petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

surya777

togel 58 95Jutaan kata 319995Orang-orang telah membaca serialisasi

《surya777》

Presiden Iran: Masjid negara Islam harus perkuat kesadaran soal Gaza******

Presiden Iran: Masjid negara Islam harus perkuat kesadaran soal Gaza
Arsip foto - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Seyyed Ebrahim Raisi (kiri) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Teheran (ANTARA) - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan masjid-masjid di seluruh negara Islam harus meningkatkan kesadaran tentang penderitaan rakyat Palestina di Gaza, yang menurutnya saat ini menjadi isu utama dunia Islam dan kemanusiaan.

“Saat ini, meningkatkan kesadaran tentang (situasi) Muslim Palestina yang tak bersalah di Gaza, sebagai isu utama dunia Islam dan juga isu kemanusiaan di seluruh dunia, harus dilakukan melalui kegiatan masjid di seluruh wilayah Islam," kata presiden Raisi, Sabtu malam saat mengunjungi Masjid Raya Aljir di ibu kota Aljazair.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan Iran dan Aljazair memiliki sikap yang sama dalam isu Palestina, menambahkan bahwa jika seluruh negara Islam mempunyai pendirian yang sama mengenai isu tersebut, rezim Israel tidak akan berani melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Raisi merujuk pada persatuan di kalangan negara Muslim, menyebutnya sebagai kebutuhan paling penting bagi dunia Islam.

Menurutnya, Iran telah siap memperluas kerja sama budaya dengan Aljazair sebagai bagian dari upaya untuk membantu memperkuat persatuan tersebut.

Selama kunjungan ke Masjid Raya Aljir, yang merupakan masjid terbesar di Benua Afrika dan terbesar ketiga di dunia, Presiden Iran didampingi Menteri Pendidikan Aljazair Abdelhakim Belabed.

Kunjungan ke Masjid Aljir merupakan salah satu agenda Raisi selama berada di Aljazair, di mana dia menghadiri KTT Forum Negara-negara Pengekspor Gas (GECF) ke-7 pada Sabtu. Raisi tiba di sana pada hari yang sama untuk perjalanan selama dua hari.

Baca juga: WHO: Jumlah korban tewas karena serangan Israel di Gaza lampaui 30.000
Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi ******

Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi 
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan agar Provinsi Aceh terus mengoptimalkan bonus demografi, mengingat di beberapa provinsi sudah mulai meninggalkan bonus demografi ini.   

"Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat rasio ketergantungan (dependency ratio) 44,33," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  

Hasto menyampaikan, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif ada di angka 67,56 persen, tetapi rasio ketergantungan du tahun 2023 masih cukup berat, yakni 48,01.  

"Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang, dan puncak bonus demografi itu terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil," ujar dia.

Untuk itu, ia mengingatkan agar bonus demografi mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena apabila menginginkan pendapatan per kapita naik, maka seluruh pihak harus memperjuangkan peningkatan angka tersebut meski berat.  

"Jadi secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi, maka kalau stunting enggak turun, sedih, kita akan terjebak dalam pendapatan kelas menengah atau middle income trap," ucapnya.  

Kondisi pendapatan kelas menengah yakni saat sebuah negara sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.

Provinsi Aceh, lanjut dia, mempunyai prospek di tahun 2027 karena angka ketergantungannya rendah, tetapi setelah 2027, Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus tetap waspada, karena akan dipenuhi oleh penduduk usia tua atau aging population, mengingat angka harapan hidup meningkat, sehingga mereka harus diberdayakan agar produktif.

"Kalau balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang kontrasepsi IUD, terapi kalau lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?" tuturnya.

Ia menegaskan, program menurunkan jumlah lansia tidak ada, oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak, dan apabila tidak dioptimalkan, maka pada tahun 2035 akan banyak lansia yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.

"Untuk menyikapi hal tersebut, saya mengimbau data kependudukan harus dihidupkan, dan visi ke depan harus berbasis data, itu harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data," kata Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN: Remaja penentu kualitas SDM dan bonus demografi

Baca juga: Presiden minta Forum Rektor siapkan SDM unggul agar RI tak tertinggal

Baca juga: Pemerintah siapkan pendidikan vokasi hadapi bonus demografi

Baca juga: Kepala BKKBN: Posyandu remaja kunci produktif hadapi bonus demografi


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia******

Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia
Yayasan Save the Children Indonesia berkolaborasi bersama Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat melayani imunisasi dasar dan PCV bayi, Senin (26/2/2024). ANTARA/Hana Kinarina/am.
dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gak peduli sama imunisasi, sekarang tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,
Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari.

