istana138 175Jutaan kata 233175Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp agb99》
Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Amran Akan Lanjutkan Proyek Alsintan yang Tersangkut Korupsi Era SYL******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri PertanianAmran Sulaiman bakal melanjutkan proyek di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang pernah terseret dugaan kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Semula, proyek tersebut sempat dibatalkan oleh Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. Saat itu, Arief meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil untuk merinci semua pemanfaatan Alsintan dengan tepat.
Menanggapi hal tersebut, AMran mengatakan akan membuka kembali proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu harus lanjut karena petani membutuhkan.
Berdasarkan data yang Amran kantongi, alsintan di tingkat petani itu kurang. Ia menilai jika alsintan kurang, produksi pun bisa menurun.
Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa jumlah alsintan yang akan diberikan. Namun, ia menyebut secara keseluruhan kemungkinan petani membutuhkan 50 ribuan unit traktor.
"Kita harus hitung berapa luas lahan kita, karena pertanian modern itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa lagi mengandalkan bahwa dikelola dengan tradisional seperti kelola pakai sapi dan sebagainya, itu tertinggal," ucap Amran.
Sebelumnya, Arief meminta jajaran Kementan untuk mereview ulang proyek alsintan. Hal tersebut dilakukan guna 'membersihkan' proyek dari bumbu korupsi.
"Ada waktu untuk mereview itu semua. Mulai dari kualitas, harganya, cara bertransaksi. Kalau boleh semua masuk e-katalog, jadi Bapak (Ali Jamil) tidak usah nego-nego lagi. Tidak ada," kata Arief beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
Label:buku mimpi bergambar 2d joker merah、bo mudah maxwin、mamibet88
Terkait:mahkota slot 77、dewijoker、situs tergacor malam ini、mpogold、persyaratan pinjam uang di pegadaian、server thailand x500、daftar pinjaman online resmi ojk、indo777、situs slot 99、slot besar terpercaya
bab terbaru:cara meminjam uang di akulaku(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《rtp agb99》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara pinjam di briHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp agb99》bab terbaru。