petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara kerja di internet dapat uang

396club 912Jutaan kata 113798Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kerja di internet dapat uang》

OIKN lakukan groundbreaking investasi swasta kelima di IKN pascapemilu******

OIKN lakukan groundbreaking investasi swasta kelima di IKN pascapemilu
Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR
Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama bergerak di finansial.
Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan groundbreaking investasi swasta kelima pascapemilu yang melibatkan sektor perbankan di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Bagi OIKN setelah pemilu sebenarnya tetap Presiden RI Joko Widodo, jadi kami di bawah komando beliau sebagai pemimpin terus mendorong maju untuk pembangunan, dan dalam waktu dekat strateginya adalah groundbreaking yang sudah empat kali dilanjutkan dengan groundbreaking kelima," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Agung mengatakan, groundbreaking investor swasta yang kelima dalam beberapa waktu lagi di mana OIKN mendorong sektor perbankan dalam groundbreaking kali ini.

"Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama yang bergerak di finansial. Jadi bank-bank masuk ke IKN untuk mulai membangun kantornya di mana di sana sudah ada Bank Indonesia yang sedang membangun kantornya di mana progres pembangunannya sudah mencapai 14 persen," katanya pula.

Kemudian Gedung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di IKN juga sedang dibangun, dan nanti disusul oleh Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bersama bank-bank membentuk mini financial center.

"Jadi ini merupakan strategi jangka paling pendek," kata Agung.

Setelah itu pada Agustus 2024, upacara HUT Kemerdekaan RI digelar di IKN dan upacara kemerdekaan ini menjadi simbol tonggak bagi bangsa Indonesia untuk memulai IKN sebagai ibu kota baru negara. Pada Agustus bukan lagi groundbreaking yang OIKN akan lakukan, namun topping offdi mana hotel-hotel yang dibangun IKN sudah beroperasi.

"Terakhir pada 20 Oktober 2024, kita akan dengan senang hati menyambut transisi kepemimpinan dari Presiden RI Joko Widodo kepada presiden selanjutnya yakni Presiden ke-8 RI, karena IKN ini bukan cita-cita Presiden Jokowi semata dan IKN merupakan cita-cita Presiden Pertama RI Ir Soekarno yang diwujudkan dengan kemampuan eksekusi Presiden ke-7 RI yakni Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI untuk masa depan," kata Agung pula.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking merupakan bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di IKN Nusantara.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN. Target pembangunan IKN sendiri tidak hanya berupa angka, namun juga hadirnya suatu ekosistem yang sudah berfungsi untuk dinikmati.
Baca juga: OIKN sebut insentif investasi di IKN paling menarik di Indonesia
Baca juga: OIKN: Investor Timur Tengah ajukan minat investasi sektor EBT di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KPU sebut honor petugas KPPS sudah didistribusikan sejak Kamis******

KPU sebut honor petugas KPPS sudah didistribusikan sejak Kamis
Ilustrasi - Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mempersiapkan surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara ulang Pemilihan Umum 2024 di TPS 07 Mojolegi, Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (18/2/2024). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/nym/pri.
KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut honor seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah didistribusikan sejak Kamis (15/2).

“Alhamdulillah, honor KPPS sudah kita bayarkan pada tanggal 15 Februari kemarin. Sudah tepat juga, tidak ada yang dikurang-kurangi atau dibawa kabur. Kami berkomitmen melaksanakan aturan,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain itu, Sahat juga menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi kesehatan petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu kelurahan (PPS).

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan sejauh ini anggota KPPS di wilayah Jakarta Pusat terpantau sehat.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh anggota KPPS khususnya di wilayah Jakarta Pusat agar menjaga kesehatan masing-masing.

“Alhamdulillah sejauh ini semua dalam kondisi sehat. Saya mengimbau kepada anggota KPPS maupun PPK dan PPS yang badannya kurang sehat agar segera berobat ke dokter. Jangan memaksakan diri,” kata Efni.

