slot gacor gampang menang hari ini

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Pengusaha Ritel Bocorkan Alasan Mal Sepi******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan ada beberapa penyebab sejumlah mal sepi di DKI Jakarta. Pertama, mal yang sepi biasanya menerapkan sistem strata.

Roy mengatakan ada dua jenis mal yakni strata dan lease. Dalam sistem strata, tenant membeli tempat di dalam mal untuk menjalankan usaha mereka, sehingga mereka bebas menentukan apakah akan membuka atau menutup usaha mereka.

Sedangkan dalam, sistem lease, tenant menyewa tempat di dalam mall dengan ketentuan yang disepakati. Jika tidak membuka tenant, mereka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan.

"Jadi sebenarnya bukan mati mal-nya, tapi yang kesorot itu mal-mal yang tipenya strata," ujarnya di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2).

Kedua, mal sepi karena pemiliknya terlambat melakukan perubahan strategi, padahal perilaku konsumen berubah terutama setelah era new normal. Ia mencontohkan Ratu Plaza yang sepi.

Roy mengatakan Ratu Plaza seharusnya berinovasi dan tidak hanya berfokus pada penjualan barang elektronik. Pasalnya saat ini konsumen lebih memilih membeli barang elektronik di daerah Glodok atau membelinya secara online.

Ia mengatakan Ratu Plaza seharusnya berubah menjadi mal makanan dan minuman atau leisure mal. Pasalnya konsumen saat ini cenderung makan dan minum terlebih dahulu sebelum belanja.

"Sebelum tahun 2000 orang belanja dulu baru makan minum, tapi setelah 2015 ke atas atau sekarang orang makan minum dulu baru belanja," ujarnya.

Maka dari itu, Roy mengatakan mal yang tidak menjual makanan dan minuman akan cenderung ditinggalkan pengunjung.

Sejumlah mal di DKI Jakarta sepi pengunjung usai pandemi covid-19 menghantam Indonesia sejak 2020 lalu, di antaranya Ratu Plaza, Glodok City, Mal Blok M dan Plaza Semanggi.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Harga Emas Antam Terbang ke Rp1,033 Juta******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) alias Antam bertengger di posisi Rp1,033 juta pada Kamis (9/2) ini. Posisi itu menguat Rp5.000 dibandingkan Rabu (8/2) kemarin.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp5.000 ke Rp918 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp565 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,98 juta, 5 gram Rp4,94 juta, 10 gram Rp9,82 juta, 25 gram Rp24,43 juta, dan 50 gram Rp48,79 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX justru turun 0,26 persen menjadi US.885,8 per troy ons. Harga emas di perdagangan spot juga turun 0,06 persen ke US.874,4 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas akan range-boundhari ini dengan kecenderungan turun oleh reboundpada dolar AS.

"Sentimen di pasar cenderung bervariasi merespons pernyataan The Fed yang memberikan mixed signal antara disinflasi dan suku bunga yang masih akan naik lebih tinggi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.860 per troy ons dan resistanceUS.885 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Rapuh Ketahanan dan Manajemen Pangan RI di Balik Naik Harga Beras******

Harga bahan pokok sudah sudah meroket berjemaah meski Ramadandan lebaranmasih sebulan lagi.

Salah satunya, beras. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) secara rata-rata untuk beras kualitas bawah, harga merangkak naik sejak awal Desember lalu dari Rp11.200 menjadi Rp11.900 per kg. 

Hal sama juga terjadi pada beras kelas medium 1 yang harganya naik dari Rp12.350 pada 1 Desember 2022 menjadi Rp13.050 per kg. Hal sama juga terjadi pada minyak goreng.

"Memang naik di semua provinsi. Ini yang sedang kami lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kami lakukan operasi pasar," ungkap Jokowi.

Minyak goreng murah bernama Minyakita yang digelontorkan pemerintah demi mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi pada akhir 2021 dan awal 2022 lalu juga mengalami masalah sama.

Persediaan Minyakita di beberapa daerah langka dan karena itu harganya ikut terkerek naik. Ironisnya, di tengah masalah itu, Mendag Zulkifli Hasan malah menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara saat sidak bersama Satgas Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Selasa (7/2).

