slot deposit 5000 qris

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

RI Buka Peluang TikTok Shop Buka Lagi dengan 3 Syarat******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki membuka peluang bagi platform media sosial TikTokjika ingin membuka kembali layanan jual beli di Indonesia melaluiTikTok Shop.

Teten mengatakan TikTok harus mengikuti sejumlah syarat sebelum bisa membuka lagi bisnis digitalnya itu. Syarat tersebut yakni TikTok harus mematuhi peraturan yang berlaku soal platform perdagangan elektronik (e-commerce) dan media sosial di Indonesia.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Teten juga menegaskan bahwa TikTok harus memiliki kantor yang berbadan hukum di Indonesia, bukan kantor perwakilan.

Selain itu, TikTok juga diminta mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, sesuai dengan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti kita akan menyikapi bagaimana supaya mereka bisnis sustain(berkelanjutan) itu dilengkapi lagi di bidang kebijakan platform dan di perdagangan secara elektronik," ujar Teten lebih lanjut.

Diketahui, CEO TikTok Shou Zi Chew telah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Jokowi setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup TikTok Shop.

Namun, Jokowi mensyaratkan agar Shou bertemu terlebih dahulu dengan Teten untuk membahas kelanjutan nasib TikTok Shop di Indonesia.

"Saya menangkap betul urusan presiden karena memang yang terdampak di e-commerce itu kan UMKM, nah jadi saya diminta untuk menerima TikTok," kata Teten.

Teten belum mengungkapkan tanggal berlangsungnya pertemuan dengan Shou dan detail topik pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Nantilah, kan kita kalo ketemu pasti. Saya sih kalau ditugasin presiden pasti saya lakukan," ucapnya.

rencana penyelamatan sampah

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Bandara Kertajati Mulai Beroperasi Penuh Hari Ini******

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi beroperasi penuh menggantikan Bandara Husein Sastranegara pada Minggu (29/10) ini.

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memastikan penataan rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berjalan lancar terkait perubahan status itu.

"Jadi, pada intinya buat kami prioritas yang pertama ini adalah bagaimana menyukseskan penataan ini," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/10) seperti dikutip dari Antara.

"Bandara ini sudah beroperasi sejak 2018 hanya saja pada saat itu akses daratnya Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang -Dawuan) belum terealisasi, Bandara Kertajati jadi tidak optimal. Nah, Tol Cisumdawu sudah diresmikan Bapak Presiden boleh dibilang akses memutus persoalan kemarin yang tidak terintegrasi. Ini momentum yang kami jaga," ucap Awaluddin.

Ia mengatakan tujuan penataan tersebut dilakukan untuk dapat mengembangkan potensi penerbangan di Jabar, khususnya untuk rute internasional. Sebab, kata Awaluddin, Bandara Husein Sastranegara terkendala terkait dengan landasan pacu.

"Soal penataan, Bandara Husein ini kan bandara komersial yang dioperasikan dari basis TNI AU. Jadi, memang ada kekurangan yang kalau dikembangkan trafik di Jabar jadi sedikit terkendala. Salah satunya panjang landas pacu Bandung (Husein Sastranegara) ini kan landasan pacunya cuma 2.200 meter lebar 45 meter bisa dipastikanwide body aircraftitu tidak bisa. Itu berarti potensi penerbangan internasional itu kecil, kenapa? karena penerbangan internasional di atas 5 jam penerbangan," ujarnya.

Menurutnya, setelah penataan tersebut dilakukan, langkah selanjutnya, yaitu meningkatkan rute penerbangan di Bandara Kertajati.

Untuk pengoperasian pada 29 Oktober 2023, Bandara Kertajati melayani tujuh rute domestik, yaitu Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, dan Palembang. Terdapat total tiga maskapai yang melayani rute itu.

"Secepatnya trafik harus didongkrak maksimal. Jadi misalnya, yang tiga maskapai jadi enam maskapai kan jadi dobel terus misalnya, rute yang tujuh jadi 14 kan semua bisa dihitung. Kalau sekarang saja kami dengan tiga maskapai terus kemudian tujuh rute kan itu bisa dapat 32-34 penerbangan," ujar Awaluddin.

"Sehingga dalam konteks ini, jadi dengan peningkatan fasilitas, peluang untuk menumbuhkan traffic terjadi. Saat ini, Bandung (Husein Sastranegara) hanya 18-20 penerbangan sehari," kata dia menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, AirNav Indonesia juga mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait peralihan pelayanan penerbangan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati mulai 29 Oktober 2023.

Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B. Pramesti menyatakan AirNav Indonesia telah menyiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam peralihan dari sisi pelayanan navigasi penerbangan terkait infrastruktur, peralatan, SDM, dan prosedur penerbangan.

Aksesibilitas dari dan ke Bandara Kertajati juga semakin dipermudah oleh pemerintah karena konektivitas antarmoda yang sudah disiapkan sehingga para penumpang yang ingin terbang melalui bandara tersebut akan diuntungkan dengan akses yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah.

