ligamansion2 rtp

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Mahfud Pamer Sukses Bereskan Polemik 15 Tahun GKI Yasmin di Bogor******

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memamerkan peran dirinya sebagai Menko Polhukam yang berhasil meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor usai berpolemik selama 15 tahun.

"Saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 ada sengketa tentang Gereja Yasmin di Bogor, tidak selesai-selesai berapa kali ganti presiden," kata Mahfud dalam konser lilin putih di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1) malam.

Mahfud mengatakan polemik pembangunan GKI Yasmin tak terselesaikan meski beberapa ganti pemimpin. Ia sebagai Menko Polhukam kemudian berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya terkait hal tersebut.

"Dan pada bulan April 2023 setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah, di bawah perlindungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.

"Semua itu saya dedikasikan, dan harus kita dedikasikan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia," sambungnya.

Pemerintah meresmikan GKI Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin pada 9 April 2023 lalu. Peresmian gereja ini telah diperjuangkan jemaat melalui proses panjang selama 15 tahun terakhir.

Pada 19 Juli 2006, pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB dengan Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama GKI Pengadilan (Yasmin).

Namun, lima tahun kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011, Pemkot Bogor menarik izin tersebut lewat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011. Pencabutan itu diambil dengan dalih penolakan dari warga sekitar. Warga menuding salah satu syarat pendirian GKI Yasmin telah dipalsukan.

Keputusan itu sekaligus menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.

Lalu, pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Tawaran itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

Katalog dewa perang terkuat

General Motors PHK 1.300 Karyawan di Awal Tahun Baru******

General Motors (GM) bakal memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 1.300 karyawannya di Michigan, Amerika Serikat, pada awal Januari 2024.

Berdasarkan laporan Reuters, produsen mobil terbesar di Negeri Paman Sam bakal menyasar dua pabrik untuk PHK massal ini.

Pertama, 945 pekerja bakal diberhentikan di pabrik perakitan Orion. Kemudian, 350 pekerja di pabrik Lansing Grand River bakal di-PHK imbas berakhirnya produksi Chevrolet Camaro. Pabrik ini mempekerjakan sebanyak 1.400 orang.

CEO GM Mary Barra mengatakan penundaan tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan perubahan teknis dan lainnya, di mana bisa membuat produksi truk lebih efisien dan murah sehingga lebih menguntungkan.

Meski memberikan 'kado tahun baru' berupa PHK massal, GM menjanjikan tawaran lain kepada para karyawan terdampak. Perusahaan bakal menawarkan posisi di pabrik lain kepada pekerja dengan upah per jam.

Gonjang-ganjing PHK sebenarnya tak hanya menimpa General Motors. Salah satu saingan GM, Ford, juga menghadapi masalah dengan para pekerjanya.

Ford mengatakan pada Oktober 2023 lalu bahwa perusahaan harus mengurangi satu shift pekerjaan di pabriknya yang memproduksi mobil listrik F-150 Lightning. Namun, ini diklaim hanya sementara.

Pada akhirnya, kapasitas produksi truk listrik tersebut terdampak. Ford disebut telah memberi tahu pemasoknya bahwa F-150 Lightning yang akan diproduksi pada Januari 2024 hanya 1.600 unit per minggu alias separuh dari rencana awal.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes******

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

Lihat Juga : Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir

Kritik juga disampaikan pengacara kondang Hotman Paris memprotes aturan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Ia menilai pungutan pajak 40 persen terlalu tinggi dan bisa mematikan usaha.

"Apa ini benar!? Pajak 40 persen? Mulai berlaku Januari 2024?? Super tinggi? Ini mau matikan usaha?? Ayok pelaku usaha teriaaakkk," tulis Hotman dalam unggahannya, Sabtu (6/1).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu. Putusan ini juga diklaim sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," sambungnya.

Secara umum, ia menyebut mulanya dua sektor yang masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Lydia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT menjadi 10 persen.

"Namun, Undang-undang juga mengatur untuk hiburan khusus, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan tarif paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen," tandasnya.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dua puluh tahun angin musim semi

AP II Prediksi Puncak Mudik Penumpang Pesawat Terjadi Hari Ini******

PT Angkasa Pura II(Persero) memprediksi puncak arus balik penumpang libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024 melalui di 20 bandara yang mereka kelola bakal terjadi pada 2-4 Januari 2024.

