maxwin bonanza bet 200

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Fakultas Pertanian UNS Batch 3 Diluncurkan******

SOLO —Ratusan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret atau FP UNS Solo menghadiri peluncuran buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Batch 3 di Auditorium, G.P.H Haryo Mataram, SH kampus setempat, Jumat (22/12/2023).

Ketua Panitia, Agung Wibowo, mengatakan pengadaan buku kisah inspiratif tersebut diharapkan bisa dilaksanakan setiap tahun. Selain kegiatan peluncuran buku, ada penampilan pentas musik dari masing-masing program studi yang ada di Fakultas Pertanian.

Promosi BRI Semakin Kuat: Kredit Tumbuh 12,53%, 9 Bulan Cetak Laba Rp44,21 T

Sementara itu Dekan Fakultas Pertanian UNS, Samanhudi mengatakan alumni menjadi bagian penting dari pengembangan institusi perguruan tinggi. “Bahkan di dalam akreditasi baik nasional maupun internasional alumni selalu ditanyakan. Oleh karena itu kami berharap dan membuka pintu seluas-luasnya bagi alumni untuk berperan aktif dalam pengembangan Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan,” kata dia dalam sambutan, Jumat.

Dia mengatakan selama ini alumni Fakultas Pertanian UNS sudah banyak memberikan kontribusi berupa fasilitas penunjang pembelajaran seperti gazebo. Plt. Wakil Rektor (WR) I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS Solo, Ahmad Yunus, juga menyinggung hal serupa. Menurutnya alumni memiliki peran penting bagi universitas.

“Alumni memang menjadi indikator penilaian baik kementerian maupun dari akreditasi nasional. Jadi memang penting sekali karena memang selalu ditanyakan bagaimana perguruan tinggi mendidik mahasiswanya dan setelah lulus menjadi alumni,” kata dia.

Menurutnya penting bagi alumni untuk terus berkarya. Selain itu alumni FP UNS secara khusus juga harus memperhatikan dan berkontribusi kepada masyarakat.

“Di mana alumni bersama perguruan tinggi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk apa perguruan tinggi dibangun tapi banyak alumni yang tidak berperan untuk masyarakat,” kata dia. Dia mengatakan banyak alumni UNS yang sudah berkontribusi secara aktif dalam berbagai bidang, baik di sektor swasta maupun negeri.

Dia mengatakan peluncuran buku ini bisa menjadi stimulus bagi yang lain untuk selalu memberikan konstribusi secara nyata. “Alumni itu lah yang akan membangun institusi ini untuk memajukan masyarakat kita,” kata dia.

Acara peluncuran buku tersebut dilanjutkan penampilan musik dari dosen dan mahasiswa. Ratusan mahasiswa yang memenuhi auditorium nampak menikmati lagu-lagu dangdut dan pop yang dibawakan para penampil. Tidak luput dari perhatian mahasiswa, ketika para jajaran dekanat ikut tampil.

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Dibekukan Kemendikbud, Anggota MWA UNS Solo: Saya Pahami Dulu******

SOLO–Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo, Mahendra Wijaya, mengatakan pihaknya baru akan memahami Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud) tentang pembekuan dan pembatalan pelantikan Rektor UNS Solo. 

Sedianya, pelantikan tersebut direncanakan dilaksanakan pada 12 April 2023 mendatang, yang mana masa jabatan Rektor UNS saat ini, Jamal Wiwoho berakhir pada 11 April 2023.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Saya belum baca. MWA sudah menerima suratnya pagi ini, selanjutnya nanti memahami dulu suratnya isinya apa,” kata dia ketika ditemui wartawan, Senin (3/4/2023).

Pantauan Solopos.com, ketika didatangi wartawan beberapa anggota MWA berkumpul di ruang Ketua MWA di Gedung Rektorat UNS. 

Namun, ketika anggota MWA satu per satu keluar ruangan, hampir semua memilih bungkam dan tidak mau memberikan keterangan terkait pembekuan MWA UNS dan pembatalan pemilihan rektor UNS Solo.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Ambisi Berdarah Besi

Asli Karanganyar, Guru Besar UNS Nunuk Suryani Jadi Dirjen GTK Kemendikbudristek******

SOLO —Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Nunuk Suryani menyampaikan akan menjalankan tugas sebagai Dirjen GTK ini dengan sebaik-baiknya.

“Mohon doa restu dan dukungannya, semoga saya bisa menjalankan amanah ini. Saya memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan guru di seluruh Indonesia,” terang Nunuk, Sabtu (25/2/2023), sebagaimana dilansir dari uns.ac.id.

Nunuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UNS yang telah memberikan dorongan dan dukungan.

“Saya bisa di titik ini berkat dukungan dari keluarga besar UNS. Bahkan Bapak Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho sangat mendukung dan memberikan izin kepada saya untuk berkiprah di Kemendikbudristek,” imbuh Nunuk.

Sebelum meniti karier di Jakarta, sejak 1990, Nunuk Suryani menjadi tenaga pengajar di S-1 Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Kemudian pada 2017 hingga 2020, Nunuk ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kemendikbudristek.

Bahkan dalam waktu bersamaan, dia juga dipercaya menjadi Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS hingga Juni 2020.
Pada 2020, perempuan kelahiran Karanganyar, 8 November 1966 ini mendapat amanah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemendikbudristek.

“Jadi sebelum dilantik menjadi Dirjen, saya menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal GTK dan delapan bulan ini juga merangkap sebagai Plt. Dirjen GTK. Saya terpanggil untuk mengikuti seleksi ini dan dari berbagai calon, Alhamdulillah saya terpilih untuk mengemban amanah ini,” imbuhnya.