Sebelumnya pada tanggal 15 Februari, Efni juga mengungkapkan seorang anggota KPPS meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak mengantar logistik Pemilu 2024.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir penuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi si Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjol legal tenor bulanan

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
heroslot77
situs slot yang terpercaya
situs slot paling gacor terpercaya
merdekatoto
hokibet188
togel sgp49
erek erek 3d abjad az
situs slot terbaik indonesia
angka taysen lengkap
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot paling tergacor
Bab 2 pinjol cair ke gopay
Bab 3 singa789
Bab 4 pinjol usia 17
Bab 5 situs slot online terpercaya
Bab 6 agen633
Bab 7 slot dana 20 ribu
Bab 8 slot online77
Bab 9 slot online gacor 988
Bab 10 pengeluaranacau
Bab 11 g11bet
Bab 12 pinjam uang pakai dana
Bab 13 bocoran slot jarwo hari ini
Bab 14 demoslot4d2
Bab 15 slot gacor online hari ini
Bab 16 dapat uang banyak dalam waktu singkat
Bab 17 pinjaman online permata bank
Bab 18 axis voucher
Bab 19 bo slot gacor mudah maxwin
Bab 20 indo4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah330bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Berani, 2017

datukqq
Pengungsi banjir di jalur Pantura Demak dipindahkan secara persuasif
Pengungsi korban banjir dari Kabupaten Demak beristirahat di posko pengungsian Balai Desa Jati Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan berhasil memindahkan seluruh korban banjir di Desa Wonoketingal, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengungsi dengan mendirikan tenda di bahu jalan Jalur Pantura ke posko darurat secara persuasif, Selasa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa jumlah pengungsi yang telah dipindahkan seluruhnya ada 50 orang terdiri atas ibu, anak-anak, dan lansia.

Baca juga: Masa tanggap darurat banjir Demak-Kudus diperpanjang 14 hari

Puluhan korban banjir itu sebelumnya mendirikan tenda mandiri dengan terpal dan alas seadanya yang kurang representatif di bahu Jalan Raya Demak-Kudus, Jalur Pantura.

Kawasan itu dijadikan tempat untuk mengungsi karena lebih dekat dengan rumah sehingga mereka merasa bahwa keamanan harta benda lebih terjamin.

“Namun, di situ pula merupakan jalur utama pantura yang sudah mulai dilintasi pengendara sehingga dapat mengancam keselamatan warga yang mengungsi di sana,” ujarnya.

Baca juga: Baznas salurkan 600 paket logistik bantuan pada korban banjir di Demak

Melalui pendekatan persuasif maka, kata dia, puluhan warga sudah dipindahkan ke posko pengungsi BNPB di halaman kantor Desa Wonoketingal.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto memastikan posko tersebut terdiri atas dua tenda besar yang lebih layak karena telah disiapkan seluruh kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian anak, selimut, dan air bersih untuk korban banjir tersebut.

Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak

“Selain disiagakan mobil tangki air bersih, di posko itu juga disediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk para korban,” ujarnya.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Mengorbankan gunung dan sungai

chelsea 15 paito
China nilai pemilu Indonesia berjalan sukses
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, Senin (19/2/2024). ANTARA/Desca Lidya Natalia/am.
Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menilai pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 di Indonesia berlangsung lancar dan sukses.

"Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia atas terselenggaranya pemilu yang lancar dan sukses," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Senin.

Mao Ning pun menyebut Indonesia sebagai negara tetangga China yang bersahabat.

"Kami meyakini bahwa pilihan rakyat Indonesia adalah pilihan demi kepentingan masa depan dan kesejahteraan negara," tambah Mao Ning.

China, kata Mao Ning, berupaya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dengan tetap berpegang pada tema utama yaitu membangun komunitas dengan masa depan bersama.

"Juga menjalin rasa saling percaya, memperdalam kerja sama strategis di seluruh bidang dan mendorong pertumbuhan hubungan China-Indonesia yang berkelanjutan, sehat dan stabil sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua bangsa," kata Mao Ning.

Sebelumnya pada Minggu (18/2), Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang juga sudah menyampaikan ucapan selamat langsung kepada calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dalam pemungutan suara di Beijing, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga unggul dengan 271 suara disusul pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (178 suara) dan pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (82 suara).

Berdasarkan total surat suara yang sudah masuk ke penghitungan atau "real count" KPU RI mencapai 71,74 persen.