Dengan cuaca yang demikian,  wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur.

Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Jam belum genap menunjukkan pukul 9 pagi, namun halaman posyandu yang sempit itu sudah padat dengan kerumunan warga, dari tua hingga balita.

Riuh tawa suara para ibu sesekali terdengar bersahutan dengan teriakan tangis anak-anak di salah satu sudut halaman posyandu.

Ya, hari itu memang jadwal bulanan Posyandu Mawar 1 menggelar pemeriksaan umum sekaligus pemberian imunisasi dasar dan pneumonia atau PCV bagi anak-anak.

Ada empat meja yang diletakkan di tiap sudut halaman posyandu untuk difungsikan sebagai pos tindakan, mulai dari pos administrasi, pengecekan, hingga pemberian imunisasi. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan tindakan hari itu berasal dari Puskesmas Langko yang berjarak sekira 13 km.

Ketua Kader Posyandu Marsidah mengatakan situasi pagi itu sudah berjalan rutin setiap bulan sejak Desa Kerembong mendapat intervensi dari yayasan swasta Save the Children Indonesia pads tahun 2021.

Sebelum mendapat intervensi, ia bercerita posyandu menjadi tempat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh warga desa karena minimnya aktivitas di posyandu, dibarengi dengan rendahnya minat warga pada masalah kesehatan.

Pengakuan Marsidah itu bukan tanpa alasan sebab riset dari yayasan tersebut menemukan Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi wilayah termiskin ketujuh di NTB, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13 persen pada tahun 2021.

Tingginya angka kemiskinan tersebut berkelindan pula dengan minimnya fasilitas kesehatan sehingga membuat 29 ribu anak di kabupaten tersebut menderita gejala infeksi pernapasan akut, utamanya pneumonia.

Dengan angka yang demikian tinggi, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah, tidak terkecuali di Desa Kerembong.

Bukan hanya itu, angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi satu dari delapan kabupaten yang menyumbang angka kasus pneumonia pada anak secara signifikan di Provinsi NTB hingga memosisikan provinsi tersebut dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi se nasional pada tahun 2020. Ikhtiar 1.100 kader posyandu

Bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Desa Kerembong, penyakit pneumonia adalah penyakit turunan  sehingga mereka percaya akan sembuh dengan sendirinya.

“Dulu itu, kalau ada warga yang anaknya batuk-batuk gejala pneumonia ngiranyaya faktor keturunan, jadi dibiarinkarena yakin akan sembuh sendiri, sampai sebulan batuk-batuk keras,” kata Marsidah pada Februari lalu.

Pemahaman yang demikian membuat anak penderita pneumonia kerap kali mendapatkan penanganan yang terlambat sehingga sedikit yang dapat diselamatkan.

Kondisi tersebut berangsur-angsur membaik sejak ia dan empat kader Posyandu Mawar 1 mengikuti edukasi dan pelatihan dari yayasan tersebut seputar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pentingnya imunisasi PCV lengkap pada anak usia di bawah 5 tahun.

Tiang(saya) dan kader-kader posyandu lain dapat informasi dulu dari yayasan itu seputar masalah kebersihan, imunisasi, termasuk bahaya pneumonia baru kemudian tiangdikasih pelatihan supaya bisa berbagi dengan benar kepada ibu-ibu di sini,” jelasnya.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing begitulah ia bersama keempat kader Posyandu Mawar 1 berbagi tugas untuk mengabarkan kabar baik mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit mematikan tersebut.

Ada kader yang bertugas untuk menjaga jalinan komunikasi dengan pihak Puskesmas Langko sehingga memudahkan mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kegiatan imunisasi PCV.

Sementara beberapa kader posyandu yang lain bertugas mengoordinasi para kepala dusun agar turut membantu menyebarluaskan jadwal kegiatan posyandu ke tiap keluarga.

Pasalnya, koordinasi bersama kepala dusun  memungkinkan jadwal-jadwal imunisasi diumumkan lewat pengeras suara masjid setiap hari selama seminggu menjelang kegiatan tersebut. Bahkan, tidak jarang pengumuman jadwal imunisasi diselipkan dalam khutbah ibadah shalat Jumat.

