknya soal sengkarut impor trainset KRL memang tidak merekomendasikan pembelian barang bekas. Akan tetapi, Ateh belum bisa menegaskan apa alasan di balik KCI memilih 3 rangkaian baru dari China senilai Rp783 miliar.

"Kami tidak semua aksi korporasi BUMN dikawal, kalau semua tidak sanggup juga kita. Kita kawal yang sangat material dan substansial. Ini kalau belinya pilih China atau Jepang itu belum kami evaluasi," ucapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

Senada, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah menegaskan pihaknya tidak bisa menjelaskan mengapa Jepang kembali 'tertikung' dari China. Pasalnya, Jepang juga kalah saing dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Meski begitu, Sally mengatakan ada kemungkinan itu bisa saja terungkap dalam reviu lanjutan dari BPKP.

"Tanya ke KAI (mengapa pilih China ketimbang Jepang), jangan ke sini. Tapi mungkin saja (reviu soal asal negara impor KRL) kalau mereka meminta," ungkap Sally usai konferensi pers.

Proses impor KRL yang menjadi kontroversi ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek. Ia mengklaim ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

Selain membeli 3 rangkaian KRL baru dari China, KCI juga menandatangani kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru dari PT INKA. Mereka menginvestasikan hampir Rp3,83 triliun untuk produk dari perusahaan pelat merah tersebut.

Terpisah, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kendati, pernyataan sumber tersebut sudah pernah dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Seto mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," bantah anak buah Luhut itu.

Tuan Elang Salju

Hakim AS Batalkan Paket Gaji Rp882 T Elon Musk di Tesla******

Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon MuskdiTesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). Jumlah yang diterima tersebut dinilai tidak adil bagi pemegang saham.

Melansir Reuters, Rabu (31/1), keputusan tersebut membatalkan paket gaji terbesar di perusahaan AS. Paket kompensasi Musk sebagai pemimpin perusahaan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada paket gaji eksekutif mana pun hingga saat ini.

Kasus ini berawal saat investor bernama Richard Tornetta menggugat Musk dan beberapa direktur Tesla pada 2018 karena menganggap paket gaji Musk tidak adil. Paket gaji Musk pada 2018 memberinya hibah saham senilai sekitar 1 persen ekuitas Tesla setiap kali perusahaan mencapai salah satu dari 12 tahap peningkatan tujuan operasional dan keuangan.

Ia mengklaim bahwa pembayaran tersebut tidak diperlukan untuk memberi insentif kepada Musk agar mencapai kesuksesan bagi Tesla, karena Musk sudah memiliki sekitar 22 persen saham pembuat mobil tersebut.

Namun, Dewan Tesla mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa paket pembayaran diperlukan untuk menyelaraskan insentif Musk dengan pemegang saham dan untuk membuatnya tetap fokus pada perusahaan saat perusahaan meningkatkan produksi Model 3.

Mereka berpendapat bahwa Musk tidak menerima kompensasi apa pun selain opsi saham dan jika Tesla tidak mencapai target dalam paket pembayaran, Musk tidak akan menerima uang apa pun.

Sementara itu, Musk mengatakan pada Januari lalu bahwa paket pembayaran baru dengan dewan direksi sedang dilakukan sambil menunggu hasil kasus mengenai paket tahun 2018.

Tim hukum penggugat mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dewan dapat mengadopsi rencana baru untuk membayar Musk atas pekerjaannya selama lima tahun terakhir.

Di lain sisi, para ahli mengatakan Musk kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

KPPU: Kenaikan Harga Pakan Jagung di Sumut Ancam Peternak Mandiri******

Harga rata-rata jagung untuk pakan ternakdi Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga mengancam eksistensi peternak mandiri karena tak sanggup bersaing dengan pelaku usaha terintegrasi.

Kepala Kanwil I Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Pamungkas mengatakan harga jagung di Sumut pada 2 Februari 2024 sebesar Rp6.119 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dari Harga Acuan Penjualan (HAP) jagung di konsumen yang diatur pemerintah yaitu Rp5.000 per kilogram.

"Harga jagung saat ini masih bergerak fluktuatif, sempat mencapai puncaknya pada 23 Januari 2024 di harga Rp6.500 per kilogram, dan sempat berada di kisaran Rp5.381 pada 1 Januari 2024," kata Ridho di Medan, Sabtu (3/2/2024).

"Yang menarik, fluktuasi harga jagung ternyata tidak selalu berkorelasi positif dengan fluktuasi harga daging ayam ras," jelasnya.

Menurut Ridho kenaikan harga jagung tidak selalu dibarengi kenaikan harga daging ayam. Ada fenomena yang menarik, ketika harga jagung bergerak naik, harga daging ayam justru turun, namun ketika harga jagung turun, harga daging ayam bergerak naik.

"Artinya, pergerakan harga jagung tidak berkorelasi positif dengan pergerakan harga daging ayam" ujarnya.

Ridho menilai kondisi ini sangat mungkin terjadi karena perbedaan pola permintaan di pasar antara jagung dan daging ayam. Permintaan jagung untuk pakan ternak tergantung dari volume ayam hidup di peternakan.

"Sedangkan permintaan terhadap daging ayam dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang dapat mengubah permintaan konsumen serta harga komoditi pangan lain sebagai subsitusinya. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kondisi struktur pasar dalam industri perunggasan," ungkapnya.

Ridho menyampaikan secara garis besar saat ini terdapat dua kelompok pelaku usaha dalam industri unggas nasional, yaitu pelaku usaha terintegrasi, yang umumnya merupakan pelaku usaha besar dan melakukan seluruh jenis usaha dari dari hulu ke hilir.

"Lalu kelompok pelaku usaha kecil peternak mandiri, yang umumnya berada di tengah-tengah rantai pasok, yakni pada usaha budidaya unggas," pungkasnya.

Ketidaksanggupan peternak membeli pakan ternak yang harganya terus naik, sementara harga daging ayam cenderung stagnan atau malah menurun akan paling memukul kelompok peternak mandiri.

"Peternak mandiri akan kalah bersaing apabila berhadapan head to head dengan pelaku usaha terintegrasi, yang juga memproduksi pakan ternak" tambah Ridho.

Dalam kondisi harga livebird di bawah biaya produksi, tambah Ridho, perusahaan terintegrasi dengan pola kemitraan masih dapat bertahan karena mendapat keuntungan dari penjualan DOC, pakan dan obat-obatan.

"Sementara bagi peternak mandiri, mereka harus mencari pasar yang mampu menyerap produksinya di atas harga pasar untuk mengurangi kerugian," urainya.

Ridho berpendapat bahwa dengan konsentrasi pasar yang terus meningkat, pelaku usaha terintegrasi dapat mengendalikan harga, hal itu akan mengakibatkan tingkat persaingan usaha akan menurun. Jika kondisi ini dibiarkan tentunya tidak sehat bagi iklim persaingan.

"Karena itu dalam waktu dekat ini, KPPU Kanwil I bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut akan melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke lapangan untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan terhadap kemitraan sektor unggas," tutupnya.