situs slot tergacor bulan ini

Transformasi Naga yang Dipanggil

Daftar Cadangan Makanan yang Diatur Negara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah pada 24 Oktober kemarin.

Dalam beleid itu ada 11 cadangan makanan yang nantinya akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Bahan pangan pokok tersebut adalah;

b. Jagung

c. Kedelai

d. Bawang

e. Cabai

f. Daging Unggas

g. Telur Unggas

h. Daging Ruminansia

i. Gula konsumsi

j. Minyak goreng

h. Ikan

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Kamis (27/10).

Sementara itu, dalam aturan tersebut cadangan pangan itu akan digunakan untuk mengatasi 5 masalah, yaitu;

a. Kekurangan atau krisis pangan

b. Gejolak harga pangan

c. Bencana alam

d. Bencana sosial

e. keadaan darurat.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Pengelolaan 'Homestay' Bakal Terpusat di Badan Usaha Milik Desa******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan pengelolaanhomestay akan terpusat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing desa.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengungkapkan BUMDes bakal membantu memasarkan homestaymelalui berbagai media, termasuk melakukan kerja sama dengan marketplaceatau agen travel online.

"Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebelumnya telah menyusun kajian pengelolaan homestay di DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) Borobudur yang menghasilkan model pengelolaan homestayterpusat pada satu pengelola yaitu BUMDes," kata Jemadu lewat keterangan resmi yang dikutip dariAntara,Selasa (25/10).

Hal ini, menurut Jemadu, sejalan dengan arahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

Melalui kebijakan ini, Kemenparekraf memastikan akan terus berupaya memperkuat manajemen pengelolaan homestayterpadu di kawasan DPSP.

Dengan manajemen tersebut, ia berharap lama tinggal (length of stay) wisatawan yang berkunjung ke Borobudur dapat meningkat.

Pembahasan konsep finalisasi PKS sendiri telah dilakukan antara asosiasi homestay dengan BUMDes yang melibatkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang, Badan Pengelola Otorita Borobudur (BPOB) serta Kepala Desa, Asosiasi Pengelola Homestay, BUMDes dari Desa Karangrejo, Desa Karanganyar, dan Desa Tuksongo di Balkondes Karangrejo, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/10).

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

Investor Wait and See, Harga Emas Antam Turun jadi Rp943 Ribu******

Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp943 ribu per gram pada Selasa (25/10). Harga emasturun Rp3.000 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp946 ribu per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp3.000 menjadi Rp828 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp521 ribu, 2 gram Rp1,8 juta, 3 gram Rp2,71 juta, 5 gram Rp4,49 juta, 10 gram Rp8,92 juta, 25 gram Rp22,18 juta, dan 50 gram Rp44,29 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,24 persen menjadi US.658 per troy ons.

Begitu juga dengan harga emas di perdagangan spot yang plus 0,23 persen menjadi US.653 per troy ons.

Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas internasional bergerak dalam range ketat hari ini karena investor cenderung wait and see menjelang rilis data ekonomi besar AS.

"Investor umumnya teralihkan fokus pada bursa saham terutama di AS yang minggu ini akan diramaikan oleh rilis pendapatan korporasi teknologi raksasa seperti Apple, Microsoft dan Alphabet," ujarnya kepada CNNIndonesia.com

Hari ini, Lukman memproyeksi harga emas internasional berada dalam rentang support US.643 dan resistance 1.670 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Porter dari kedua dunia

Viral Dering Ponsel Jadul Menteri Basuki Saat Dampingi Jokowi di IKN******

Pemandangan menarik terlihat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada media di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Selasa (25/10) kemarin. Saat itu, tiba-tiba hape 'jadul' milik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadmuljono berbunyi dengan suara yang cukup keras.

Hal ini menjadi perhatian karena di tengah perkembangan teknologi sekarang ini, bunyi handphonetersebut merupakan nada dering khas Nokia jadul.

Basuki pun lantas berbalik badan dan cepat-cepat mematikan bunyi dari handphonenya itu. Meski bernada dering khas Nokia jadul, belum diketahui handphonejenis apa yang dipakai Basuki.

"Di geladak haluan kapal menuju pelabuhan di Kecamatan Cipaku, Penajam Paser Utara untuk meninjau kawasan Ibu Kota Nusantara, siang ini," kata Jokowi.

Pada kunjungan kali ini, ia juga meninjau pembangunan sejumlah infrastruktur IKN, mulai dari Land Development, Bendungan Sepaku Semoi, hingga Persemaian Mentawir.

Jokowi menempuh jalur laut untuk menuju IKN. Ia dan rombongan menggunakan KRI Escolar 871 dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, ke Pelabuhan Cita Sabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

DKI Tunggu Putusan Banding Pengadilan soal Besaran UMP 2023******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil putusan banding pengadilan soal besaran upahminimum provinsi (UMP) 2023.

"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kita lihat nanti berikutnya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Andri mengatakan saat ini pengadilan sudah menetapkan majelis hakim yang akan memproses banding tersebut. Sesuai ketentuan, 30 hari setelah penetapan majelis hakim bakal ada putusan terkait banding tersebut.

Di sisi lain, rumusan UMP tahun depan juga masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi terbaru Oktober 2022. Angka pertumbuhan ekonomi bakal dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 7 November mendatang.

"Kami sedang menunggu ya, nilai atau angka pertumbuhan ekonomi. Memang inflasinya sudah ada, 4,5 persen," ungkap dia.

Setelah angka-angka itu keluar, nantinya Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan akan menggelar sidang untuk merumuskan besaran UMP tahun depan. Sementara itu, menurut Andri saat ini UMP tak lagi ditetapkan pada 1 November, melainkan 20 November.

"Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.