demo slot pragmatic terbaru

galaksi yang luas

link situs slot thailand

Presiden sebut pembangunan Kantor BPJS lengkapi layanan kesehatan IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pembangunan gedung Kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melengkapi layanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

"Kalau kemarin yang kita 'groundbreaking cluster' industri keuangan sekarang BPJS Kesehatan masuk dan sudah lima RS dalam proses pembangunan sehingga ini akan melengkapi pelayanan di IKN terhadap masyarakat yang ada di sini," kata Presiden Jokowi dalam peletakan batu pertama pembangunan Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.  

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kembali beban layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada 2015-2016 yang mengalami defisit.

Kemudian, pada periode 2015-2017, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sering mendapat keluhan dari masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan, seperti antrean yang terlalu panjang.

Namun belakangan ini setelah peninjauan, Presiden justru menemukan bahwa pelayanan di RS yang melayani pengguna BPJS Kesehatan sudah berubah drastis

"Ngantrenya lama, komplainnya. Saya ini kan ke lapangan selalu saya cek. Komplainnya masih banyak, tetapi setelah 2020 ke sini saya mampir ke RS, cek ke RS antrian di pendaftaran, berubahnya sangat drastis sekali," kata Jokowi.

Presiden pun mengapresiasi bahwa kini BPJS kesehatan sudah tidak lagi mengalami defisit. Jumlah peserta yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan juga mencapai 267 juta jiwa atau 95,7 persen dari total penduduk Indonesia.   

Di akhir sambutan, Presiden mengatakan bahwa pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan akan melengkapi pelayanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah meletakkan batu pertama untuk lima rumah sakit yang saat ini dalam proses pembangunan.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini peletakan baru pertama groundbreaking gedung BPJS Kesehatan di IKN secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi mengakhiri sambutan, sekaligus meresmikan peletakan batu pertama Gedung BPJS Kesehatan di IKN.

Baca juga: Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial

Baca juga: Presiden Jokowi sarapan sukun goreng bersama para menteri di IKN

Baca juga: Presiden nikmati malam di IKN bersama para menteri dan Panglima TNI

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Penata rambut terbaik di dunia peri

link slot gampang maxwin

PT Bukit Asam bangun irigasi sawah dilengkapi PLTS di Muara Enim******

sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun

Palembang (ANTARA) - BUMN PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membangun irigasi sawah yang dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Muara Enim, Sumatera Selatan untuk memacu pemanfaatan potensi energi terbarukan bebas emisi. "PLTS irigasi yang berada di Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ini merupakan program CSR PTBA yang menghasilkan 38 Kilo Watt Peak energi listrik," kata Asisten Manager Sustainable Community Development PTBA Dewa Made di Muara Enim, Sabtu.

Ia menambahkan irigasi tersebut mampu mengalirkan air terhadap lahan sawah seluas tiga hektare dan para petani mampu panen hingga tiga kali dalam setahun.

"Setelah sebelumnya hanya mampu panen setahun sekali dan saat kemarau air kering, namun sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun," katanya.
 Ia menerangkan PLTS Karang Raja merupakan bantuan perusahaan untuk masyarakat yang sebelumnya menggunakan pompa air sumur bor berbahan bakar solar. Lalu PTBA membantu dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga listrik surya Karang Raja yang kini menjadi milik masyarakat. Total panel surya terpasang sebanyak 76 keping solar panel yang menghasilkan 38 KWV energi listrik. Panel solar itu beroperasi menyerap energi matahari dengan rentang waktu sejak pukul 09:00 hingga 14:00 WIB. Sementara itu seorang petani bernama Meyda mengatakan bahwa sebelum dibangun PLTS tersebut, sawah warga sering mengalami kekeringan saat kemarau dan hasil panen sawah hanya bisa satu kali paling sering dua kali setahun.

Namun dengan adanya irigasi yang dibangun dengan pemanfaatan energi PLTS tersebut, hasil panen warga bisa tiga kali dalam setahun. "Dulu sawah sering kering karena irigasinya belum ada, sekarang sudah dioptimalkan melalui pemanfaatan irigasi dengan PLTS panen bisa setahun sekali," ujarnya. Ia berharap pemanfaatan PLTS di wilayah itu bisa lebih dikembangkan lagi sehingga banyak inovasi-inovasi terbarukan. Bahkan ia berharap bisa untuk menerangi rumah warga melalui PLTS tersebut. 
Baca juga: PTBA terapkan irigasi pertanian berbasis PLTS di Sumsel
Baca juga: Bantul gerakkan petani beralih ke pompa listrik untuk irigasi sawah
Baca juga: PLN bangun fasilitas "green house" kembangkan pertanian buah naga 