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono berpendapat permasalahan itu harus segera diatasi. Menurutnya, semua permasalahan itu merupakan cermin ketahanan pangan di Indonesia rentan.

Ia mengakui pemerintah sudah berupaya mengatasi lonjakan harga beras dengan impor 500 ribu ton. Tapi, pergerakan harga dan pasokan yang terjadi usai impor dilakukan menunjukkan  manajemen cadangan pangan nasional lemah. 

Ia menambahkan ketika beras impor sudah ada, harusnya kelangkaan dan lonjakan harga bisa segera diatasi. Tapi yang terjadi, beras impor sudah datang, harganya masih belum bisa ditekan.

Tak hanya berkaitan dengan hasil dari impor beras, ia juga menyinggung masalah kelemahan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian Indonesia dari alih fungsi. 

Akibatnya, di tengah peningkatan kebutuhan pangan, lahan pertanian produktif malah terus menyusut.

"Masalah utama kita di sini adalah lahan pertanian produktif yang terus menyusut, terutama di Jawa yang dipenuhi berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti jalan tol Trans Jawa," ungkap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

Ia mendesak pemerintah segera melakukan validasi ulang luas lahan pertanian produktif, terutama lahan baku sawah. Yusuf juga meminta pemerintah menetapkan peta lahan sawah dilindungi di seluruh provinsi, mekanisme pelepasan sawah yang ketat dan rigid, serta memberikan sanksi keras terhadap konversi lahan sawah.

Masalah krusial lain adalah anggaran ketahanan pangan 2023 hanya sebesar Rp100 triliun, terkecil ketimbang uang untuk kebutuhan yang lain. Yusuf membandingkan dengan anggaran infrastruktur sekitar Rp400 triliun hingga pembayaran bunga utang pemerintah yang berkisar di angka Rp450 triliun.

"Rendahnya anggaran ketahanan pangan di tengah ketahanan pangan yang lemah dan ketergantungan impor tinggi, tentu mengharapkan stabilitas harga seolah menjadi harapan sia-sia. Selama politik anggaran lemah, sulit berharap produktivitas pangan meningkat, sehingga harga pangan akan selalu mudah berfluktuasi," tandasnya.

Sementara itu, Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menuding pemerintah abai dengan persaingan tidak sehat di sektor industri beras. Pasalnya, hampir sebagian besar hasil panen seperti di Jawa diserap industri raksasa.

Akibatnya, industri beras kecil dan menengah mangkrak karena tidak mampu bersaing. Syaiful menegaskan seharusnya pemerintah melindungi industri-industri beras kecil dan menengah dari ancaman monopoli industri beras raksasa.

"Untuk mengatasi lonjakan harga beras, pemerintah harus sesegera mungkin membereskan sektor hulu, yakni bagaimana menormalkan harga gabah supaya industri penggilingan padi kecil menengah bisa hidup kembali," saran Syaiful.

Menjelang Ramadan, Syaiful memberikan empat solusi jangka pendek mengatasi lonjakan harga beras. Pertama,pemerintah harus segera memonitor dan mengontrol panen raya semester I 2023, jangan sampai gagal.

Kedua, harus ada kebijakan serius untuk memberangus monopoli pembelian dan stok gabah di kalangan industri beras. Menurutnya, panen bagus yang dibarengi praktik monopoli tidak akan berarti karena gabah dan beras tetap dikuasai industri besar.

Ketiga,Syaiful menyarankan pemerintah memberi insentif ke industri penggilingan padi kecil menengah agar beroperasi kembali dan mampu membeli bahan baku gabah. Soal bentuk insentifnya, ia menegaskan pemerintah harus turun langsung dan buka telinga lebar-lebar mendengarkan keluhan industri kecil dan menengah tersebut.

Keempat,libatkan swasta untuk masalah pengadaan dan distribusi beras. Syaiful mengatakan jika hanya mengandalkan Bulog tidak akan mampu mengatasi masalah pangan RI. Menurutnya, situasi sekarang darurat dan tidak bisa saling ngotot-ngototan.