Evolusi super kelahiran kembali

Bahlil Respons Isu Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons isu penunjukan dirinya sebagai wakil ketua tim pemenangan Prabowo Subiantodi Pilpres 2024.

"Yang tunjuk siapa ya? Saya enggak tahu ya. Tak ada, saya belum dengar itu saya. Saya tak tahu, bos saya kan Presiden (Joko Widodo)," bantah Bahlil di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

"Saya menteri investasi, saya kan bukan ketua umum partai. Saya hari ini diperintahkan Bapak Presiden Jokowi untuk mengurus investasi, tidak mengurus yang lain-lain. Andaikan pun itu (penunjukan timses Prabowo) ada, ya belum tahu siapa yang akan memberikan perintah itu," sambungnya.

Sementara itu, soal isu penolakan namanya sebagai ketua tim pemenangan Prabowo oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Bahlil menjawabnya santai.

"Tanya Pak Airlangga saja ya. Saya saja tidak tahu apa-apa. Pak Airlangga main tolak-tolak saja, dia nolak diri sendiri itu," kelakar Bahlil.

Sumber CNNIndonesia.com menyebutkan nama Bahlil sudah diputuskan oleh koalisi partai politik pengusung Prabowo. Bahlil disebut bakal mendampingi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Rosan Roeslani yang diklaim menjadi ketua tim pemenangan Prabowo.

"Sudah diputuskan Rosan Roeslani Ketua Tim Pemenangan Prabowo, Bahlil Wakil Ketua sekaligus Koordinator Relawan," kata sumber tersebut, Senin (16/10).

Rencana pemilihan ketua timses Prabowo itu dibicarakan serius dalam pertemuan petinggi Koalisi Indonesia Maju di Kertanegara IV pada Jumat (13/10) lalu. Bahkan, awalnya Prabowo dibisiki untuk menunjuk Bahlil sebagai ketua timses.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diklaim menolak usulan Bahlil menjadi pucuk pimpinan tim pemenangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tak sepakat.

Menurutnya, Bahlil masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Airlangga lantas menyodorkan dua nama lain, yakni Rosan Roeslani serta Sakti Wahyu Trenggono.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Zulhas Bocorkan Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Hingga Tahun Depan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut program bantuan sosial ataubansos beras 10 kilogram (kg) per bulan bagi 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dilanjutkan hingga tahun depan.

"Jadi akan ada lagi bantuan yang 10 kg untuk 21 juta keluarga itu, ini diteruskan sampai tahun depan," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, Senin (6/11).

Ia juga mengklaim harga beras di pasaran sekarang ini sudah tak mengalami kenaikan dan berangsur mulai turun. Kendati demikian, pemerintah tetap akan meneruskan program beras bansos yang sejatinya diharapkan mampu mengendalikan harga di pasaran tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang bansos beras hingga Desember 2023, dengan tambahan anggaran Rp2,67 triliun.

Ia mengatakan perpanjangan bansos dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, di tengah ancaman El Nino.

"Ini keluarga program keluarga harapan (PKH) dan keluarga-keluarga yang selama ini mendapatkan bantuan sembako dari APBN kita secara langsung. APBN memberikan bantuan setiap KPM ini 10 kg setiap bulan, dari September 2023-Desember 2023, 4 bulan, karena El Nino mengalami dampak cukup panjang," katanya.

Bahkan, Jokowi menjanjikan bansos beras 10 kg per bulan diperpanjang pada Januari 2024-Maret 2024. Asalkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mencukupi.

Di lain sisi, Pemerintah juga mengurangi 690 ribu keluarga penerima bansos beras dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait.

Pemangkasan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang diperintahkan Jokowi memimpin pembagian bansos ini. Nantinya, angka penerima baru ini berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan koreksi data penerima berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial. Ia menyebut ada beberapa penerima manfaat sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.

[Gambas:Video CNN]

Nona Junhuan

Menteri ATR Respons Santai Gugatan Rp28 T Pontjo Sutowo******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menanggapi santai gugatan ganti rugi Rp28 triliun yang dilayangkan Pontjo Sutowo kepada pemerintah.

Hadi mengatakan pihaknya sudah resmi tidak memperpanjang hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco milik Pontjo di Hotel Sultan. Dengan begitu, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi selepas menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Raja satu suara dengan Hadi bahwa kementeriannya tidak memperpanjang HGB Indobuildco. Ia juga menanggapi santai gugatan Rp28 triliun tersebut.

"Ya memang itu keputusannya (perpanjangan HGB ditolak). Perkara ini (gugatan Indobuildco) bukan perkara baru. Berkali-kali diuji pengadilan dan mereka kalah," ujar Raja.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tutupnya.

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melayangkan gugatan ganti rugi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum harus ditindak. Ia menilai PPKGBK main hakim sendiri, terutama saat memasang portal beton sehingga menghalangi akses Hotel Sultan.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," ujarnya di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com.

Ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]