pinjol ipb

Tian Feng Qi Tan

Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga : Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Kemendagri ke Kepala Daerah: Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali. Acara ini dibuka langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, pada Kamis (19/1).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara ini pada Jumat (20/1).

Teguh mengatakan, kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek.

"Kemendagri berperan antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan," kata Teguh dalam keterangannya, Rabu (25/1).

Adapun manfaat yang diterima dari lima program jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru, atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.

Selain itu manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

"Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek," tuturnya.

Menurut data, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja dari Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Di Tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus. Bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.

Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau 8,41 juta orang. Sementara itu jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57 persen), dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04 persen (5.590.724 jiwa).

Arahan Presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target di tahun 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0 persen.

Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa.

Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa. Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55 persen dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55 persen.

Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.

"Kemendagri sebagai koordinator binwas secara nasional melakukan binwas umum penyelenggaraan urusan pemda di daerah. Kemendagri mendukung pelaksanaan jamsostek dalam Permendagri 90/2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur, Permendagri 81/2022 ttg RKPD 2023, Permendagri 84/2022 ttg APBD 2023 serta SE Mendagri No. 842.2/5193/SJ Tgl. 23 Sept 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah," papar Teguh.

Teguh menambahkan, kolaborasi antara Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L, telah dilakukan, diantaranya melalui rapat koordinasi dalam menyusun SE Mendagri dan Permendagri untuk mendukung pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; Penyusunan strategi pencapaian target rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian monitoring dan evaluasi perlindungan non ASN pemda dan pekerja rentan; perancangan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan; sosialisasi perlindungan jamsostek bagi pekerja rentan; dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan sail tidore.

"Kemendagri akan melakukan percepatan penerbitan Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk kode anggaran JHT, JP, dan pekerja rentan; mendorong penganggaran Jamsostek Pekerja Rentan dari APBD/APBDes; dan pemberian perlindungan kepada Aparatur Desa," ujarnya.

Arahan Wapres pada acara Paritrana Award 2022: Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial. Seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tindak Lanjut yang perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama: sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan jamsostek di daerah; mendorong penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem," pungkas Teguh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Mendagri, Direktur SUPD IV beserta tim, serta para pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan dari level pusat, wilayah dan daerah yang hadir secara hybrid.

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

BPKH Bongkar Hitung******

Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis.

Menurutnya, nilai manfaat ini didapatkan dari pertumbuhan aset akibat penundaan keberangkatan haji pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan aset ini mencapai Rp20 triliun. Sementara, total dana haji yang dikelola adalah Rp167 triliun.

Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.

"Kemudian di 2023 asumsi (jumlah jemaah) dua kali lipat, yang dialokasikan maka Rp12 triliun. Maka otomatis mengambil simpanan yang dipupuk sebesar Rp12 triliun, maka saldonya itu relatif di kisaran Rp3 triliun," sambungnya.

Sisa dana dengan kisaran Rp3 triliun ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024. Fadlul mengasumsikan jika tidak ada perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka akan terjadi kekurangan sebesar Rp9 triliun.

"Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH maka artinya 2024 dengan biaya (nilai manfaat) sebesar Rp12 triliun, ada sekitar Rp9 triliun yang diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Ini dengan asumsi memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan," ucap Fadlul.

Ia mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan BPKH dalam taraf relatif aman. Sebab, rasio likuiditasnya mencapai 2,2 kali biaya perjalanan ibadah haji (PIH) atau 0,2 lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan.

"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.

Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Bos BCA Respons Soal Hilirisasi ala Jokowi******

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan terdapat dilema dalam kebijakanhilirisasi komoditas yang ditetapkan pemerintah. Hilirisasi disebut memerlukan smelter yang tentunya membutuhkan listrik yang besar.

Jahja pun mempertanyakan kesanggupan PT PLN (Persero) memenuhi kebutuhan listrik smelter demi menunjang proses hilirisasi.

"Smelter ini enggak akan jalan kalau enggak ada listriknya. Dari mana listriknya diambil? Apakah PLN sanggup memenuhi? Atau harus dibangun batu bara untuk itu? Ini suatu dilematis yang kita akan hadapi bersama ke depan," ujar Jahja dalam konferensi pers, Kamis (26/1).

"Saya hanya melontarkan data fakta saja, tanpa berpihak pro dan cons," ujarnya.

Pemerintah tengah getol melakukan hilirisasi terhadap sejumlah komoditas, termasuk nikel dan bauksit. Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Jokowi kemudian mengumumkan larangan ekspor bauksit mulai Juni 2023 mendatang.

Menurutnya, larangan ekspor nikel dan bauksit memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

Namun, hilirisasi yang dicanangkan pemerintah menuai kritik, termasuk dari ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi ngawur dan hanya menguntungkan China.

Ia sepakat hilirisasi memang mendorong nilai tambah bagi Indonesia, tetapi hilirisasi yang dilakukan Jokowi malah mendukung industrialisasi di China.

"Petik-jual, tebang-jual, keruk-jual, nilai tambahnya kecil, tetapi solusinya hilirisasi yang ngawur itu. Hilirisasi mendukung industrialisasi di China, itu yang terjadi pada nikel," kata Faisal dalam Catatan Awal Ekonomi 2023 INDEF, Kamis (5/1).