Tidak berhenti sampai di situ. Berbekal alat bantu peraga seperti kartu bergambar, buku saku, dan poster pemberian yayasan itu, ia dan para kader pun seminggu sekali memberikan kunjungan edukasi ke setiap rumah warga. “Tiangingat dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gakpeduli sama imunisasi, sekarang banyak kemajuan karena rajin tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,” kenangnya. 
Gotong royong Pemerintah dan swasta Dokter sekaligus Kepala Puskesmas Langko, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Andri Eka Kurnia mengatakan kolaborasi pihak swasta, seperti Yayasan Save the Children Indonesia sangat membantu pihaknya dalam menekan kasus pneumonia pada anak. Pasalnya, kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan itu tidak hanya memberikan edukasi seputar gejala dan penanganan pneumonia, namun juga alat pendukung untuk pemeriksaan. “Sejak ada yayasan itu pada tahun 2021, kami terbantu sekali dalam pendeteksian sekaligus penanganan kasus pneumonia pada anak karena ada percepatan edukasi dan pemberian alat pendukung pemeriksaan,” kata Andri. Berkat edukasi dari 1.100 kader posyandu, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah kini aktif memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk dan demam lebih dari 3 hari, khususnya pada anak-anak.

Bukan hanya itu, capaian imunisasi PCV di wilayah tersebut juga meningkat drastis. Pada tahun 2020, sekitar 66 persen anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum pernah mendapatkan imunisasi PCV. Angka tersebut menurun jauh menjadi hanya sekitar 21,9 persen pada tahun 2023.

Itu artinya, pihaknya memperkirakan ada lebih dari 300 ribu anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang terselamatkan dari bahaya pneumonia. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Hutapea 
mengapresiasi uluran tangan yang diberikan oleh yayasan tersebut. Program rintisan milik yayasan swasta tersebut efektif dalam menyentuh tiga pilar penanganan pneumonia, yakni pencegahan (prevent), perlindungan (protect), dan penanganan (diagnose and treatment) di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program milik yayasan swasta, disebutkan, biasanya dilakukan di lokus-lokus tertentu sehingga implementasinya dapat dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat paling bawah dan solusi yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Kemenkes dapat berkolaborasi dengan lebih banyak yayasan swasta guna mempercepat implementasi berbagai program kesehatan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gelora4d

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
gacor368
seniqq
slot yang bagus malam ini
tafsir mimpi 34
aksara4d slot
google gimana caranya dapat duit cepat
spbolivescorecom
rtp zara4d
maxwin slot 88
Daftar isi semua bab
Bab 1 prediksi angka jitu sgp
Bab 2 cara dapat uang di quora
Bab 3 rtp btv 168
Bab 4 we88
Bab 5 slot demo89
Bab 6 kuy138
Bab 7 slot gacor 100
Bab 8 bisa menghasilkan uang dari internet
Bab 9 liong88
Bab 10 situs slot bonus new member 100 persen
Bab 11 voucher gratis ongkir tokopedia
Bab 12 trik bermain koi gate
Bab 13 00 sampai 99 togel
Bab 14 pinjol paling aman
Bab 15 playking88
Bab 16 mpo1881
Bab 17 tafsir mimpi full
Bab 18 berita138
Bab 19 99macan slot
Bab 20 judi slot terbaik dan terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1460bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Pak, saya akan bertengkar di rumah

cara cepat mendapatkan duit
Kemenkeu gandeng Bapanas berencana bentuk dana siaga
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis (22/2/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Kami dengan Bapanas merencanakan untuk membentuk model dana siaga. Ini yang tentunya sudah dan kami lakukan, yang intinya untuk membangun confidence, bahwa uang bukannya tidak terbatas, tapi selalu terbatas.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana membentuk dana siaga untuk memastikan pengendalian harga pangan tetap aman.

Dana siaga dibuat sebagai metode pembayaran bagi Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) untuk memenuhi pasokan cadangan pangan.

"Kami dengan Bapanas merencanakan untuk membentuk model dana siaga. Ini yang tentunya sudah dan kami lakukan, yang intinya untuk membangun confidence, bahwa uang bukannya tidak terbatas, tapi selalu terbatas," kata Isa dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Baca juga: Dirut: Bulog SIAGA bagian dari SPHP guna menstabilkan harga beras

Isa menjelaskan, rencana tersebut dirancang sebagai salah satu upaya Kemenkeu dalam meredam peningkatan inflasi harga pangan di Indonesia. Namun dana siaga masih dalam tahap perencanaan.

Sampai saat ini, Bulog dan ID Food masih menggunakan jasa Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam melakukan pembiayaannya.

Isa melanjutkan bahwa pemerintah akan terus memastikan Bulog dan ID Food mendapatkan pembiayaan yang cukup dan efektif, dengan cara memberikan subsidi bunga pinjaman.