"Pemerintah melalui Satgas Pangan juga jangan menakut-nakuti industri penggilingan padi dan pedagang yang dibilang menimbun atau mengoplos. Kalau mereka ditakut-takuti, tidak ada yang mau kerja. Hentikan narasi-narasi yang tidak bisa memperbaiki keadaan. Kalau dibuat isu terjadi oplosan beras oleh pedagang atau jaringan distribusi panjang dan jauh, semua itu hanya alasan klasik," pungkasnya.

Sedangkan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menegaskan sengkarut polemik pangan sebenarnya banyak. Dan impor sebenarnya bukan pilihan terbaik.

Said menilai impor bukan opsi bijak dan cenderung menguntungkan segelintir pihak.

Ia mencontohkan ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim produksi gabah meningkat tahun lalu, tetapi impor dipilih karena cadangan Bulog menipis. Said mengatakan faktanya impor tidak menyelesaikan masalah pangan Indonesia.

Beras impor yang datang bertahap dalam rentang waktu berbeda membuat kemampuan Bulog mengguyur pasar tetap kurang kuat. Hal tersebut yang membuat harga beras di pasar tetap tinggi.

"Harusnya impor adalah pilihan terakhir. Jika betul memang tidak memadai produksi dalam negeri maka pilihannya ada di impor. Kerap kali impor dipilih bukan karena kebutuhan, tapi karena kepentingan, terutama kepentingan ekonomi politik kelompok pemburu rente," ungkap Said.

Said menegaskan perlu ada pengendalian harga. Selain itu, penguatan proses pengawasan oleh pihak berwajib juga penting untuk menghindari praktik manipulasi seperti penimbunan bahan pokok oleh pengusaha atau pelaku pasar.

Menjelang bulan puasa, Said meminta pemerintah menyiapkan cadangan pangan yang memadai, terutama melalui Bulog. Stabilitas harga pangan bisa dicapai melalui mekanisme operasi pasar maupun penguatan distribusi yang merata.

Solusi jangka pendek lainnya adalah memastikan data produksi dan ketersediaan pangan. Dengan demikian, Said menilai pemerintah bisa mendapat gambaran utuh serta strategi pengendalian stok dan harga yang efektif.

"Penganekaragaman pangan juga bisa menjadi salah satu solusi supaya beban pada satu jenis pangan tertentu dapat dikurangi. Saat ini konsumsi pangan pokok sumber karbohidrat bertumpu pada beras dan produk turunan gandum. Dalam kurun lima tahun terakhir konsumsi beras memiliki kecenderungan menurun, namun konsumsi gandum terus meningkat," tandasnya.

Perlu Perbaiki Distribusi dan Keakuratan Data

Hanya dihormati

KPPU Temukan Pelanggaran Penjualan Minyakita di Medan******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan menemukan pelanggaran dalam penjualan minyak goreng Minyakita di Medan.

Pelanggaran dilakukan distributor. Mereka menjual Minyakita dengan persyaratan; toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

"Hal ini kami temukan saat tim KPPU melakukan pengecekan ke salah satu pedagang yang ada di Pusat Pasar kota Medan," kata Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil I Medan T Haris Munandar, Kamis (9/2).

"Penjualan bersyarat Minyakita dengan margarine tersebut sudah terjadi sejak Januari sampai dengan saat ini. Sebelumnya, salesdistributor yang sama juga mempersyaratkan pada pedagang untuk membeli Minyakita, harus membeli minyak goreng kemasan premium dengan sistem beli putus," ujarnya.

Penjualan bersyarat atau tying agreementmerupakan salah satu jenis perjanjian tertutup, di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

"Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreementdilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tegasnya.

Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas menambahkan dengan adanya temuan terkait pembelian bersyarat produk Minyakita ini, KPPU Kanwil I Medan akan segera memanggil pihak terkait untuk meminta keterangan.

