link slot gacor malam ini 2022

superslot88 589Jutaan kata 506491Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot gacor malam ini 2022》

KKB bakar rumah dinas anggota DPRD Intan Jaya******

Jayapura (ANTARA) - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan pembakaran rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang berada di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Sabtu.

Komandan Satgas Yonif 330/Tri Dharma Mayor Infanteri Dedy Pungky Irawanto dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Papua, Sabtu, menjelaskan aksi anggota KKB tersebut membuat sedikitnya 30 orang warga setempat ketakutan dan mendatangi Pos TNI Satgas 330/Tri Dharma untuk meminta perlindungan.

"Sehari sebelumnya terjadi kontak tembak senjata antara Satgas Ops Damai Cartenz dengan anggota KKB yang mengakibatkan satu personel Brimob Satgas Damai Cartenz Bripda Alfandi Steve Karamoy meninggal dunia," jelasnya.

Baca juga: Kapolda Papua: Gangguan KKB masih warnai kamtibmas di Tanah Papua

Dedy melanjutkan aksi yang dilakukan anggota KKB Intan Jaya tidak hanya meneror aparat keamanan, tetapi juga menyasar masyarakat setempat.

"Sehingga kami tidak mau tinggal diam dan segera melakukan penindakan tegas untuk menghalau KKB agar tidak masuk ke dalam Kota Sugapa," tambahnya.

Ia menjelaskan anggota KKB juga merusak fasilitas yang dibangun pemerintah daerah dan melakukan teror yang mengakibatkan situasi keamanan menjadi tidak kondusif.

"Sungguh ironis, pada saat pemerintah berupaya melakukan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Intan Jaya, KKB justru terus melakukan aksi yang merugikan masyarakat," sebut Dedy.

Ia menambahkan aksi yang dilakukan anggota KKB itu justru menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya.

Baca juga: Seorang prajurit TNI gugur ditembak KKB di Puncak Jaya
Baca juga: Kasatgas Damai Cartenz: 79 orang tewas ditembak KKB di Papua
Baca juga: Dandim 1714/Puncak Jaya: Prajurit gugur saat kontak tembak dengan KKB

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Nusron Wahid percaya Mahfud tak terlibat isu pemakzulan******

Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid percaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tak terlibat dalam kisruh isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menilai Mahfud Md, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan seorang ahli hukum tata negara yang pikiran dan perilaku-nya berpijak pada konstitusi.

"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa.

Nusron menilai Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Presiden. "Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon(berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," kata Nusron.

Baca juga: Ari Dwipayana: Narasi pemakzulan untuk kepentingan politik elektoral

Baca juga: Gus Yahya sebut tak ada alasan untuk melakukan pemakzulan ke presiden

Sekretaris TKN itu menilai Mahfud pada akhirnya melanjutkan pertemuan itu karena dia menghormati tamunya.

"Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu," ujar Nusron.

Terlepas dari itu, Nusron berpendapat mereka yang mengembuskan isu pemakzulan sejati-nya tak siap berdemokrasi.

"Isu itu hanya diembuskan oleh orang yang tidak siap demokrasi dan takut kalah dalam pemilu di era demokrasi ini dan takut kehilangan kekuasaan," tutur Nusron Wahid.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Nusron Wahid percaya Mahfud tak terlibat isu pemakzulan******

Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid percaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tak terlibat dalam kisruh isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menilai Mahfud Md, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan seorang ahli hukum tata negara yang pikiran dan perilaku-nya berpijak pada konstitusi.

"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa.

Nusron menilai Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Presiden. "Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon(berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," kata Nusron.

Baca juga: Ari Dwipayana: Narasi pemakzulan untuk kepentingan politik elektoral

Baca juga: Gus Yahya sebut tak ada alasan untuk melakukan pemakzulan ke presiden

Sekretaris TKN itu menilai Mahfud pada akhirnya melanjutkan pertemuan itu karena dia menghormati tamunya.

"Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu," ujar Nusron.

Terlepas dari itu, Nusron berpendapat mereka yang mengembuskan isu pemakzulan sejati-nya tak siap berdemokrasi.

"Isu itu hanya diembuskan oleh orang yang tidak siap demokrasi dan takut kalah dalam pemilu di era demokrasi ini dan takut kehilangan kekuasaan," tutur Nusron Wahid.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：prediksi togel toto macau、mapsbet、situs slot terbaru

Terkait：situs yang gacor、syarat kredit hp akulaku、2d capung、game slot online paling mudah menang、rtp55、cara belanja di akulaku dengan cicilan、vodka138、situs terpercaya slot gacor、jpslot88 pragmatic、daftar cicilan hp di akulaku

---

---

bab terbaru：menang slot 99（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08