cara daftar akun slot pakai dana

ahli olahraga super

Jokowi Targetkan Jalan Tol Balikpapan******

Presiden Jokowi mengungkap jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dibangun. Ia menyebut proses pembangunan sudah masuk ke konstruksi dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

"Tadi Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) menyampaikan kepada saya sudah tembus. Artinya akan segera masuk ke konstruksinya. Akan selesai kapan Pak Menteri PU? Juli 2024 akan sudah selesai jalannya," kata dia saat memberikan sambutan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

Jokowi mengklaim kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Nusantara dapat mempersingkat jarak tempuh dari yang normalnya 1,5 jam sampai 2 jam menjadi hanya 30 menit.

"Bandara juga segera dimulai. Kalau bandara nanti di sini selesai, bapak ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini," imbuhnya.

Sama seperti Jalan Tol Balikpapan-Nusantara, bandara di IKN juga diharapkan bisa selesai pada Juli 2024 atau maksimal di awal Agustus 2024.

Ketika seluruh proyek infrastruktur di IKN selesai, Jokowi yakin akan ada semakin banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN.

"Ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini, bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara," tutur dia.

Jokowi juga mengungkapkan pembangunan kawasan inti IKN dimulai sejak 2022, yakni Istana Presiden dan Wakil Presiden, bersama infrastruktur dasar dan gedung kementerian.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Kronologi Antam vs Budi Said, Diskon Berujung Ganti Rugi 1,1 Ton Emas******

Kasus PT Antam (Persero) Tbk vs Budi Said yang merupakan crazy rich Surabaya memanas sejak 2020 lalu.

Budi Said mengklaim dirinya sebagai konsumen Antam di Butik Emas LM Surabaya tidak mendapatkan haknya. Ia menyebut kasus ini bermula dari diskon yang diklaim ditawarkan Antam.

Perseteruan ini disebut sudah pernah coba didamaikan. Namun, mediasi pada 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 gagal.

- Gugatan Budi Said

Gugatan Budi didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby. Berdasarkan gugatan tersebut, Antam diklaim menjanjikan diskon untuk transaksi yang dilakukan Budi.

Budi mengklaim sudah membayar pembelian emas batangan 24 karat Antam seberat 7,07 ton pada 2018 lalu. Namun, ia mengaku hanya menerima emas Antam sebanyak 5,9 ton, di mana selisihnya 1,1 ton tidak pernah diterima.

Dalam salah satu petitum gugatan ia meminta PN Surabaya menghukum tergugat I alias Antam untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp817,46 miliar, diambil dari harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram. Ganti rugi ini setara emas Antam 1,1 ton.

Nantinya, nilai ganti rugi tersebut disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman situs resmi Antam www.logammulia.com.

- PN Surabaya vonis Antam ganti rugi

Dalam amar putusannya pada 13 Januari 2021, majelis hakim PN Surabaya menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Budi Said. Maka, Antam diharuskan membayar ganti rugi Rp817,46 miliar atau menyerahkan emas seberat 1,13 ton kepada Budi.

Selain Antam, majelis hakim juga menghukum tergugat Eksi Anggraeni membayar kerugian materiil kepada Budi sebesar Rp92,09 miliar.

Baik Antam dan Eksi juga dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Budi Rp500 miliar.

- Antam Ajukan Banding

Antam membantah menjanjikan harga diskon dalam transaksi Budi Said. Mereka mengklaim hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.

Mereka kekeh tetap berada pada posisi tidak bersalah atas gugatan Budi Said. Kunto Hendrapawoko yang saat itu menjabat SVP corporate secretary Antam menegaskan pihaknya mengajukan banding atas putusan 13 Januari 2021 tersebut.

"Perusahaan merasa dirugikan dengan kasus yang dilakukan segelintir oknum terhadap Butik Surabaya dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik serta menuntut ganti rugi," katanya kala itu.

- Budi Kalah Banding, Antam Kalah Kasasi

Budi yang menang di PN Surabaya sempat kalah di tingkat banding. Namun, ia akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

MA lantas memutuskan Antam kalah kasasi dalam kasus versus Budi Said. Ini tertuang dalam putusan MA dengan nomor register 1666 K/PDT/2022 yang disahkan pada 29 Juni 2022.

Majelis hakim yang memutus perkara Budi Said melawan Antam, yaitu Panji Widagdo, Rahmi Mulyati, dan Maria Anna Samiyati.

- Antam Tolak Bayar 1,1 Ton Emas

Antam menolak membayar 1,13 ton emas batangan kepada crazy rich Surabaya Budi Said. Perusahaan memilih menyiapkan strategi lanjutan menghadapi tuntutan Budi di MA.

"Perusahaan menegaskan bahwa tetap berada pada posisi yang kuat dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi dengan itikad baik," ungkap Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/8/2022).

- MA Tolak PK Antam

Crazy rich Surabaya Budi Said kembali menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA). Permohonan PK ini diajukan Antam yang diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Amar putusan PK tersebut diputus 12 September 2023 lalu dan diunggah di laman resmi MA dengan nomor perkara 554 PK/PDT/2023.

Ketua majelis PK ini Yakup Ginting dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, ada Prasetyo Nugroho selaku panitera pengganti.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Namun, perusahaan masih menunggu salinan putusan.

Ia berdalih PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

Koper President buat Staycation Diskon 50%+20% di Transmart******

Punya rencanastaycationdi akhir pekan bareng keluarga? Pastikan kamu bawa koper biar bebas ribet sama barang bawaan sekeluarga.