Direktur Operasi AP II Agus Haryadi menyampaikan pada puncak arus balik libur natal dan tahun baru ini pihaknya memproyeksikan 245 ribu orang menumpang pesawat.

"Pada arus balik mulai 1-4 Januari 2024, sebanyak 20 bandara AP II diproyeksikan melayani penumpang pesawat sebanyak 935 ribu orang. Adapun puncak arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2024 dengan penumpang sebanyak 245 ribu orang," katanya Senin (1/1) seperti dikutip dari Antara.

"Saat puncak arus balik pada 2 Januari 2024, penumpang diperkirakan mencapai 165 ribu orang," katanya lagi.

Guna memastikan kesiapan personel dan fasilitas dalam melayani penumpang pesawat saat arus balik itu, pihaknya tengah menyiapkan beberapa titik penting operasional pelayanan.

"Melalui rencana operasi dan pelayanan, kami memastikan kesiapan dan kecukupan personel serta fasilitas bandara baik di sisi udara maupun sisi darat," ujarnya pula.

Agus menuturkan kolaborasi yang erat di antara stakeholder juga diperlukan untuk memastikan kelancaran arus balik.

"Terminal Operation Center di bandara-bandara AP II, juga Airport Operation Control Center (AOCC) di Bandara Soekarno-Hatta, dan Posko Monitoring Natal-Tahun Baru di seluruh bandara, menjadi wadah kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak untuk memastikan kelancaran operasional bandara, pergerakan pesawat di bandara, dan alur penumpang," ujar dia.

Adapun untuk titik penting operasi dan pelayanan yang disiapkan itu difokuskan pada adalah alokasi parkir pesawat, penanganan bagasi penumpang pesawat, ketersediaan moda transportasi publik dan lalu lintas di bandara.

Agus juga menuturkan koordinasi dengan maskapai dan perusahaan ground handling terus diperkuat, sehingga proses penanganan bagasi mulai dari pesawat hingga ke baggage claim area di terminal penumpang, dan sebaliknya, dapat berjalan baik dan lancar.

"Kelancaran penanganan bagasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Alokasi parkir pesawat juga mendukung kelancaran penanganan bagasi," katanya lagi.

Kemudian, AP II juga telah berkoordinasi dengan penyedia transportasi publik agar dapat melakukan rotasi dengan baik terhadap armadanya, sehingga dapat menyediakan transportasi bagi penumpang pesawat.

"Di Bandara Soekarno-Hatta, kami memiliki Land Transport Control Center (LTCC) untuk memantau pergerakan transportasi darat seperti taksi, bus, dan lainnya selama 24 jam. Ini guna memastikan ketersediaan armada bagi penumpang pesawat untuk mengantar mereka menuju tempat tinggal," ujarnya pula.

Selanjutnya, titik penting pada aspek pelayanan adalah manajemen terkait keterlambatan penerbangan, fasilitas publik, serta proses keberangkatan maupun kedatangan.

"Potensi keterlambatan penerbangan atau delay pasti ada, karena beragam faktor. Maskapai dan pengelola bandara akan menjalankan manajemen delay sesuai dengan prosedur dan regulasi," kata dia lagi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Saatnya Borong Belanjaan, Transmart Full Day Sale Kembali 14 Januari******

Transmart Full Day Sale balik lagi nih besok, Minggu (14/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Saatnya borong belanjaan yang banyak!

Promo ini berlangsung cuma satu hari, dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudianupgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank, ya. Supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Dewa Pedang Kekacauan

Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes******

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

Lihat Juga : Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir

Kritik juga disampaikan pengacara kondang Hotman Paris memprotes aturan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Ia menilai pungutan pajak 40 persen terlalu tinggi dan bisa mematikan usaha.

"Apa ini benar!? Pajak 40 persen? Mulai berlaku Januari 2024?? Super tinggi? Ini mau matikan usaha?? Ayok pelaku usaha teriaaakkk," tulis Hotman dalam unggahannya, Sabtu (6/1).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu. Putusan ini juga diklaim sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," sambungnya.

Secara umum, ia menyebut mulanya dua sektor yang masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Lydia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT menjadi 10 persen.

"Namun, Undang-undang juga mengatur untuk hiburan khusus, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan tarif paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen," tandasnya.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Video CNN]