"Informasi yang kita dapat, produk Minyakita, margarine dan minyak goreng kemasan yang dipaketkan tersebut diproduksi oleh produsen yang sama. Tentu akan kita telusuri apakah ini kebijakan dari produsen atau distributor," jelasnya

KPPU Kanwil I, tambahnya, masih mengedepankan upaya pencegahan dengan perubahan perilaku. Selanjutnya akan tetap melakukan monitoring dan pengawasan di pasar bersama Tim TPID untuk memastikan agar tidak terjadi perilaku pelaku usaha yang memanfaatkan situasi kekurangan pasokan Minyakita.

"Apabila setelah diingatkan dan diberi kesempatan untuk berubah, tapi tidak berubah, maka akan kami lakukan proses penegakan hukum," bebernya. 

[Gambas:Video CNN]

Peri Giok Piao Ran

Pembeli Meikarta Mengaku Dipaksa Beli Unit Mahal Atau Uang Hilang******

Korban Meikarta mengaku pengembang apartementersebut memaksa pembeli relokasi ke unit yang sudah dibeli ke yang lebih mahal hingga Rp670 juta.

Kalau tidak mau, mereka mengancam duit yang sudah disetorkan akan hangus. Hal itu diungkap Muhammad, salah satu korban yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Karena masalah itu, ia, Ketua PKPKM Aep Mulyana, dan belasan korban lain pada Jumat (10/2) mengadu ke DPR RI.

"Alasannya dia (Meikarta) adalah tidak ada unit yang sama. Ikutin harga dia, hangus kalau tidak mau. Saya pertama kali beli itu harganya Rp250 juta, harga relokasi sekitar Rp430 juta. Saya sudah bayar Rp300 juta. Sebelum dipanggil relokasi saya sudah bayar sekitar Rp60 juta," sambung Muhammad.

Saat ingin melakukan pelunasan, Muhammad malah mendapatkan kabar unit relokasi pertama seharga Rp430 juta dijual oleh pengembang. Akhirnya ia dipaksa untuk relokasi kedua dengan harga unit lebih mahal lagi, mencapai Rp670 juta.

Ia sempat meminta untuk menarik uang yang sudah masuk sebesar Rp300 juta dan memulai ulang pencicilan unit baru seharga Rp670 juta tersebut. Namun, pihak Meikarta menolak atau mengancam uang Muhammad tersebut hangus.

"Saya masukkan (Rp300 juta), ternyata relokasi kedua pun unitnya gak jadi-jadi. Harganya naik jadi Rp670 juta. Gak ada lagi unit yang sama. Jadi saya dua kali relokasi," jelasnya.

Muhammad sempat menolak relokasi kedua tersebut dan meminta uangnya kembali alias refund. Namun, marketing Meikarta menegaskan bahwa ia harus menjalani relokasi kedua baru bisa mendapatkan refund.

"Saya setujui lah ambil jalan tengah, kompromi. Ternyata pas saya sudah relokasi kedua, gak bisa refund. Alhamdulillah saya ketemu teman-teman komunitas (PKPKM), saya gabung. Jadi saya memang agak beda sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Muhammad pun terus memperjuangkan haknya dengan mendatangi kantor pengembang Meikarta. Namun, ia tidak bisa bertemu langsung pimpinan atau petinggi Meikarta.

Sampai pada akhirnya Muhammad disodorkan persyaratan refundyang harus ditandatangani di atas materai, tapi Meikarta hanya bersedia mengembalikan 10 persen dari uang yang sudah masuk. Namun, ia tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut.

Setelah audiensi, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami Muhammad adalah sebuah kezaliman Meikarta. Namun, ia masih berharap itikad baik pengembang.

"Pak Muhammad minta refundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau tidak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep.

Aep juga menyinggung tuntutan Rp56 miliar dari pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) kepada 18 konsumen Meikarta. Ia mengatakan konsumen hanya menuntut haknya.

"Sebetulnya tidak logis. Kami ini bukan koruptor masa dituntut Rp56 miliar dan seluruh aset kami harus disita dulu sebagai jaminan," tandasnya.

CNNIndonesia sudah mencoba menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk minta tanggapan atas pengakuan pembeli itu. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya.No comment,nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.com di lingkungan PN Jakbar kala itu.

Meng Hailan Ye Chengjun

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.