Masih belum punya koper yang pas buat dibawa jalan-jalan? Sini deh keTransmart sekarang, soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini aja, Selasa (19/9).

Lihat Juga : Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart

Selain koper President, ada juga koper Polo Twin yang menawarkan harga spesial mulai dari Rp348.000, plus diskon tambahan 20 persen menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Hemat dan pastinya bakal muat banyak kalau beli kopernya di Transmart. Apalagi diskonnya nggak main-main.

Yuk, beli kopernya ke Transmart sekarang mumpung diskonnya masih berlangsung sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Dewa Gila vs. Yun Fei

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Pedang Teratai Hijau

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.

kontrak terbatas

Jerit Bersahutan dari Para Pedagang Akibat 'Mati' Digilas TikTok Shop******

Para pedagang dan pelaku UMKM menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah. Para pedagang menyatakan penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

Aplikasi itu membuat mereka digempur habis-habisan oleh produk impor murah.

Jerit salah satunya disuarakan oleh Soleh (27), salah satu pedagang Pasar Tanah Abang. Ia mengaku omzetnya turun karena TikTok Shop.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," ucap Soleh kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Pedagang lainnya, Annie (38), juga mengaku lebih banyak 'nganggur' di kiosnya saking sepinya pembeli yang datang. Waktu jualannya hanya ia pakai mengobrol dengan karyawan lainnya sambil main ponsel untuk mencari hiburan.

Annie bercerita sepi yang menggelayuti dagangannya sudah terjadi dua bulan belakangan ini. Sejak saat itu keluhnya, pengunjung pasar terbesar dan tertua di Jakarta itu hampir mati.

Annie menyebut penjualannya sampai anjlok 80 persen karena masalah itu.

"Dapat penglaris saja Alhamdulillah," ucap Annie.

Perempuan yang berjualan sejak 2019 di Pasar Tanah Abang itu pun menduga salah satu faktor merosotnya pengunjung adalah menjamurnya tren berbelanja online belakangan ini.

Mia (36), pedagang lainnya, juga sudah putus asa karena sepi pembeli. Sama seperti Annie, ia mengaku pasar sudah sepi sejak dua bulan belakangan. Ia pun menyadari bahwa ia sedang bersaing dengan penjual online.

"Biasanya dulu bisa dapat Rp10 juta dalam satu hari. Sekarang nyari pelaris saja Alhamdulillah," kata Mia.

Bergeser ke pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat masalah yang kurang lebih sama juga terjadi.

Ova (36), salah satu penjual pakaian di Thamrin City mengeluh dagangannya sepi pembeli belakangan ini. Penurunan orang yang datang berbelanja di Thamrin City terjadi semenjak Iduladha pada Juni lalu.

"Ini semenjak habis Lebaran Haji. Tapi, makin sini, makin parah banget (sepinya)," kata dia.

Oleh karena itu, Ova harus pasrah dengan omzet yang turun drastis. Padahal saat ramai, ia bisa membawa pulang omzet Rp50 juta sehari.

"Sekarang buat yang lewat saja tidak ada, buat pelaris saja susah. Makanya kita benar-benar sudah beda banget, sudah kaya mati banget pasarnya sekarang," sambungnya.

Ova mengungkap sejak ia berjualan di Thamrin City pada 2015, sepinya pengunjung saat ini merupakan yang paling parah. Menurutnya, penjualan di mal atau pasar saat ini sudah kalah dari TikTok Shop.

Ia menilai orang lebih memilih berbelanja di TikTok Shop karena harganya yang murah. Selain itu, pembeli juga tak perlu repot-repot datang ke pasar atau mal.

Ova juga mengetahui harga barang di TikTok bisa lebih murah karena disubsidi oleh pihak platform. Oleh karena itu, tak heran banyak pembeli yang sudah malas berbelanja di mall.

"Dia (TikTok) juga bebas ongkir (ongkos kirim). Kita saja yang belanja ke pasar butuh ongkos, mending di rumah mencet (ponsel) saja datang (barangnya). Dengan harga segitu (murah)," kata Ova.

[Gambas:Video CNN]

Sebenarnya, masalah itu tak lantas membuat Ova pasrah. Ia sudah mencoba beberapa cara untuk menyiasati agar pembeli kembali ramai, termasuk menurunkan harga. Namun, tetap saja harga di TikTok jauh lebih murah.

Ia berharap pemerintah tak tutup mata dengan masalah yang dihadapi pedagang kecil sepertinya dengan segera turun tangan untuk mengatur penjualan online. Pengaturan terutama ia minta dilakukan pemerintah terhadap barang impor murah yang dijual di online shop.

"Kami tidak minta online shop ditutup, tidak. Tapi kan harapan kami bagaimana supaya, mungkin tidak kami saja, sudah ada komentarnya bagaimana menteri perdagangan kan dikasih tahu juga sekarang barang luar negeri pun banyak yang masuk ke sini, harganya lebih murah," kata Ova.

Tak hanya Ova, Sarah (24) pedagang lain di Thamrin City mengatakan pengunjung pusat perbelanjaan tersebut kian surut dua minggu belakangan.

Ia juga mengeluhkan hal yang sama, yakni persaingan dagang dengan online shop. Sarah juga mengaku dirinya ikut berjualan secara online.

"Berpengaruh karena online kan, orang jadinya malas datang langsung, jadinya ke online," kata Sarah.

Ia pun mengaku saat ini omzet hariannya anjlok lebih dari 60 persen.

"Sehari biasanya bisa omzetnya Rp3 juta, sekarang Rp1 juta," katanya.