Berdasarkan pemantauan di situs web pemilu2024.kpu.go.id, Senin (19/2), data per pukul 21.00 WIB jumlah suara yang masuk sebanyak 590.579 TPS dari 823.236 TPS.

Berikut hasilnya yang disusun berdasarkan nomor urut pasangan capres-cawapres Pemilu 2024:

1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 24,26 persen atau 23.409.786 suara;
2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 58,61 persen atau 56.554.239 suara;
3. Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 17,14 persen atau 16.535.707 suara.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Prabowo-Gibran menang di TPS Beijing
Baca juga: Pemilih tambahan penuhi TPS Beijing dua jam sebelum penutupan
Baca juga: Keluar uang pribadi demi tunaikan tugas jadi panitia pemilu di Beijing

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Sekilas tentang melampaui

situs slot gacor terpercaya
KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang menata kotak suara untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat Kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/2/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

situs slot play
Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu beredar yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

Herzaky menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Reshufflekabinet hak prerogatif Presiden. Kami menghormati betul hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, lalu siapa menterinya, tentu beliaulah yang tahu. Silahkan ditanyakan kepada beliau,” kata Herzaky dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam

Dia mengatakan sebagai orang yang pernah menjadi prajurit militer, AHY selalu mendarmabaktikan hidup bagi bangsa dan negara.

“Jika negara memanggil, mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku mendengar adanya isu Menteri ATR Hadi Tjahjanto akan segera dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bappilu Demokrat sebut belum tahu pembicaraan antara Jokowi-AHY

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Baca juga: Spekulasi "reshuffle" kabinet mencuat usai pertemuan Jokowi dan SBY

Seiring kabar Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai Menko Polhukam, beredar isu AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam.

Presiden mengatakan dirinya akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif, yang berasal dari kalangan non partai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari non partai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2) lalu.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut Jokowi terus evaluasi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

produsen internasional

pola gacor kakek zeus
Jaksa KPK akan dakwa SYL terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Arsip foto - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan akan dikenakan dakwaan telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

"Tim jaksa mendakwa dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan pada para pejabat Eselon I beserta jajaran di Kementerian Pertanian RI termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dakwaan lengkap terhadap SYL akan dibacakan di persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ali menerangkan hari ini tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan kawan-kawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat.

Dengan pelimpahan tersebut penahanan para terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor.

Sedangkan jadwal sidang terhadap Syahrul Yasin Limpo saat ini masih menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Baca juga: KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Baca juga: KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Onmyoji hebat tingkat dewa

kakek zeus foto
Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah
Kakak dan adik Al Braim mencari kertas dan karton di bawah reruntuhan untuk digunakan sebagai bahan bakar di Rafah, Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu/Abed Zagout/am.
Moskow (ANTARA) - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin (19/2) mengatakan 26 negara anggotanya meminta Israel menghentikan operasi militer di Rafah, serta memastikan jeda kemanusiaan untuk pembebasan sandera dan penyediaan bantuan kemanusiaan warga Gaza.

Pekan lalu, Israel melancarkan serangan ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan mengambil tindakan besar-besaran di Rafah, dan memerintahkan kementerian pertahanan untuk mengembangkan rencana evakuasi penduduk sipil dari kota tersebut.

Seminggu terakhir, banyak pemimpin internasional menyuarakan keprihatinan mereka atas rencana serangan Israel ke Rafah.

“Nah, 26 (negara anggota Uni Eropa) mendukung pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, meminta pemerintah Israel untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap Rafah," kata Borrell setelah pertemuan Dewan Luar Negeri Uni Eropa.

"(Mereka) mengeluarkan pernyataan baru, yang pada dasarnya sama dengan pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, tetapi dengan paragraf tambahan, yaitu 'membutuhkan jeda kemanusiaan segera yang akan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan, pembebasan sandera tanpa syarat, dan penyediaan bantuan kemanusiaan,' tambahnya.

Sedikitnya 29.000 orang telah tewas akibat serangan di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.

Pada tanggal 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.

Baca juga: Biden: Tanpa perlindungan warga sipil, Israel tidak boleh serang Rafah
Baca juga: Israel ancam serang Rafah pada Ramadhan jika sandera tidak dibebaskan
Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024