slot terpercaya terbaru 737Jutaan kata 101555Orang-orang telah membaca serialisasi
《asianslot》
Harga Daging Sapi Kian Mahal, Tembus Rp160 Ribu per Kg di Depok******
Harga daging sapi melonjak tembus Rp160 ribuan per kg pada Ramadan ini. Tak hanya daging sapi, cabai rawit merahjuga ikut mahal.
Pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (29/3), harga daging sapi di Pasar Kemiri Muka Depok dan Pasar Depok Jaya kompak naik sekitar Rp10 ribu per kg.
Sapri yang menjajakan daging sapi di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat menjual daging sapi dari Rp140 ribu per kg menjadi Rp150 ribu per kg.
Kendati, Sapri belum bisa memastikan apakah harga daging sapi akan turun atau naik menjelang lebaran mendatang. Ia menyebut harga bisa terus berubah sewaktu-waktu.
Sementara di Pasar Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, harga daging sapi kini dibanderol Rp160 ribu per kg.
Riki, pedagang daging sapi, mengaku menaikkan harga daging sapi dari Rp150 ribu per kg menjadi Rp160 ribu per kg.
Lihat Juga :Sri Mulyani: Gaji ke-13 PNS Dibayarkan Mulai Juni 2023 |
"Sekilo Rp160 ribu, sebelumnya Rp150 ribu per kg. Naik dari awal puasa, pas munggahan. Stok banyak kok, ready. Harganya naik karena emang tiap tahun setiap puasa pasti meningkat. Kalau yang beli Alhamdulillahramai. Wah belum tau nih harga menjelang lebaran," tuturnya.
Sementara itu, harga cabai rawit merah di Pasar Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, naik dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.
"Harga cabai rawit gak menentu. Sekarang saya jual Rp100 ribu per kg, sebelumnya Rp90 ribu per kg. Naiknya dari sebelum puasa, belum turun lagi ini," kata Ita pedagang di Pasar Depok Jaya.
Harga bawang putih yang dijual Ita juga naik, dari Rp45 ribu per kg menjadi Rp50 ribu per kg. Kendati, harga cabai dan bawang-bawangan lain masih stabil.
Lihat Juga :Badan Pangan Beber Alasan Tugaskan Bulog Impor Beras 2 Juta Ton |
"Bawang putih nih yang naik jadi Rp50 ribu per kg, sebelumnya Rp45 ribu per kg. Kalau bawang merah tetap Rp60 ribu per kg. Cabai merah biasa Rp60 ribu per kg, itu stabil. Cabai hijau yang gede sekilo tetap Rp50 ribu. Cuma cabai rawit merah aja sih yang naik sama bawang putih," jelas Ita.
Senada, Adistya yang juga menjual aneka bawang dan cabai di pasar yang sama juga mematok harga tinggi untuk cabai rawit merah dan bawang putih. Ia membanderol cabai rawit merah Rp100 ribu per kg.
Bahkan, cabai merah biasa juga naik dari Rp72 ribu per kg ke Rp80 ribu per kg. Adistya mengaku kenaikan harga sudah terjadi sejak seminggu lalu, tepatnya di awal puasa.
"Musim hujan juga sih ya, naik sudah semingguan. Kalau bawang merah sama putih sekilo sekarang Rp55 ribu. Naik juga itu, sebelumnya cuma Rp50 ribu per kg sampai Rp52 per kg," tuturnya.
Lihat Juga :ANALISISSanggupkah Pengusaha Bayar THR Penuh Tanpa Dicicil? |
Sementara itu, harga cabai rawit merah terpantau turun di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat.
Yoga, pedagang cabai dan bawang di pasar tersebut, mengatakan stoknya kini cukup banyak sehingga harga turun.
Saat ini Yoga menjual cabai rawit merah seharga Rp50 ribu per kg. Padahal, ia sebelumnya menjajakannya dengan harga menembus Rp80 ribu per kg.
"Cabai rawit merah Rp50 ribu per kg. Rawit turun ini dari sebelumnya bisa Rp80 ribu per kg. Turun dua hari ini. Tiap hari turun sih, tapi gak sekaligus. Stok saya banyak, banjir," ungkap Yoga.
Senada, Mila yang juga pedagang cabai dan bawang mengaku harga cabai rawit merah kini turun. Penurunan harga karena permintaan berkurang.
"Cabai rawit merah Rp50 ribu per kg, turun baru hari ini. Sebelumnya Rp75 ribu per kg. Turun harganya karena gak ada pemakaian bulan puasa. Siapa yang mau makan sambal, pada takut orang makan sambal," jelasnya.
