suhu slot88

mimpi bintang yang sempurna

Link, Cara, Syarat Daftar Ikut Uji Coba Kereta Cepat Mulai Sabtu Ini******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin menjajal uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mulai Sabtu (16/9). 

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan masyarakat umum bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website resmi kcic.co.id. Ia menyebut masyarakat dapat mengikuti kegiatan uji coba kereta kilat itu secara gratis.

"Adapun kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 16 September 2023," kata Eva melalui keterangan resmi, Jumat (15/9).

KCIC sendiri resmi menjalankan ujicoba operasional kereta cepat dengan penumpang tidak berbayar mulai Jumat (15/9).

Eva mengatakan uji coba dilakukan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis (14/9) lalu.

Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat ini akan terus dilakukan hingga 30 September 2023 mendatang.

Eva menjelaskan untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas kereta cepat.

"Hal itu dilakukan guna memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar," tutur Eva.

Ia menyebut pada proses uji coba penumpang tidak berbayar tersebut setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim - Tegalluar dan sebaliknya.

Dengan begitu, kata dia, secara total setiap harinya terdapat 8 perjalanan KA Cepat. Selama masa ujicoba setiap hari nya akan terdapat sekitar 2.200 ketersediaan tempat duduk.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Masih Ada Waktu buat Gak Ketinggalan Diskon Transmart Full Day Sale******

Pesta diskon Transmart Full Day Sale masih berlangsung hari ini hingga jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Yuk, mumpung masih ada waktu, serbu gerai Transmart terdekat buat dapatin diskonnya.

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Mulai dari kebutuhan pokok, kosmetik, produk elektronik, furnitur, fesyen, sampai mainan anak.

Nah, jika Anda bayar belanjaannya menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, nanti dapat ekstra diskon 20 persen per transaksi.

Masih belum punya Allo Bank? Langsung aja unduh aplikasinya di Apps Store atau Play Store dan upgrade akun ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater supaya bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart. Jangan sampai ketinggalan diskonnya, ya!

Pemrograman Tiandao

Transmart Full Day Sale Sisa 4 Jam Lagi, Masih Ada Waktu buat Belanja******

Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya hari ini, Minggu (1/10).

Kalau kamu baru tahu pesta diskon ini, belum terlambat kok buat berburu diskonnya sekarang di Transmart, soalnya masih ada waktu empat jam lagi buat belanja!

Lihat Juga : Cuma Hari Ini, Aneka Produk Diskon 50% + 20% di Transmart

Diskon untuk sejumlah produk tersebut juga enggak tanggung-tanggung yakni sampai 50 persen!

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat!

Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart. Mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Cerita Aneh dari Azeroth

Bahlil Bersiap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Kementerian Investasi/BKPM pimpinan Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan izin usaha PT Indobuildco diproses dalam online single submission (OSS) di bawah komando Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Tina menyebut reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan tersebut. Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," sambung Tina.

Ia menegaskan ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini adalah HGB atas Hotel Sultan. Menurutnya, HGB yang bermasalah itu berdampak pada perizinan Pontjo Sutowo mengelola hotel tersebut.

Pengelolaan Hotel Sultan belakangan ini memang tengah diperebutkan oleh negara dengan Pontjo Sutowo. Kabar terakhir, negara yang diwakili PPKGBK sudah memasang spanduk khusus pada Rabu (4/10) di Hotel Sultan.

Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Pontjo Sutowo tapi masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut HGB PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status hukum tanah Hotel Sultan tersebut sudah inkrah milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva untuk menanggapi rencana pencabutan izin ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan. 

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.

"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.

"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]