tenor kredit pintar

Buku Domesday

Data Kemnaker: 25 Ribu Pekerja Jadi Korban PHK Sepanjang 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 25 ribu pekerja di Indonesia jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan jumlah itu berasal dari berbagai daerah dan sektor industri.

"Jumlah tenaga kerja ter-PHK sampai Desember 2022 sebanyak 25.114 orang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Kemudian, untuk bidang pekerja yang paling banyak di PHK berasal dari aneka sektor industri dan industri dasar mencapai 5.805 orang di seluruh Indonesia, serta sektor pertambangan sebanyak 5.192 orang.

Sedangkan, yang paling sedikit terdampak PHK adalah pekerja di sektor pendidikan yang jumlahnya hanya 105 orang dari seluruh wilayah di Tanah Air.

Tak hanya itu, sepanjang tahun lalu masih ada juga pekerja yang dirumahkan. Dari data Kemnaker terdapat 8.813 pekerja yang di rumahkan pada 2022.

Sementara, untuk tahun ini belum ada perusahaan yang melaporkan sudah melakukan PHK ataupun akan melakukan PHK ke Kemnaker.

"Belum ada data (PHK tahun ini)," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Twitter Ditinggal Ratusan Pengiklan Kakap Usai Elon Musk Jadi Bos******

Sekitar 625 dari 1.000 perusahaan pengiklan teratas Twitterberhenti memasang hingga Januari 2023 ini, atau usai platform itu diakuisisi Elon Musk.

Beberapa merek-merek besar yang setop pasang iklan di antaranya seperti Coca-Cola, Unilever, Jeep, Wells Fargo, dan Merck.

Meski memberhentikan iklan, Wells Fargo masih menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan pelanggan.

Akibatnya, pendapatan bulanan Twitter yang bersumber dari 1.000 pengiklan teratas anjlok lebih dari 60 persen dari Oktober hingga 25 Januari, dari sekitar 7 juta menjadi lebih dari juta.

Data tersebut juga menunjukkan penurunan tajam bisnis Twitter, yang pada 2021 pendapatannya bisa mencapai ,5 miliar.

Setelah Musk mengambil alih perusahaan pada akhir Oktober, pengiklan mulai cemas dengan keamanan dan stabilitas platform. Sebab Musk saat itu berencana memangkas staf dan melonggarkan kebijakan moderasi konten.

Kemudian, pada awal November, Musk mengatakan Twitter telah mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar.

Meskipun bisnis iklan Twitter selalu jauh lebih kecil daripada pesaing Facebook dan Google, bisnis ini tetap menjadi penyumbang sebagian besar pendapatan perusahaan. Musk sekarang harus segera mengatasi masalah ini karena ia akan dihadapkan pada pembayaran bunga utang yang dia ambil saat membeli Twitter seharga miliar.

Twitter yang memangkas sebagian besar tim hubungan medianya tahun lalu, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Setelah awalnya berselisih dengan pengiklan, Musk kini tampaknya mencoba merayu mereka kembali ke platform. Twitter juga telah bermitra dengan perusahaan keamanan pihak ketiga. 

Musk mengatakan dalam cuitan awal bulan ini, bahwa tiga bulan sebelumnya sangat sulit, karena harus menyelamatkan Twitter dari kebangkrutan.

"Tetapi perusahaan sekarang cenderung mencapai titik impas jika kita terus melakukannya," ujar dia.

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Yahoo Bakal PHK 20 Persen Karyawan Akhir Tahun Ini******

Layanan mailing list Yahooakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 persen dari total tenaga kerjanya pada akhir tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk merestrukturisasi unit periklanannya.

"Keputusan ini tidak pernah mudah, tetapi kami yakin perubahan ini akan menyederhanakan dan memperkuat bisnis periklanan kami untuk jangka panjang, sekaligus memungkinkan Yahoo memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan dan mitra kami," kata juru bicara Yahoo, dikutip CNN, Jumat (10/2).

Juru bicara Yahoo menyebut divisi teknologi iklan lama perusahaan, Yahoo for Business, akan dirombak dan diubah menjadi divisi baru yang disebut Yahoo Advertising. Sebagai bagian dari perubahan itu, Yahoo berencana memangkas hampir 50 persen pekerja tahun ini.

Axios, yang pertama kali melaporkan berita tersebut, mengatakan PHK akan berdampak pada total lebih dari 1.600 orang. Namun, Yahoo belum menanggapi hal tersebut.

CEO Yahoo Jim Lanzone mengatakan kepada Axios dalam sebuah wawancara bahwa perubahan ini akan sangat bermanfaat bagi profitabilitas Yahoo secara keseluruhan dan akan memungkinkan perusahaan berinvestasi lebih banyak di bagian lain dari bisnisnya yang menguntungkan.

Pengumuman PHK Yahoo muncul di tengah semakin banyaknya perusahaan teknologi dan media memangkas biaya untuk menyesuaikan diri dengan penurunan belanja iklan digital di tengah ketidakpastian yang lebih luas dalam ekonomi global.

Sementara Yahoo yang identik dengan internet selama 1990-an, saat ini berjuang untuk menemukan relevansi karena Google mendominasi pencarian dan platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube.

[Gambas:Video CNN]

Fu Xian terlahir kembali di kota

Malaysia Sah Gantikan RI Pimpin 'OPEC' Sawit******

Indonesia resmi menyerahkan keketuaan 'OPEC' kelapa sawit ke Malaysia. Negeri Jiran itu bakal memimpin Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) selama 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia sekaligus Menteri Perladangan dan Komoditas Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof.

"Pada kesempatan ini secara resmi juga saya menyerahkan Keketuaan CPOPC kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof sebagai ketua Malaysia untuk periode 2023," kata Airlangga di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

RI-Malaysia lantas menyepakati Honduras bakal menjadi anggota ketiga 'OPEC' kelapa sawit tersebut.

"Tadi telah disepakati untuk memasukkan Honduras menjadi anggota ketiga dari CPOPC dalam waktu yang dekat," ungkap Airlangga.

Sementara itu, Wakil PM Malaysia Fadillah Yusof menjelaskan bahwa pertemuan hari ini adalah kelanjutan dari kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia pada Januari lalu.

Ia menegaskan bahwa hubungan erat kedua negara serumpun itu harus terbangun tidak hanya dalam bentuk business to business (B2B) dan government to government (G2G), tapi juga people to people.

PM Anwar Ibrahim memang sempat menyinggung soal eksistensi 'OPEC' kelapa sawit tersebut. Menurutnya, rencana membuat 'OPEC' kelapa sawit sudah dicanangkan sejak 2015, hanya saja tidak ada perkembangan.

Anwar mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar di dunia, disusul dengan Malaysia. Karena itulah menurutnya apabila kerja sama ini dapat berjalan, 'OPEC' kelapa sawit bisa terbentuk.

"Common-concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68 persen pengeluarannya (produksi CPO), kedua Malaysia. Kalau kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' dalam kelapa sawit," jelasnya dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Senin (9/1).

[Gambas:Video CNN]

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]