petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

ajaib368

88 situs slot 977Jutaan kata 583827Orang-orang telah membaca serialisasi

《ajaib368》

Parlemen Eropa serukan gencatan senjata permanen di Gaza******

Parlemen Eropa serukan gencatan senjata permanen di Gaza
Parlemen Uni Eropa. ANTARA/Anadolu/pri.
Ankara (ANTARA) - Parlemen Eropa untuk pertama kalinya menyerukan "gencatan senjata segera dan permanen" di Gaza di tengah serangan Israel yang terus berlanjut di daerah kantong tersebut.

Di Majelis Umum Parlemen Eropa, laporan 2023 tentang "Hak asasi manusia dan demokrasi di dunia dan kebijakan Uni Eropa (UE) tentang masalah tersebut" disetujui pada Rabu dengan 265 suara dukungan, 253 menentang dan 10 abstain, demikian dilansir Anadolu.

Atas permintaan dari anggota kelompok sayap kiri di parlemen, pasal ke-62 laporan tersebut diubah untuk memasukkan seruan "gencatan senjata segera dan permanen di Gaza."

Laporan yang baru direvisi tersebut disetujui setelah mosi untuk resolusi, termasuk pernyataan yang mendesak UE, negara-negara anggotanya, dan masyarakat internasional untuk menyerukan gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza, terutama untuk memastikan akses makanan dan air yang tak terputus untuk semua orang.

Langkah tersebut menandai pertama kalinya parlemen tersebut menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada 18 Januari, "gencatan senjata permanen" dikaitkan dengan kondisi seperti pembebasan semua tawanan dan pembubaran kelompok Hamas Palestina.

Dalam sebuah sidang di Majelis Umum pada Selasa yang mendiskusikan laporan itu, banyak anggota parlemen mengkritik kelalaian UE di Gaza, dan menuding UE membiarkan Israel tidak dihukum atas dugaan kejahatan meski terjadi serangan terus menerus.

Beberapa anggota menyatakan kritiknya atas pengecualian Gaza dari rancangan awal, menuduh UE gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional.

Israel meluncurkan serangan mematikan ke Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan 29.954 orang dan melukai lebih dari 70 ribu orang lainnya, dengan kehancuran massal dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Dewan Eropa soroti besarnya jumlah korban sipil di Gaza
Baca juga: UNRWA kesulitan salurkan bantuan ke Gaza di tengah tembakan Israel

Penerjemah: Katriana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu******

Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pengembara 2d togel

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
situs slot paling gacor terpercaya
prediksi new york midday togel
paito hk 7d
paito poipet 19
situs slot terpercaya bonus new member 100
slot gacor88
di togel
madu303
slot sering jp
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot mudah menang
Bab 2 pinjaman 20 juta
Bab 3 berkah88
Bab 4 cara dapat uang 2 miliar
Bab 5 situs slot 789
Bab 6 rtp btv 168
Bab 7 roket 123 slot
Bab 8 168 slot gacor
Bab 9 67 togel
Bab 10 cara pengajuan di kredivo
Bab 11 buku tafsir 1000 mimpi 2d bergambar
Bab 12 semangat88
Bab 13 cara pinjam di bca
Bab 14 slot ganas
Bab 15 situs tergacor di indonesia
Bab 16 cncbet
Bab 17 zonagaming77
Bab 18 colowin
Bab 19 cara cicilan di tokopedia dengan kredivo
Bab 20 slot terbaik di dunia
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1673bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Raksasa zaman

star777
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Karier Pesawat Dandy

slot235
Bapanas siapkan cadangan untuk 12 komoditas hadapi puasa-lebaran
Tangkapan layar - Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani (tengah) dalam acara bertajuk “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP dan dipantau di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan cadangan 12 komoditas pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah guna menjamin kecukupan pangan dan kemudahan akses untuk masyarakat.

“Dari cadangan pangan pemerintah, ini yang 12 komoditas ini, memang akan dirilis (dengan) gencar menjelang Ramadhan, sampai Ramadhan, dan Lebaran,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Adapun 12 komoditas pangan pokok ini meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin, Rachmi mengatakan bahwa pemerintah pusat juga telah mendorong seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

“Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM (Gerakan Pangan Murah),” kata dia.

Rachmi menegaskan bahwa harga komoditas yang dijual di GPM dikendalikan oleh pemerintah, karena sudah melibatkan cadangan pangan dan mitra-mitra pemerintah, baik dari asosiasi maupun BUMN.

“Harganya pasti lebih terjangkau. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan, khususnya 12 (komoditas) ini menjelang dan saat HBKM,” ujar Rachmi.

Dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Pemprov Jateng gelar 100 kali Gerakan Pangan Murah hingga Lebaran 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dewa gila pertama

depoqq
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Asimilasi Tertinggi

gojudi
BNPB: Kemungkinan korban longsor di Luwu bisa bertambah
Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi kendaraan motor milik korban yang tertimbun di bawah material tanah longsor Jalan Poros Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Luwu/am.
Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan para korban yang selamat dari bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendapatkan perawatan medis hingga kesehatannya pulih kembali.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan layanan kesehatan untuk korban itu di tangani oleh pemerintah daerah (pemda) melalui Puskesmas Luwu.

