jam gacor pagi ini

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan******

Commonwealth Bank melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan di Australia. Secara global, bank internasional ini mempekerjakan sekitar 50 ribu karyawan.

Juru bicara Commonwealth Bank menolak untuk mengonfirmasi kebenaran kabar PHK tersebut, hanya saja ia menegaskan tidak ada pemangkasan karyawan di unit yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

"Sebagai bagian dari fokus kami pada peningkatan bisnis, kami secara rutin meninjau keterampilan yang kami butuhkan dan bagaimana kami terorganisir," kata juru bicara tersebut dikutipReuters, Rabu (26/7).

Kepada Reuters, seorang sumber yang mengetahui proses PHK itu mengatakan pemangkasannya bisa bertambah pada ratusan pekerja lagi. Saat ini, perusahaan tengah mengkonsultasikan berapa karyawan yang bisa dipindahkan ke posisi lain.

Commonwealth Bank merupakan bank terbesar di Australia. Institusi keuangan ini menyalurkan pinjaman paling tinggi dibandingkan bank lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

596 Km Tol Trans Sumatera Sudah Beroperasi per Juli 2023******

Kementerian PUPR mencatat sebanyak enam ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer telah beroperasi penuh hingga Juli 2023.

Sementara itu, tujuh ruas lainnya sepanjang 361 km dalam tahap konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap kehadiran tol yang sudah beroperasi itu bisa mencorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, khususnya di daerah yang dilintasinya.

"Kehadiran jalan tol (juga diharapkan) akan menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antar wilayah," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (31/7).

Tol tersebut baru diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Jalan tol ini merupakan bagian dari sirip utama atau koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.

"(Jalan tol) mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya kawasan yang berada di sekitar on/off rampjalan tol," ujar Basuki.

Sedangkan, tujuh ruas lain yang masih dalam konstruksi sepanjang 361 km yakni ruas Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 48 km dengan progres 85,5 persen dan target rampung pada 2023.

Selanjutnya, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi sepanjang 143 km dengan progres 84,26 persen yang ditargetkan rampung akhir 2023.

Ruas lainnya yang masih tahap konstruksi adalah Tol Simpang Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 km dan ditargetkan siap operasi dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, di ruas Pekanbaru-Padang, terdapat dua seksi yang masih konstruksi, yakni Seksi Bangkinang-Koto Kampar (24 km) dengan progres 74,8 persen dan Seksi Padang-Sicincin (37 km) dengan progres 32,6 persen. Sebelumnya, untuk Seksi Pekanbaru-Bangkinang telah beroperasi sepanjang 31 km.

Ruas selanjutnya yang masih konstruksi adalah Binjai-Pangkalan Brandan dengan progres 79,9 persen, setelah seksi Binjai-Stabat telah beroperasi sepanjang 12 km.

Selanjutnya terdapat Tol Sigli-Banda Aceh (74 km) yang menyisakan dua seksi sepanjang 38 km masih konstruksi yakni ruas Blang Bintang-Baitussalam dan Sigli-Seuliemum dengan progres 81 persen.

One Piece: Mencuri Langit

Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7 Juta ke Semua Warga******

Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.

"Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (31/7).

Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas.

Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.

"Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

LKPP Klaim Pertemuan dengan Ahok Sinyal Baik BUMN Minat Produk RI******

Pertemuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama aliasAhokmenjadi sinyal banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mulai tertarik membeli produk lokal.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengungkapkan hal tersebut dalam gelaran Road to Business Matching Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI-ICEF). Ia lantas mengapresiasi minat dari para perusahaan pelat merah tersebut.

"Kami dapat permohonan banyak dari teman-teman BUMN untuk bisa beli (barang dan jasa) di katalog. Dengan senang hati tentu kami membuka kesempatan teman-teman BUMN, silakan kalau mau beli di katalog," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Kami terima kunjungan Pak Basuki (BTP) atau Pak Ahok bagaimana ke depan barangkali Pertamina bisa beli barangnya di katalog. Kami sedang menjajaki ke sana," sambung Yulianto.

Ia menegaskan kehadiran e-katalog untuk mendukung penggunaan produk-produk lokal oleh kementerian/lembaga (K/L), sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yulianto bahkan menyebut sudah membekukan sekitar 16 ribu produk impor yang mejeng di e-katalog.

Yulianto menyebut pembekuan produk impor tersebut dilakukan demi memberikan ruang lebih bagi para barang dan jasa lokal agar dilirik oleh K/L.

"Konsepnya sederhana, semakin banyak penjual dan pembeli, semakin bagus itu pasar. Kalau penjualnya sedikit, saya khawatir harganya jadi tidak bersaing. Jadi tugas kita semua mendorong sebanyak-banyaknya penjual untuk berjualan di katalog," tuturnya.

"Termasuk pembeli, perannya untuk mengoreksi harga. Pembeli negosiasi, nanti harganya jadi lebih murah. Harga terbaik itu tercatat di katalog, pembeli setelahnya bisa lihat plus dengan rating-rating," tandas Yulianto.

Sebelumnya, Ahok meminta LKPP terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di perseroan. Menurutnya, keterlibatan LKPP bisa mendorong peningkatan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih serta transparan di Pertamina.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ahok kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi. Ia berharap kerja sama tersebut bisa membuat negara lebih hemat.

"Sebetulnya kita enggak perlu LKPP sebagai PT, tapi saya bilang, enggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," ujar Ahok dalam keterangan resmi, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

berbaris menuju kekaisaran

Kementerian PUPR Siapkan Rp2,7 T Bangun Bandara VVIP di IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk membangun bandara very very important person(VVIP) di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pihaknya mendapat tugas untuk membangun bagian lapangan terbang (airstrip), mulai dari landasan penghubung (taxiway) hingga landasan pacu (runway).

"Kalau di PU (Kementerian PUPR) hanya Rp2,7 triliun untuk airstrip, untuk taxiway dan runway. Kalau (Kementerian) perhubungan di terminalnya," ujar Basuki usai menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (26/7).

Selain untuk pembangunan fasilitas pendukung di IKN, tambahan anggaran itu juga untuk membangun proyek infrastruktur nasional, termasuk fasilitas di empat provinsi baru di Papua.

Keempat provinsi itu antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Total anggaran untuk membangun kantor gubernur hingga perumahan PNS di provinsi baru itu mencapai Rp11 triliun. Sebesar Rp3 triliun dikucurkan tahun ini dan Rp8 triliun pada 2024.

"Tadinya, Rp128 triliun sesuai surat yang kemarin, hari ini diputuskan Rp138,39 triliun untuk tambahan-tambahan IKN, airport VVIP, infrastruktur proritas, pasar-pasar yang beliau kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar terus renovasi 22 stadion," terang Basuki.

[Gambas:Video CNN]