Adapun harga beras di kedua pasar tersebut terpantau stabil di kisaran Rp9 ribu hingga Rp11 ribu per liter. Para penjual mengatakan belum ada kenaikan harga beras pada Ramadan kali ini.
[Gambas:Video CNN]
Ekonom Sebut Cuan Rp105 T Melayang Imbas Batal Piala Dunia U******
Ekonom memperkirakan dunia usaha kehilangan cuan hingga Rp105 triliun imbas Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala DuniaU-20.
Pengamat Ekonomi Digital dari Institut of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan penyelanggaraan pesta olahraga ini harusnya memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Namun, semuanya sirna karena dibatalkan.
"Kalau hitungan saya potensi ekonomi yang hilang, terutama dari sisi dunia bisnis kita kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp105 triliun," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/3).
Nailul menghitung dengan mengansumsikan pengeluaran tamu yang datang per hari mencapai Rp10 juta per orang. Biaya itu mencakup biaya hotel, makan, transportasi sampai biaya tiket pesawat.
Belum lagi jika para tamu yang hadir ikut menikmati pariwisata yang ada di Tanah Air. Kemungkinan pengeluaran per hari bisa lebih besar.
Ia memperkirakan kalau jadi di gelar di Indonesia, Piala Dunia bisa menyedot jumlah tamu sebanyak 35 ribu orang, atau 50 persen dari tamu yang hadir di Piala Dunia U-20 Polandia pada 2019 lalu.
"Jadi saya asumsikan Rp10 juta per hari. Orang yang datang pas Pildun U-20 di Polandia, 70 ribu. Saya ambil 50 persen saja. Jadi saya hitungnya Rp10 juta dikalikan 350 ribu orang dan dikalikan 30 hari (lama penyelenggaraan)," jelasnya.
Sementara, dampak kepada minat investasi investor dinilai tidak terlalu besar. Sebab, gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tak berhubungan langsung dengan investasi.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau ke investasi sih saya rasa tidak akan signifikan, di mana cukup jauh untuk dihubungkan," kata dia.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga melihat dampak batalnya acara ini sangat kecil ke investasi. Karena, acara olahraga tidak menjadi pertimbangan investor untuk menanam modal di negara lain.
"Umumnya, pertimbangan investor ketika ingin berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya saing ekonomi suatu negara, kemudahan mendapatkan bahan baku, kepastian hukum, hingga insentif yang diberikan," pungkas Rendy.
Lihat Juga :Mengintip Biaya Renovasi Lapangan Piala Dunia U-20 yang Batal di RI |
Label:anekatoto、pinjol legal tenor panjang、pinjaman online 200 ribu
Terkait:lux88、98 togel、cara dapat uang 1 juta per hari、situs yang lagi gacor sekarang、idjplay、sukatoto、slot gacor gampang scatter、super 7 slot、kredit hp shopee、mpo777 tanpa potongan
bab terbaru:siputri88(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan jumlah pakaian bekas impor ilegal yang masuk ke Indonesia begitu besar. Bahkan, mencapai 25 ribu ton sepanjang tahun lalu.
Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan jumlah tersebut didapatkan berdasarkan data ekspor dari negara tetangga ke Indonesia. Dalam hal ini, impor terbanyak berasal dari Malaysia.
"Kalau kita lihat di data yang kami kumpulkan dari Trademaps 2022, itu terbanyak dari Malaysia," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Importasi Tekstil Ilegal di Indonesia, Jumat (31/3).
Kemudian dari China sebanyak 358 ton, dari Taiwan sebanyak 188 ton, dan dari Jepang sebanyak 92 ton, serta dari Thailand sebanyak 38 ton.
"Impor pakaian bekas ilegal ini, anggaplah satu kilonya empat potong (pcs), maka 25,8 ribu ton ini sekitar 350 ribu potong per hari impor pakaian ilegal," jelasnya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan banjirnya impor pakaian bekas ilegal ini sangat memukul industri tekstil menengah bawah seperti UKM. Sehingga, langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah dinilai sudah sangat tepat.
"Ini tercatatnya di luar, nggak di Indonesia, dari negara pengekspor, karena di Indonesia itu termasuk ilegal, jadi tak tercatat," pungkas Teten.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pakaian impor bekastak hanya memukul industri tekstiltapi juga merugikan negara. Potensi kehilangan pendapatan negara bahkan mencapai Rp19 triliun sepanjang 2022.
