max win floating dragon

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

IHSG Menguat ke Atas Level 7.000 Lagi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.011 pada Rabu (20/9). Indeks saham naik 31,35 poin atau plus 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,13 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 288 saham menguat, 249 terkoreksi, dan 220 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor cyclical yang naik 1,22 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,66 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,74 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,02 persen.

Namun, bursa saham Eropa serempak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,61 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,33 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,65 persen.

Sedangkan bursa Amerika kompak ditutup merah. Indeks S&P 500 layu 0,22 persen, indeks NYSE turun 0,15 persen, dan indeks NASDAQ Composite jatuh 0,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Uji Coba Gratis Kereta Cepat Berakhir September, Setelah Itu Bayar******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImengatakan masa uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) akan selesai pada akhir September ini.

Usai moda transportasi itu diresmikan pada Oktober, pengguna akan dikenakan tarif alias tidak gratis lagi.

"(Uji coba gratis) sampai akhir September. (Bayar tarif) nanti setelah COD di Oktober," kata Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Direktur Utama KAI John Roberto di Gedung DPR, Selasa (19/9).

Sementara untuk tarif KCJB, KAI mengusulkan sebesar Rp300 ribu per orang untuk kelas premium ekonomi. Tarif tersebut hanya untuk kereta cepat saja, tanpa LRT dan feeder.

Sedangkan untuk tarif bundling yang termasuk LRT dan feeder diusulkan Rp350 ribu per orang.

"Tarif sekitar Rp300 ribu- Rp350 ribu. Itu kelas ekonomi. Dibundling jadi Rp350 ribu," kata John.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan monster terkuat

KAI Usul Tarif Paket Kereta Cepat, LRT dan Pengumpan Rp350 Ribu******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) sebesar Rp350 ribu per penumpang. Tarif itu termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

Sementara untuk tarif tiket Kereta Cepat saja, KAI mengusulkan Rp300 ribu per orang.

"Tarif sekitar Rp300 ribu- Rp350 ribu. Itu kelas ekonomi. Dibundling jadi Rp350 ribu," kata kata Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Direktur Utama KAI John Roberto di Gedung DPR, Selasa (19/9).

"(Uji coba gratis) sampai akhir September. (Bayar tarif) nanti setelah COD di Oktober," katanya.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Bandara Soekarno******

Bandara Internasional Soekarno - Hatta (Soetta) sempat mengalami mati lampu pada Senin (18/9) pagi ini.

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi mengungkapkan pasokan listrik dari Power Station 3 Bandara Soekarno-Hatta ke Terminal 3 area internasional sempat mengalami gangguan.

Sementara, pasokan listrik ke Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 area domestik berjalan lancar.

Unit terkait langsung melakukan pemulihan pasokan listrik untuk ke Terminal 3 area internasional. Pasokan listrik sudah kembali normal sejak pukul 08.35 WIB.

Dalam hal ini, seluruh fasilitas di Terminal 3 area internasional dan domestik sudah dapat berfungsi seperti biasa.

Menurut Holik, tidak ada gangguan penerbangan yang signifikan.

"Kami pastikan seluruh penerbangan akan berjalan dengan baik pada hari ini. Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi 24 jam setiap harinya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.

panduan tuhan

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.