link slot gacor hari ini pragmatic play

Kaisar Api Es

ID FOOD Minta Rp832 M Buat Revitalisasi Pabrik******

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp832 miliar. Modal tambahan ini akan digunakan untuk revitalisasi pabrik gula dan membangun pendingin (cold storage).

"Penyertaan modal negara kepada ID FOOD sebesar Rp832 miliar, esensinya akan berguna untuk ketahanan pangan nasional," kata Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/9).

Frans menjelaskan dua tujuan utama dalam pendirian ID FOOD adalah memperkuat ekosistem pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Pengajuan PMN sebesar Rp832 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun cold storagekapasitas 5.000 ton untuk memperpanjang umur simpan cadangan pangan dan daging unggas.

"Dalam Ratas Integrasi BUMN bidang pangan pada 6 Februari 2023, Presiden Joko Widodo meminta BUMN pangan melakukan investasi yang bersifat memperpanjang umur simpan komoditas cadangan pangan seperti cold storage," jelasnya.

Frans menyebut pembangunan cold storagedengan nilai modal kerja sebesar Rp98 miliar dan investasi sebesar Rp103 miliar tersebut bisa bernilai Rp1,48 triliun dengan memperhitungkan dampak efisiensi food loss, dampak ekonomi dan peternak ayam, perluasan tenaga kerja hingga efisiensi biaya sewa.

Selain itu, ID FOOD sebagai produsen gula juga perlu memperkuat sarana produksi gula dengan melakukan revitalisasi pabrik gula di Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar Rp406 miliar dan modal kerja Rp225 miliar.

Dalam paparannya, Frans juga mengusulkan tambahan modal sebesar Rp631 miliar untuk melakukan revitalisasi pabrik gula. Ada empat pabrik gula yang bakal direvitalisasi. Empat pabrik tersebut dikelola PG Rajawali I dan PG Candi Baru, yang merupakan anak usaha ID FOOD.

"Saat ini ID FOOD dalam proses perbaikan fundamental bisnis dan restrukturisasi, sehingga ID FOOD punya keterbatasan pendanaan dalam rangka infrastruktur CPP dan mendukung target swasembada gula sesuai Perpres 40 tahun 2023," lanjut dia.

Frans yakin revitalisasi pabrik gula akan membawa dampak sosial ekonomi seperti peningkatan jumlah petani mitra tebu, penambahan areal tebu dan kepastian off taker tebu sebanyak 900 ribu ton dengan estimasi nilai mencapai Rp2,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Penjual Produk Impor di E******

Pemerintah akan mengeluarkan aturan khusus untuk membendung masuknya barang impor di platform e-commerce.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut dalam aturan itu, perdagangan produk UMKM yang bersumber dari luar negeri di e-commerce harus disertai dengan dokumen importasi.

Hal ini katanya ditujukan untuk menciptakan keadilan tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offlinedan online.

Teten mengatakan sebelum aturan keluar, pihaknya sudah minta kepada pihak e-commerceseperti TikTok untuk menyertakan dokumen tersebut.

Ia mengatakan kalau dokumen tak diberikan, maka perdagangan bisa dikatakan ilegal. Pasalnya, perdagangan itu terkait penjualan barang selundupan yang sanksi pidana sudah diatur dalam UU Kepabeanan.

"Kami ingin bekerja sama dengan platform digital karena sellerberjualan di dalamnya. Sebab bukan cuma onlinesaja yang jualannya diatur. Di offlinejuga diatur, kalau ada mal atau toko menjual barang gelap ilegal juga ada aturannya. Apa yang berlaku di offlinejuga mestinya berlaku di online. Sehingga nanti jika sudah dilakukan, dan itu melanggar, Kemenkominfo bisa langsung menindak platform tersebut," katanya.

Teten mengatakan penyertaan dokumen itu sejatinya sudah berlaku di negara Eropa.

Teten membantah aturan tersebut dibuat karena pihaknya menolak hadirnya produk asing atau impor. Ia berdalih aturan dibuat untuk menciptakan perdagangan yang adil antara onlinedan offline, merespons serbuan produk asing sehingga tercipta ekosistem yang lebih adil.

