situs slot semua bank

kehidupan abadi

Buruh Sebut 4 Usulan Kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta Sedang Digodog******

Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) mengatakan empat usulan besaran angka kenaikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tiga usulan tersebut khusus untuk pekerja yang berada di DKI Jakarta yang berasal dari pemerintah, pengusaha, dan buruh. Di mana saat ini, sudah diajukan oleh dewan pengupahan Provinsi DKI kepada Pj Gubernur DKI.

"Di dalam Dewan Pengupahan ada tiga unsur. Unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (23/11).

Sementara itu usulan kedua dari Kadin yang mengajukan kenaikan UMP 2023 berdasarkan  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Mereka mengusulkan UMP 2023 naik 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan.

Sedangkan ketiga, dari sisi pemerintah yang mengusulkan UMP DKI Jakarta 2023 naik sebesar 5,6 persen menjadi Rp4.901.798 per bulan. Dan keempat, dari sisi buruh sendiri mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen menjadi Rp5.131.569 per bulan.

"Sikap Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah melalui pesan singkat, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Pengusaha Akan Ajukan JR Permenaker 18/2022 Soal UMP Pekan Depan******

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pihaknya akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung pekan depan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Kadin Arsjad Rasjid berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha. Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Tindakan itu merespons menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Otak paling kuat dalam hiburan

Gaji PNS Naik di Singapura, di Atas Inflasi Loh!******

Menteri Pelayanan Publik SingapuraChan Chun Sing mengatakan pemerintah akan menaikkanupahhampir semua pegawai negeri sipil (PNS) melebihi tingkat inflasi negara itu yang sudah tembus 5,1 persen.

Hal tersebut menyusul perhitungan penyesuaian gaji pegawai negeri baru-baru ini. Chan mengatakan kenaikan gaji akan ditambah dengan kenaikan gaji tahunan dan pembayaran komponen variabel tahunan (AVC) pada pegawai yang memenuhi kriteria.

Chan juga menyebut upaya ini sebagai langkah tambahan dari berbagai bantalan sosial yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun bantalan sosial yang diberikan sebelumnya, yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan tambahan voucher Community Development Council (CDC).

"Pemerintah memiliki semua paket lain ini untuk semua rumah tangga Singapura, yang menurut kami akan dapat memenuhi kebutuhan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan," kata Chan seperti dikutip dari CNA, Senin (28/11).

Menurutnya, kenaikan gaji ini dapat membantu meredam dampak dari tingkat inflasi yang tinggi dan memberikan bantuan lebih lanjut bagi warga Singapura, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Lebih lanjut, Chan juga mengatakan Divisi Pelayanan Publik (PSD) akan mempertimbangkan penyesuaian tambahan upah akhir tahun untuk semua PNS demi mengimbangi mengantisipasi tingkat inflasi inti yang tinggi tahun ini.

Pekan lalu, PSD mengumumkan bahwa PNS akan menerima gaji akhir tahun sebagai penghargaan atas kerja keras mereka.

PNS akan menerima bonus akhir tahun sebesar 1,1 bulan gaji. Sedangkan pejabat tingkat junior akan mendapatkan tambahan satu kali pembayaran sebesar 700 dolar Singapura atau setara Rp7,98 juta (asumsi kurs Rp11,4 ribu per dolar Singapura). Pembayaran juga akan mempertimbangkan prospek ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa yang gila

PT KAI Sumut Sediakan 95.688 Tiket Libur Natal dan Tahun Baru******

PTKereta ApiIndonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara membuka penjualan tiket kereta apipada masa libur Nataldan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 secara bertahap mulai 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan.

"Adapun periode Angkutan Nataru yang ditetapkan KAI adalah keberangkatan 22 Desember 2022 - 8 Januari 2023," kata Manager Humas PT KAI Divre I SU Mahendro Trang Bawono, Kamis (24/11).

Menurutnya persediaan tiket KA antar kota atau KA Jarak Jauh Sribilah relasi Medan - Rantauprapat (PP) dan Putri Deli relasi Medan - Tanjung Balai (PP) pada masa libur Nataru 2022/2023 dipastikan saat ini masih tersedia.

Sejak masa pemesanan tiket Nataru 2022/2023 telah dibuka secara resmi, yakni pada 7 November telah terjual sebanyak 261 tiket KA sampai pada Kamis (24/11). Relasi perjalanan yang menjadi favorit adalah Medan - Tanjungbalai (PP) yang terjual sebanyak 159 tiket KA.

"KAI Divre I SU memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 jauh-jauh hari," ujar Mahendro.

Mahendro menambahkan pelanggan KA sudah bisa memesan tiket liburan pada masa Nataru 2022/2023. Saat ini ketersediaan tiket masih ada, para pelanggan bisa memesan tiket KA secara online melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Contact Center 121, Loket Box, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya.

"Ketersediaan tiket akan terus berubah, karena pemesanan sudah secara online," tambah Mahendro.

Untuk syarat naik kereta api, KAI Divre I SU masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster). Sedangkan pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

[Gambas:Video CNN]

"Selain itu, akan tetap diterapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah. Sejak memasuki stasiun, pelanggan akan dicek suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer. Begitu juga saat di kereta api, petugas secara berkala membersihkan titik-titik yang sering disentuh pelanggan dengan disinfektan," urainya.

PT KAI Divre I SU secara konsisten mengingatkan pelanggan untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. Pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan akan ditolak naik kereta api.

"Kami berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman." tutup Mahendro.

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Pengusaha Malaysia Ramai******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysiaramai-ramai meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu mereka menopang bisnis di tengah ketatnya daya saing pasar.

Mereka meminta agar pemerintah Malaysia mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu bisnis mereka tetap eksis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah untuk fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : 3 Tantangan Berat PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa Malaysia bisa tetap menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.