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Misteri

togel orang meninggal

SIG turunkan emisi CO2******

Pada cakupan 2 (penggunaan energi tidak langsung) berhasil diturunkan 5,22 persen.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menurunkan 17,37 persen intensitas emisi CO2 cakupan 1 (dari operasional) pada 2023,  dibandingkan baseline 2010 sebagai bagian dari implementasi aspek Environmental, Social, Governance (ESG) dalam operasi bisnis perusahaan. "Pada cakupan 2 (penggunaan energi tidak langsung) berhasil diturunkan 5,22 persen," kata SVP Sustainability Office SIG, Johanna Daunan, di Jakarta, Jumat. SIG menerapkan fokus penurunan emisi CO2 antara lain melalui pemanfaatan bahan bakar alternatif dari limbah industri, biomassa, sampah perkotaan yang dikelola menjadi refuse-derived fuel (RDF), hydrogen injection dan efisiensi energi termal (STEC).   SIG juga mendukung pengembangan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya untuk substitusi energi listrik pada unit-unit operasional, serta optimasi gas panas buang dari proses produksi semen (Waste Heat Recovery Power Generation). Sementara itu, pada aspek sosial, SIG berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program kesehatan untuk menurunkan angka stunting dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Baca juga: PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara Beberapa program inovasi sosial SIG seperti konservasi ikan bilih yang merupakan spesies endemik terancam punah di Danau Singkarak, Sumatra Barat, serta pengelolaan lahan pascatambang di Tuban, Jawa Timur menjadi ecopark untuk edukasi pertanian dan pengembangan masyarakat. Kepedulian SIG untuk mendukung peningkatan perekonomian dan mutu pendidikan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional dilakukan melalui beragam program, di antaranya program beasiswa, program pendidikan untuk anak yatim dan disabilitas, hingga pendidikan kejuruan berbasis perusahaan. SIG juga membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kelompok komunitas untuk naik kelas, termasuk yang tergabung dalam Rumah BUMN SIG di Rembang, Jawa Tengah, dan Rumah BUMN SIG di Baturaja, Sumatera Selatan. Hingga saat ini, berbagai program tersebut telah menyentuh hingga lebih dari 7,2 juta orang penerima manfaat. Pada aspek tata kelola, SIG berkomitmen menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional. Komitmen tersebut terwujud melalui program pengembangan kompetensi karyawan, penyusunan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) bagi seluruh karyawan, serta pengendalian gratifikasi dengan capaian sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif Pada pengembangan sumber daya manusia, selain program inovasi, beragam pelatihan dan program beasiswa untuk karyawan, SIG juga memastikan implementasikan azas kesetaraan dan kewajaran, serta prinsip kesempatan yang sama dalam proses pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, 20 persen top talent di SIG adalah perempuan. SIG memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengisi posisi atau jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi karyawan tanpa ada diskriminasi. “SIG siap menjadi role model bagi industri dalam implementasi aspek ESG untuk mendukung pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan regional,” ujar Johanna.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

qq289

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi seni bela diri ekstrim

situs baru slot

AirAsia gandeng Tay Tawan untuk inspirasi wisatawan pergi ke Thailand******

Jakarta (ANTARA) - Maskapai penerbangan AirAsia secara resmi bekerja sama dengan aktor Tay Tawan melakukan kampanye “Takeover Thailand” yang bertujuan untuk menginspirasi para wisatawan pergi menjelajahi keindahan Thailand.
 

"Kami tergerak untuk meluncurkan kampanye ini guna mendukung pemulihan industri pariwisata regional dan menghidupkan kembali hasrat untuk menjelajahi serta merasakan keajaiban Thailand bagi para pelancong dari negara tetangga kami,” kata Group CEO of AirAsia Aviation Group Bo Lingam dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Bo menuturkan sebagai maskapai ASEAN, kampanye tersebut akan menunjukkan komitmen pihaknya dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan budaya di wilayah tersebut. Apalagi kampanye akan difokuskan untuk mempromosikan 'Land of Smiles' sebagai destinasi wisata unggulan bagi para pelancong dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Dengan berkolaborasi bersama Tay Tawan, menurut dia dapat meningkatkan pengalaman berwisata para turis sekaligus menginspirasi para pelancong dari pasar utama untuk menjelajahi keajaiban Thailand yang luar biasa.

Baca juga: Gandeng selebriti, AirAsia promosikan wisata Thailand ke tiga negara

Baca juga: Genjot industri pariwisata, China dan Thailand masuki "era bebas visa"


Seperti dapat melihat keindahan dan budaya kaya yang ditawarkan oleh Thailand sebagai destinasi favorit bagi AirAsia, menarik para wisatawan untuk berlibur, berwisata, menempuh pendidikan dan mengunjungi keluarga atau teman.

“Pada tahun 2023, kami telah mengangkut lebih dari 300.000 penumpang antara Indonesia dan Thailand, dan berharap dapat meningkat
lagi tahun ini,” ujarnya.

Bo berharap pihaknya bisa memberikan kesempatan kepada warga Thailand untuk terbang ke tiga pasar utama dan dapat merangsang permintaan perjalanan dua arah dan turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

“Kami menantikan untuk menghubungkan jutaan tamu kami antara Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand melalui kampanye ini dengan penawaran tarif yang sangat berharga,” ucap Bo.

Tay Tawan selaku AirAsia Route Presenter mengaku terasa terhormat dapat mewakili negaranya dan berharap dapat menginspirasi para pelancong seperti dari Malaysia, Singapura dan Indonesia untuk mengunjungi Thailand.

“Thailand memiliki begitu banyak keindahan, mulai dari pemandangan yang memukau hingga keramahan penduduknya, dan saya dengan bangga menghadirkan daya tarik tersebut bersama AirAsia. Dengan menghubungkan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand, kami tidak hanya memfasilitasi pariwisata, tetapi juga memperkuat ikatan antara negara-negara kami,” kata Tay.

Takeover Thailand with Tay Tawan secara resmi diluncurkan pada 29 Februari 2024 di Dadi Cinema, Pavilion Kuala Lumpur, Malaysia dengan lebih dari 1.000 penggemar hadir dari seluruh wilayah. Kampanye tersebut akan berlangsung hingga 22 September 2024.

Baca juga: Thailand targetkan tarik 8 juta wisatawan China pada 2024

Baca juga: Promosikan pariwisata, Thailand gaet influencer dan mitra asal China
 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

penyihir penuh waktu

cara mendapatkan 4 angka jitu

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024