Ke depan, Jokowi juga akan melakukan hilirisasi timah dan batu bara. Padahal, kata Faisal, Indonesia tidak mengekspor bijih timah melainkan ingot yang merupakan produk turunannya.

"Kemudian hilirisasi batu bara mau dijadikan DME (Dimethyl Ether). Jadi ngawur-ngawur, menciptakan rente itu," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Mati di Siang Hari

Sosok 'Sultan' Subang di Balik Anjlok Saham Emiten 'Kawalan' AA Gym******

Perusahaan yang menetapkan Abdullah Gymnastiar aliasAA Gymsebagai komisaris, PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), mendadak mencuri perhatian karena harga saham-nya terus anjlok.

Harga saham yang pada saat penawaran umum perdana pada November 2022 lalu ditawarkan Rp100 per unit, saat ini mendekati Rp50 per unit.

Hal itu tak lepas dari aksi jual yang dilakukan oleh crazy richasal Subang, Asep Sulaeman melalui perusahaannya PT Lembur Sadaya Investama (LSI).

Lalu siapakah Asep Sulaeman di balik anjloknya saham ZATA?

Asep Sulaeman Sabanda dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Ihya Subang. Di daerahnya ia dikenal dengan panggilan sultan.

Di pasar modal, nama Asep Sulaeman Sabanda sudah tak asing lagi. Sebelum menjadi pemegang saham mayoritas ZATA, orang kaya asal Subang ini sudah dikenal karena menambah kepemilikan saham di emiten pengolahan minyak kelapa PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE).

Setelah Sultan Subang ini masuk, kinerja perseroan langsung melambung tinggi. Pada laporan keuangan 30 September 2022, IPPE mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,045 miliar atau naik 205 persen dibanding 30 September 2021 yaitu sebesar Rp1,9 miliar.

Tak hanya itu, PT LSI miliknya juga tercatat sebagai pemegang saham IPPE dengan porsi 35,22 persen.

Namanya makin menarik perhatian, setelah pada awal 2022 menambah kepemilikan saham di PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS). Dari data KSEI, Asep diketahui memborong 481,65 juta saham pada tanggal 13 Januari.

Lalu, saat ini namanya kembali muncul ke publik setelah aksi jual saham nya di ZATA.

Berdasarkan catatanCNBCIndonesia, dikutip pada Jumat (27/1), LSI dilaporkan melakukan aksi jual saham untuk tujuan divestasi sebanyak tiga kali.

Pertama, aksi jual terjadi pada 12 Januari 2023, LSI menjual 40 juta saham di harga rata-rata Rp110 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp4,4 miliar. Saat transaksi ini terjadi harga saham ZATA turun 6,36 persen dan ditutup di Rp103 per unit.

Kedua,aksi jual dilakukan sehari setelahnya. Saat itu, LSI melepas sebanyak 150 juta saham ZATA di harga rata-rata Rp100 per unit dan nilai transaksinya mencapai Rp15 miliar. Harga saham ZATA ditutup turun 1,94 persen.

Ketiga, aksi jual dilakukan pada 17 Januari 2023 dan menjadi transaksi penjualan terbesar LSI. Sebanyak 720 juta saham ZATA dilepas di harga rata-rata Rp95 per unit. Nilai transaksinya mencapai Rp68,4 miliar dan harga saham ZATA saat itu ditutup melorot 6,06 persen di Rp93 per unit.

Secara total, LSI telah mendivestasikan kepemilikan nya di saham ZATA sebanyak 910 juta yang membuat kepemilikan LSI di saham ZATA turun menjadi 62,22 persen dan mengantongi uang sebanyak Rp87,8 miliar.

CNNIndonesia.com berupa menghubungi kantor LSI untuk meminta tanggapan. Namun, pihak terkait belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Sekolah sihirku

RK Pamer Capaian Investasi Jabar Rp174 T pada 2022, Tertinggi Nasional******

Gubernur Jawa BaratRidwan Kamil memamerkan capaian investasiyang diraih Jawa Baratpada 2022 mencapai Rp174,6 triliun.

Dengan capaian tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan serapan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tertinggi di Indonesia.

"Di akhir 2022 investasi yang masih Rp174 triliun, jadi agak bingung harusnya dunia slow downtapi ternyata walau covid, investor senang ke Jawa Barat," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023 di Jakarta, Kamis (26/1).

Sebagai gantinya, Emil menunjukkan data yang mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penurunan orang miskin terbanyak, yakni 17.360 orang sepanjang Januari-September 2022.

Angka ini jauh lebih baik dibanding DKI Jakarta yang hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 7.110, Lampung 6.820 orang, Sumatera Utara 6.100 orang, dan Bengkulu 4.300 orang.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase orang miskin di Jawa Barat memang turun. Tercatat, presentasi warga miskin mencapai 8,06 persen pada Maret 2022, kemudian turun menjadi 7,98 persen pada September 2022.

[Gambas:Video CNN]