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho mengaku bangga karena salah satu tenaga pengajar FKIP UNS yaitu Nunuk Suryani dilantik sebagai Dirjen GTK Kemendikbudristek.

Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pemerintah terhadap dosen-dosen UNS meningkat.

“Sebelum jadi Dirjen, Prof. Nunuk ini menjadi Sekjen GTK lalu Plt. Dirjen GTK. Ini menunjukkan prestasi beliau bagus. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Prof. Nunuk Suryani atas dilantiknya menjadi Dirjen GTK Kemendikbudristek,” ujar Jamal.

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Awal Mula Penyebab Konflik Rohingya hingga Diusir dari Myanmar******

SOLO —Awal mula penyebab konflik etnis Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar membuat penasaran masyarakat mengingat mereka mengungsi ke berbagai daerah, termasuk Aceh.

Pada Sabtu (2/12/2023), sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki, perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang Aceh. Para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pada Sabtu (2/12/2023) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Kedatangan para pengungsi tersebut mendapat penolakan dari warga setempat, dan meminta pihak terkait untuk segera menangani atau memindahkan mereka dari sana. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyebut adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian Rohingya di Indonesia.

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers tentang pengungsi Rohingya di Indonesia yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat (8/12/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Hal ini membuat publik semakin penasaran dengan awal mula penyebab konflik Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar.

Mengutip penelitian yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rohingya merupakan etnis penganut Islam dan mereka menetap di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka mengalami diskriminasi secara terstruktur, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hak-hak, penghancuran kampung-kampung mereka, juga dimusuhi oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Buddha.

Oleh karena itu, etnis Rohingya yang awalnya menetap di Myanmar, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka itu dan mengungsi ke berbagai wilayah negara-negara di sekitarnya. Mereka mengungsi dengan mengarungi lautan dan terpencar ke beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan mayoritas berada di Bangladesh.

Untuk mengetahui awal mula konflik dan penyebab etnis Rohingya hingga diusir dari Myanmar, masyarakat harus memahami akar permasalahan dari masa lalunya. Asal-usul mereka berawal jauh sebelum berdirinya Myanmar. Rohingya adalah keturunan penduduk muslim yang tinggal di Arakan jauh sebelum Inggris menguasai Myanmar dan Arakan.

Setelah kemerdekaan Myanmar, pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, Rohingnya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan penting di pemerintahan Myanmar. Bahkan, ada warga Rohingnya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940-1950.

Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya menjadi Presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Hal ini pula yang mempengaruhi keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.

Lei Wu

Mantan Rektor UNS Solo Koento Wibisono di Mata Jamal Wiwoho******

SOLO—Rektor Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Jamal Wiwoho, mengenang pribadi Koento Wibisono Siswomihardjo, yang merupakan Rektor UNS keempat periode 1987-1994.

“Rektor yang sangat bagus untuk mengembangkan UNS dengan fondasi-fondasi kebhinekaan dan di bawah kepemimpinan Prof Koento, Universitas Sebelas Maret itu berkembang pesat,” kata Jamal Wiwoho, Kamis (13/4/2023).

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Jamal mengenal Koento sebagai pribadi yang merakyat dan sangat dekat dengan civitas academica, meski statusnya sebagai rektor tidak membuat jarak dengan sekitarnya.

“Prof Koento adalah orang yang [memiliki] pribadi yang amat baik, pribadi yang sangat merakyat. Hubungan dengan para dosen, para mahasiswa, karyawan, sinergitas yang luar biasa,” lanjut dia.

Dia mengaku banyak belajar dari cara Koento memimpin UNS hingga bisa mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jamal menyampaikan dukanya karena kehilangan sosok intelektual yang dekat dengan semua orang.

“Kami amat berduka atas wafatnya Prof. Koento Wibisono Siswomihardjo, rektor keempat UNS Solo. Kami kehilangan sosok yang sangat merakyat, sosok yang mengembangkan UNS dengan begitu cepat, pengalaman dan kegigihannya memajukan UNS [patut dicontoh],” ujar dia.

Sebelumnya, mantan Rektor UNS Solo, Koento Wibisono Siswomihardjo, 92, meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta, Kamis (13/4/2023) dini hari.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Humas UTP Deddy Whinata Kardiyanto ketika dimintai keterangan Kamis (13/4/2023). “Ya saya dapat info dari whatsapp group berita duka,” kata Deddy.

Dari informasi yang diterima Solopos.com, mendiang akan diberangkatkan dari rumah duka di Jl. Wahid Hasyim No. 16, Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman.

Selanjutnya akan disemayamkan terlebih dahulu di Balairung UGM. Lalu akan diberangkatkan menuju makam keluarga di Makam Kempul, Taji, Prambanan, Klaten.

Dilansir dari ugm.ac.id, Koento menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pada 1951 menjadi mahasiswa Sosial dan Politik UGM yang saat itu masih berlokasi di Pagelaran Keraton Yogya.

Lalu dia menempuh Post Graduate Study pada 1970–1972 guna mempelajari filsafat barat di Leuven, Belgia. Setelahnya dia melanjutkan studi S3-nya di Leiden, Belanda di 1979 berkat undangan van Peursen, guru besar di Belanda sekaligus promotornya. 

Kemudian dia diuji doktoralnya di UGM pada 1982, yang membuatnya menjadi doktor filsafat pertama di UGM.

Selanjutnya, Koento menjabat rektor keempat UNS Solo periode 1987-1994. Terakhir, dia menjadi Guru Besar Emeritus Fakultas Filsafat UGM. Status Guru Besar Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada pensiunan guru besar baik karena reputasi maupun prestasinya sebagai pengajar. 

Sistem boneka pamungkas

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.