pangkalantoto2

bapak baptis perang bisnis

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

AP II Prediksi Puncak Mudik Penumpang Pesawat Terjadi Hari Ini******

PT Angkasa Pura II(Persero) memprediksi puncak arus balik penumpang libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024 melalui di 20 bandara yang mereka kelola bakal terjadi pada 2-4 Januari 2024.

Direktur Operasi AP II Agus Haryadi menyampaikan pada puncak arus balik libur natal dan tahun baru ini pihaknya memproyeksikan 245 ribu orang menumpang pesawat.

"Pada arus balik mulai 1-4 Januari 2024, sebanyak 20 bandara AP II diproyeksikan melayani penumpang pesawat sebanyak 935 ribu orang. Adapun puncak arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2024 dengan penumpang sebanyak 245 ribu orang," katanya Senin (1/1) seperti dikutip dari Antara.

"Saat puncak arus balik pada 2 Januari 2024, penumpang diperkirakan mencapai 165 ribu orang," katanya lagi.

Guna memastikan kesiapan personel dan fasilitas dalam melayani penumpang pesawat saat arus balik itu, pihaknya tengah menyiapkan beberapa titik penting operasional pelayanan.

"Melalui rencana operasi dan pelayanan, kami memastikan kesiapan dan kecukupan personel serta fasilitas bandara baik di sisi udara maupun sisi darat," ujarnya pula.

Agus menuturkan kolaborasi yang erat di antara stakeholder juga diperlukan untuk memastikan kelancaran arus balik.

"Terminal Operation Center di bandara-bandara AP II, juga Airport Operation Control Center (AOCC) di Bandara Soekarno-Hatta, dan Posko Monitoring Natal-Tahun Baru di seluruh bandara, menjadi wadah kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak untuk memastikan kelancaran operasional bandara, pergerakan pesawat di bandara, dan alur penumpang," ujar dia.

Adapun untuk titik penting operasi dan pelayanan yang disiapkan itu difokuskan pada adalah alokasi parkir pesawat, penanganan bagasi penumpang pesawat, ketersediaan moda transportasi publik dan lalu lintas di bandara.

Agus juga menuturkan koordinasi dengan maskapai dan perusahaan ground handling terus diperkuat, sehingga proses penanganan bagasi mulai dari pesawat hingga ke baggage claim area di terminal penumpang, dan sebaliknya, dapat berjalan baik dan lancar.

"Kelancaran penanganan bagasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Alokasi parkir pesawat juga mendukung kelancaran penanganan bagasi," katanya lagi.

Kemudian, AP II juga telah berkoordinasi dengan penyedia transportasi publik agar dapat melakukan rotasi dengan baik terhadap armadanya, sehingga dapat menyediakan transportasi bagi penumpang pesawat.

"Di Bandara Soekarno-Hatta, kami memiliki Land Transport Control Center (LTCC) untuk memantau pergerakan transportasi darat seperti taksi, bus, dan lainnya selama 24 jam. Ini guna memastikan ketersediaan armada bagi penumpang pesawat untuk mengantar mereka menuju tempat tinggal," ujarnya pula.

Selanjutnya, titik penting pada aspek pelayanan adalah manajemen terkait keterlambatan penerbangan, fasilitas publik, serta proses keberangkatan maupun kedatangan.

"Potensi keterlambatan penerbangan atau delay pasti ada, karena beragam faktor. Maskapai dan pengelola bandara akan menjalankan manajemen delay sesuai dengan prosedur dan regulasi," kata dia lagi.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Luhut Sebut Ada Indikasi Pelanggaran SOP di Ledakan Smelter PT ITSS******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan terdapat indikasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga menyebabkan ledakan di tungku smelternikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun, temuan itu baru berdasarkan investigasi awal. Penyelidikan dilakukan sejak 25 Desember lalu oleh tim dari Kemenko Marves, Kemenaker, Kemenperin, Korem, Polda, Polres, Kodim, serta pemerintah daerah

Untuk kesimpulan akhir, Luhut meminta Kapolda Sulawesi Tengah menyelesaikan investigasi tersebut.

Ia juga meminta Polri menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi.

"Saya minta Polri bertindak cepat dan tegas apabila ada bukti pelanggaran oleh perusahaan. Kejadian serupa di GNI tahun lalu sudah menjadi pelajaran bahwa kita serius dalam menegakkan hukum demi keselamatan pekerja. Pokoknya kita tidak mau main-main dengan keselamatan manusia," kata Luhut.

Luhut sendiri telah memimpin rapat koordinasi bersama dengan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, TNI, Polda Sulawesi Tengah, Polri, dan pemangku kepentingan daerah. Dalam kesempatan itu, Luhut mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menangani masalah tersebut dengan serius.

"Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Siapapun yang melanggar akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi semua K/L terkait harus bekerja sama dalam upaya penegakan ini," ujarnya.

Luhut juga menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang gagal menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup hingga membahayakan pekerja dan lingkungan.

Karenanya, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Untuk memastikan SOP dan panduan K3 di seluruh smelter nikel di Indonesia telah memadai dan dilaksanakan dengan baik.

"Kami tidak akan kompromi dengan kegagalan apapun dalam menerapkan standar keselamatan. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari insiden ini, dan kami akan memastikan keadilan bagi para korban serta keluarga mereka," pungkasnya.

Ledakan tungku smelter nikel PT ITSS terjadi pada Minggu (24/12) kemarin. Tungku smelter nikel PT ITSS berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Dari laporan terakhir, insiden ini telah menelan korban 19 orang meninggal yang terdiri atas 11 TKI dan 8 TKA, 29 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Penanganan korban masih dilakukan, termasuk mengevakuasi korban yang dirawat ke Makassar dan Jakarta.

Selain itu, pihak perusahaan juga sudah memberikan santunan sebesar Rp600 juta untuk korban yang meninggal dunia, di luar dari santunan dari BPJS.

[Gambas:Video CNN]

Dua puluh tahun angin musim semi

Keuangan BUMN Dipantau 9 Bulan Ini, Kalau Sakit Akan Ditutup******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal kembali memangkas perusahaan pelat merah yang tidak perform atau tidak menunjukkan perbaikan kondisi keuangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko usai menghadiri perayaan 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, Senin (8/1).

Tiko mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN selama sembilan bulan ke depan.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dan transform, kami akan tambah penutupan lagi," ujar Tiko seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Tiko belum mau membocorkan perusahaan mana yang berpotensi ditutup. Namun, ia menilai perusahaan yang masuk dalam PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun masih banyak yang perlu dikaji ulang.

"Kan banyak di PPA, ada 14 perusahaan lagi yang kami kaji," ucapnya.

Pada akhir Desember 2023, Kementerian BUMN telah membubarkan tujuh perusahaan BUMN.

Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut yaitu Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Adapun target terakhir Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang digolongkan dalam 12 klaster.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan target akhir transformasi bentuk pengelolaan BUMN dalam 12 klaster dan perampingan BUMN yang awalnya berjumlah 114 menjadi di bawah 40 BUMN.

Khusus klaster BUMN yang mengalami permasalahan keuangan dan usaha, kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu membentuk Holding Danareksa atau PPA.

Danareksa sendiri mengelola BUMN-BUMN kecil dan akan dilakukan scale up untuk menjadi BUMN yang besar.

PT PPA memiliki fungsi unik yaitu menangani BUMN-BUMN yang melakukan restrukturisasi, termasuk perusahaan pelat merah yang tidak lagi viable dan tidak lagi memberikan kontribusi maka dibubarkan.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

Hiburan Korea Band Kecilku

Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto buka suara soal lahan500 ribu hektare yang dikuasai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hadi mengatakan penguasaan tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) memang bersifat sah. Namun, ada jangka waktu yang ditetapkan.

"Oh, kalau HGU semuanya kan ada (di) keputusan menteri," komentar Hadi, dikutip dari detikcom, Rabu (10/1).

Mantan Panglima TNI itu hanya menekankan HGU bisa diperpanjang. Perpanjangan lahan tersebut bakal dilihat berdasarkan kepentingannya.

"Tentunya kita lihat sesuai kebutuhan, dan bisa diperpanjang," tandasnya.

Persoalan lahan Prabowo yang seluas Provinsi Bali atau Brunei Darussalam itu mencuat dalam debat ketiga calon presiden di Istora, Jakarta, Minggu (7/1). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan tanah Prabowo itu.

Mulanya Anies menyebut tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 ribu hektare. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, di mana kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo.

Prabowo tak terima dengan pernyataan Anies. Selain memotong pernyataan Anies dalam debat, capres nomor urut 2 itu mengklarifikasi lahan yang dipermasalahkan.

Menhan Prabowo menyebut lahan yang dimilikinya bukan 340 ribu hektare, melainkan hampir mendekati 500 ribu hektare. Namun, ia menekankan lahan seluas ratusan ribu hektare itu merupakan tanah HGU yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk proyek food estate.

"Saya sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi), bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! Saya siap!" katanya dalam Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

"Kemarin juga salah-salah mulu itu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya," tegas Prabowo.

Ia menegaskan lahan tersebut dimilikinya sebelum menjabat sebagai menteri pertahanan. Bahkan, Prabowo mengklaim sudah menyerahkan tanah tersebut ke negara.

[Gambas:Video CNN]