Informasi yang diterima dari Tim Pusdalops BNPB diketahui total ada 15 korban dalam bencana tersebut. Sebanyak 10 orang selamat dalam perawatan medis dan lima orang lainnya meninggal dunia.

Baca juga: Bertambah, Tim SAR temukan lagi korban tewas akibat longsor di Luwu

Abdul Muhari menjelaskan dari 10 orang korban selamat, lima diantaranya telah kembali ke rumah dan memulai aktivitas seperti biasa sejak Selasa (27/2). Kemudian lima orang lainnya masih dalam perawatan tenaga medis di puskesmas.

Para korban yang dalam perawatan tersebut mengalami luka yang cukup berat saat kejadian pada Senin (26/2) sekitar pukul 09.00 WIT. Mereka terkena hempasan material tanah longsor tepat saat sedang melintas di lokasi kejadian yakni Jalan Poros Bonglo pagi itu.

Sementara untuk korban meninggal, menurut dia, baru satu dari lima orang yang jasadnya ditemukan yakni pria berinisial RTN (50), warga Desa Dampan, Bekasem Utara, Luwu. Lalu keempat jasad lain masih dalam pencarian di bawah timbunan tanah.

Baca juga: BNPB peringatkan warga segera menjauh dari areal tanah longsor

Tim petugas gabungan masih membuka kemungkinan jumlah korban yang meninggal dunia bisa bertambah. Hal itu, kata dia, karena  proses penanggulangan pascabencana masih berlanjut dan saat kejadian di lokasi sedang cukup banyak warga.

Untuk itu tim telah mengerahkan beberapa unit alat berat, ekskavator dan buldozer, untuk mengurai timbunan longsor berkedalaman 100 meter di Jalan Poros dengan panjang 100 meter dan lebar delapan meter itu.

Baca juga: Pemkab Luwu buka dapur umum penanganan bencana longsor di Bastem Utara

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

selalu gacor
BNPB: Kemungkinan korban longsor di Luwu bisa bertambah
Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi kendaraan motor milik korban yang tertimbun di bawah material tanah longsor Jalan Poros Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Luwu/am.
Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan para korban yang selamat dari bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendapatkan perawatan medis hingga kesehatannya pulih kembali.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan layanan kesehatan untuk korban itu di tangani oleh pemerintah daerah (pemda) melalui Puskesmas Luwu.

Informasi yang diterima dari Tim Pusdalops BNPB diketahui total ada 15 korban dalam bencana tersebut. Sebanyak 10 orang selamat dalam perawatan medis dan lima orang lainnya meninggal dunia.

Baca juga: Bertambah, Tim SAR temukan lagi korban tewas akibat longsor di Luwu

Abdul Muhari menjelaskan dari 10 orang korban selamat, lima diantaranya telah kembali ke rumah dan memulai aktivitas seperti biasa sejak Selasa (27/2). Kemudian lima orang lainnya masih dalam perawatan tenaga medis di puskesmas.

Para korban yang dalam perawatan tersebut mengalami luka yang cukup berat saat kejadian pada Senin (26/2) sekitar pukul 09.00 WIT. Mereka terkena hempasan material tanah longsor tepat saat sedang melintas di lokasi kejadian yakni Jalan Poros Bonglo pagi itu.

Sementara untuk korban meninggal, menurut dia, baru satu dari lima orang yang jasadnya ditemukan yakni pria berinisial RTN (50), warga Desa Dampan, Bekasem Utara, Luwu. Lalu keempat jasad lain masih dalam pencarian di bawah timbunan tanah.

Baca juga: BNPB peringatkan warga segera menjauh dari areal tanah longsor

Tim petugas gabungan masih membuka kemungkinan jumlah korban yang meninggal dunia bisa bertambah. Hal itu, kata dia, karena  proses penanggulangan pascabencana masih berlanjut dan saat kejadian di lokasi sedang cukup banyak warga.

Untuk itu tim telah mengerahkan beberapa unit alat berat, ekskavator dan buldozer, untuk mengurai timbunan longsor berkedalaman 100 meter di Jalan Poros dengan panjang 100 meter dan lebar delapan meter itu.

Baca juga: Pemkab Luwu buka dapur umum penanganan bencana longsor di Bastem Utara

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Archon misterius

cara pinjaman mekar online
Politik kemarin, perairan IKN rawan hingga dorongan PPP jadi oposisi
Ilustrasi - Rangkuman berita politik kemarin, mulai Presiden Jokowi temui Anwar Ibrahim, rakernas PDIP hingga KPU. (ANTARA/Juns)
Jakarta (ANTARA) - ​​​​​​Berbagai peristiwa politik kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya TNI AL yang menyatakan perairan di dekat IKN rawan hingga adanya dorongan PPP menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya di sini.

TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.

“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.

Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan drone jenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh drone ANKA yang dibeli dari Turki.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024