pola gacor 5 lion megaways

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Daftar 5 Tol Gratis Sambut Libur Natal dan Tahun Baru 2024******

Sejumlah ruastoldi Jawa dan Sumatera bakal dioperasikan secara fungsional alias gratissaatliburNatal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (21/11).

Ia mengatakan sejumlah tol itu bakal dioperasikan demi mendukung kelancaran arus lalu lintas yang kerap meningkat saat musim liburan.

1. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 3 Sadang-Kutanegara

2. Tol Solo-Yogyakarta ruas Kartasura-Karanganom

3. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat

4. Tol Bangkinang-Tanjung Alai

5. Tol Binjai-Langsa seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura

Selain ruas tol yang beroperasi secara fungsional, pelebaran jalan atau penambahan satu ruas A dan B di Ruas Tol Cikampek-Palimanan juga sudah diselesaikan untuk mendukung kelancaran arus Nataru 2024.

"Kemudian juga sudah dilakukan pelebaran Jalan Tol Cikampek-Palimanan untuk mengantisipasi dari Cisumdawu km 71 hingga km 85 akan dapat kita manfaatkan untuk Nataru pada H-10," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Bupati Subang Usul UMK 2024 Naik 12,33 Persen, Dekati Rp4 Juta******

Bupati Subang Ruhimat mengusulkan upah minimumkabupaten/kota (UMK) 2024 naik 12,33 persen mendekati Rp4 juta.

Saat ini, UMK Subang berada di level Rp3,27 juta. Jika naik 12,33 persen atau sekitar Rp403 ribu, maka upah buruh di Subang, Jawa Barat akan melesat ke Rp3,67 juta.

Usul ini disampaikan langsung Bupati Subang Ruhimat kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui sepucuk surat. Surat itu bernomor TK/01/4986/Disnakertrans tertanggal Rabu (22/11).

"Dengan ini kami menyampaikan usulan rekomendasi UMK Subang 2024 sebesar Rp3.677.626,65 atau naik sebesar 12,33 persen dari UMK 2023 sebesar Rp3.273.810,60," tulis surat yang ditandatangani Ruhimat, dikutip Jumat (24/11).

"Usulan rekomendasi ini disampaikan sebagai pertimbangan Pj Gubernur Jawa Barat (Bey Machmudin) dalam menetapkan UMK Subang 2024," tandasnya.

Isi surat tersebut dibenarkan oleh Federasi Serikat Buruh Persatuan-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBP-KASBI) Subang.

Sekretaris Umum FSBP-KASBI Subang Rahmat Saputra menegaskan pihaknya akan mengawal rekomendasi tersebut sampai ditetapkan. Ia dan kawan-kawan buruh tak ingin ada perubahan.

"Iya benar, Subang rekomendasi kenaikannya sebesar 12,33 persen. Itu harapannya, rekomendasi dari Subang tidak berubah dan ditetapkan sesuai rekomendasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Terpisah, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengaku sudah menerima usulan UMK 2024 dari Pemkab Subang. Ia menyebut rekomendasi itu memang tidak berlandaskan pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, melainkan tuntutan pekerja.

Bey menyebut semua rekomendasi dari kabupaten/kota di Jawa Barat rencananya dibahas pada 27 November 2023. Lalu, penetapan UMK akan dilakukan pada 30 November 2023.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

UMP Sumut 2024 Naik 3,67 Persen Jadi Rp2,7 juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP)Sumatera Utara (Sumut) 2024 ditetapkan menjadi Rp2.809.915. Angka tersebut naik 3,67 persen dari UMP tahun lalu sebesar Rp2.710.493.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemprov Sumut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif karena geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan indikator penetapan UMP yang menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023.

Hassanudin mengaku pihaknya akan membentuk tim monitoring untuk memastikan struktur upah ini diterapkan di semua perusahaan. Dia juga meminta agar pemkab/pemko segera menentukan UMK sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

"Kita akan bentuk tim monitoring untuk memastikan ini diterapkan dan untuk kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tetapi tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada," jelasnya.

Dia juga memastikan Pemprov Sumut bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumut kuartal III sebesar 4,94 persen dan inflasi sebesar 2,15 persen (yoy) pada September 2023.

"Kita akan terus berupaya mengendalikan inflasi bersama dengan stakeholder lainnya sehingga bahan-bahan pokok bisa dijangkau pekerja kita. Saya juga sarankan kepada pekerja agar bergabung dengan koperasi, sehingga mudah dijangkau program-program pemerintah seperti operasi bahan pangan, pelatihan dan lainnya," bebernya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Youyaoqi

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]