Menurut Redma, potensi Rp19 triliun tersebut berdasarkan impor pakaian bekas yang tak tercatat sebanyak 320 ribu ton. Sebab, impor tersebut tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, Bea Masuk (BM) 20 persen, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 25 persen.
"Pelaku usahanya juga tak bisa dipungut PPh (pajak penghasilan). Jadi pemerintah kehilangan pendapatan sampai Rp19 triliun di 2022 dari impor ilegal pakaian bekas ini," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Importasi Tekstil Ilegal di Indonesia, Jumat (31/3).
Padahal jika diproduksi di dalam negeri, industri tekstil tetap tumbuh, penerimaan negara bertambah dan tenaga kerja bisa terserap lebih banyak lagi. Sehingga, dengan larangan pemerintah ini diharapkan industri tekstil yang saat ini sakit bisa bangkit.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan pemerintah tak akan ragu-ragu membasmi impor ilegal pakaian bekas. Menurutnya, ini harus dilakukan untuk melindungi industri tekstil menengah ke bawah.
Ia menilai pakaian produk lokal sebenarnya tak kalah saing dengan baju bekas impor. Kualitas dari sisi kesehatan juga lebih terjamin.
"Kalau nanti ditutup sama sekali nggak ada pakaian bekas selundupan dan dikhawatirkan ganggu rezeki pedagang pakaian bekas, tidak usah khawatir karena produsen lokal siap isi pakaian bekas ilegal tersebut," pungkas Teten.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).
Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.
Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut.
Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.
Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.
Lihat Juga :Menpan-RB Sebut Pegawai Honorer Tidak Dapat THR |
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.
Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.
Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.
"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).
Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.
Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.
"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).
Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.
Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.
Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.
Lihat Juga :![]() |
"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.
Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.
Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.
"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.
Lihat Juga :Yang Harus Dilakukan Jika SPT Pajak Kurang Bayar Seperti Komika Dodit |
Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.
"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.
"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.
Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.
Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.
"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Ekonom memperkirakan dunia usaha kehilangan cuan hingga Rp105 triliun imbas Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala DuniaU-20.
Pengamat Ekonomi Digital dari Institut of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan penyelanggaraan pesta olahraga ini harusnya memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Namun, semuanya sirna karena dibatalkan.
"Kalau hitungan saya potensi ekonomi yang hilang, terutama dari sisi dunia bisnis kita kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp105 triliun," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/3).
Nailul menghitung dengan mengansumsikan pengeluaran tamu yang datang per hari mencapai Rp10 juta per orang. Biaya itu mencakup biaya hotel, makan, transportasi sampai biaya tiket pesawat.
Belum lagi jika para tamu yang hadir ikut menikmati pariwisata yang ada di Tanah Air. Kemungkinan pengeluaran per hari bisa lebih besar.
Ia memperkirakan kalau jadi di gelar di Indonesia, Piala Dunia bisa menyedot jumlah tamu sebanyak 35 ribu orang, atau 50 persen dari tamu yang hadir di Piala Dunia U-20 Polandia pada 2019 lalu.
"Jadi saya asumsikan Rp10 juta per hari. Orang yang datang pas Pildun U-20 di Polandia, 70 ribu. Saya ambil 50 persen saja. Jadi saya hitungnya Rp10 juta dikalikan 350 ribu orang dan dikalikan 30 hari (lama penyelenggaraan)," jelasnya.
Sementara, dampak kepada minat investasi investor dinilai tidak terlalu besar. Sebab, gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tak berhubungan langsung dengan investasi.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau ke investasi sih saya rasa tidak akan signifikan, di mana cukup jauh untuk dihubungkan," kata dia.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga melihat dampak batalnya acara ini sangat kecil ke investasi. Karena, acara olahraga tidak menjadi pertimbangan investor untuk menanam modal di negara lain.
"Umumnya, pertimbangan investor ketika ingin berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya saing ekonomi suatu negara, kemudahan mendapatkan bahan baku, kepastian hukum, hingga insentif yang diberikan," pungkas Rendy.
Lihat Juga :Mengintip Biaya Renovasi Lapangan Piala Dunia U-20 yang Batal di RI |
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).
Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.
Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut.
Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.
Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.
Lihat Juga :Menpan-RB Sebut Pegawai Honorer Tidak Dapat THR |
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.
Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.
Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.
"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).
Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
[Gambas:Video CNN]
《asianslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,qqslot777 danaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《asianslot》bab terbaru。