[Gambas:Video CNN]

Banjir barang impor menghantui UMKM di dalam negeri. Banjir terutama merebak setelah maraknya penggunaan aplikasi Tiktok Shop belakangan ini.

Karena banjir itu banyak pedagang yang mengeluh karena produk yang ditawarkan di TikTok Shop lebih murah dari yang mereka jual.

Bintang penari kupu-kupu

Luhut Soal Desakan Cabut PSN Rempang: Jangan Lumbung Padi Dibakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons soal desakan untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN)Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah, jangan terus main cabut," ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Luhut, pengembangan Rempang Eco City akan sangat menguntungkan Indonesia. Sebab, akan masuk investasi bernilai jumbo untuk membangun industri sel photovoltaic (PV) untuk membuat solar panel hingga semikonduktor. Salah satu investor yang siap masuk adalah perusahaan asal China Xinyi Group.

"Bukan saja dapat investasi, tapi kita itu jadi pusat, karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di sekitar jangan mau terus main ada tikus dalam lumbung padi, lumbung padinya dibakar," ujarnya.

Kendati demikian, Luhut mengakui pendekatan yang dilakukan untuk merelokasi warga terdampak beberapa waktu lalu kurang pas. Kondisi itu menimbulkan konflik yang diperpanas oleh provokator

"Mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkinapproach,pendekatannya, kemarin kurang pas. Tapi, selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," terangnya.

Menurut Luhut, warga terdampak bersedia direlokasi selama kompensasi yang diberikan sesuai.

"Ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash. Nah, kemudian yang provokator pasti ada, itu mesti dipisah-pisahkan," terangnya.

Desakan untuk mencabut status PSN Rempang Eco City muncul dari sejumlah pihak, salah satunya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pasalnya, proyek dianggap bermasalah.

[Gambas:Video CNN]

Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, disebutkan payung hukum Rempang Eco-City baru disahkan pada 28 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN.

Namun proyek tersebut tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," demikian pernyataan dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

IHSG Berbalik Menguat ke 6.980 Sore Ini******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.980 pada Selasa (19/9). Indeks saham naik 44,23 poin atau plus 0,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,18 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,50 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 278 saham menguat, 243 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor basic yang terbang 2,55 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas layu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,31 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan lesu 0,60 persen.

Namun, bursa saham Eropa dominan perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,20 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,25 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,06 persen.

Serupa dengan Eropa, bursa Amerika mayoritas ditutup hijau. Indeks S&P 500 bangkit 0,07 persen, indeks NYSE turun 0,13 persen, dan indeks NASDAQ Composite merangkak 0,01 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Daftar 10 Perusahaan yang Guyur Rp20 T Demi Bantu Jokowi Bangun IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merinci 10 perusahaan Indonesia anggota konsorsium pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang berinvestasi Rp20 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

"Yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari grup Agung Sedayu (Agung Sedayu Group), Indofood (bagian dari Salim Group), Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group," sapa Jokowi. 

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi.

Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

Ia paham betul bahwa kedatangan konsorsium nusantara ke IKN bukan cuma-cuma. Jokowi tahu kalau Aguan Cs juga mengincar keuntungan.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi.

Di lain sisi, Jokowi mengklaim sejumlah pengusaha asing juga sudah lirik-lirik ke IKN, bahkan menyatakan keseriusannya. Ia merinci ada 30 calon investor dari Korea Selatan, 40 dari Jepang, dan 120 lainnya merupakan konglomerat Singapura.

Terlepas dari itu, ada sedikit perbedaan daftar 10 investor lokal yang mengikuti groundbreaking di IKN kemarin dengan paparan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (18/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Berikut perbedaannya:

10 investor di groundbreaking Hotel Nusantara IKN:

1. Agung Sedayu Group
2. Indofood
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Adaro
6. Barito Pacific
7. Astra
8. Mulia Group
9. Kawan Lama Group
10. Alfamart Group

10 investor paparan OIKN di Banggar DPR RI:

1. Agung Sedayu Group
2. Salim Group
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Djarum
6. Wings Group
7. Adaro
8. Barito Pacific
9. Mulia Group
10. Astra

Kehidupan pastoral di Amerika

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.