"Kami memastikan Bulog dan ID Food mempunyai pembiayaan untuk memenuhi stok (pangan), termasuk memberikan subsidi bunga dan memberikan pinjaman," terang Isa.

Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Dalam mekanisme pembiayaan Bulog dan ID Food, Kemenkeu membutuhkan verifikasi dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Oleh karena itu, Isa meminta kedua perusahaan pelat merah tersebut tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik sehingga pembiayaan dapat diproses dengan cepat.

"Kami terus mempercepat proses penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bulog," pungkasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Yin dan Yang

tunai bijak legal atau ilegal
Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Kiri), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (tengah) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) usai penandatangangan nota kesepahaman di Kantor BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan, penerapan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

"Dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi. Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," ujar Erick usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BPKP, Jakarta, Senin.

Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.

"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of developmentsekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," kata Ateh.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari
Baca juga: Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan
Baca juga: BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke-74

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Musuh Dunia

bos89
Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi 
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan agar Provinsi Aceh terus mengoptimalkan bonus demografi, mengingat di beberapa provinsi sudah mulai meninggalkan bonus demografi ini.   

"Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat rasio ketergantungan (dependency ratio) 44,33," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  

Hasto menyampaikan, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif ada di angka 67,56 persen, tetapi rasio ketergantungan du tahun 2023 masih cukup berat, yakni 48,01.  

"Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang, dan puncak bonus demografi itu terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil," ujar dia.

Untuk itu, ia mengingatkan agar bonus demografi mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena apabila menginginkan pendapatan per kapita naik, maka seluruh pihak harus memperjuangkan peningkatan angka tersebut meski berat.  

"Jadi secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi, maka kalau stunting enggak turun, sedih, kita akan terjebak dalam pendapatan kelas menengah atau middle income trap," ucapnya.  

Kondisi pendapatan kelas menengah yakni saat sebuah negara sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.

Provinsi Aceh, lanjut dia, mempunyai prospek di tahun 2027 karena angka ketergantungannya rendah, tetapi setelah 2027, Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus tetap waspada, karena akan dipenuhi oleh penduduk usia tua atau aging population, mengingat angka harapan hidup meningkat, sehingga mereka harus diberdayakan agar produktif.

"Kalau balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang kontrasepsi IUD, terapi kalau lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?" tuturnya.

Ia menegaskan, program menurunkan jumlah lansia tidak ada, oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak, dan apabila tidak dioptimalkan, maka pada tahun 2035 akan banyak lansia yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.

"Untuk menyikapi hal tersebut, saya mengimbau data kependudukan harus dihidupkan, dan visi ke depan harus berbasis data, itu harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data," kata Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN: Remaja penentu kualitas SDM dan bonus demografi

Baca juga: Presiden minta Forum Rektor siapkan SDM unggul agar RI tak tertinggal

Baca juga: Pemerintah siapkan pendidikan vokasi hadapi bonus demografi

Baca juga: Kepala BKKBN: Posyandu remaja kunci produktif hadapi bonus demografi


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Suster Mayat

link slot terbaru 2023
Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jatim
Situasi di depan Kantor Subdensi Pom Detasemen I Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, Jatim, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO
Jibom Gegana Polda Jatim ini belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya.
Surabaya (ANTARA) - Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, Senin pada pukul 10.19 WIB.

Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto menduga ledakan berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.

"Jadi, kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya, pagi tadi meledak," kata Kapolda.

Jenderal bintang dua polisi itu mengatakan hingga saat ini tidak ada korban jiwa dari peristiwa ledakan tersebut.

"Alhamdulillah, sementara tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material kantor sama satu mobil yang berisi perlengkapan untuk peledakan jibom," ujarnya.

Irjen Imam menyebut saat ini dari labfor kemudian dari didampingi oleh Gegana sedang bekerja melakukan olah TKP termasuk dibantu oleh Reskrim dari Polres Tanjung Perak Surabaya.

"Bom masuk dalam kategorilow explosive. Mudah-mudahan nanti setelah mendapat hasil lengkap kami akan informasikan kepada rekan-rekan media," ujarnya.

Baca juga: Polisi tegaskan isu bom di dalam pesawat berawal dari canda
Baca juga: Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Liu Wuxie Xu Lingxue

game slot maxwin
Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Jiwa Setan

tafsir mimpi 80
OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan permodalan kuat
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengumumkan Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Kinerja perekonomian global yang secara umum membaik dengan tekanan yang cenderung stabil meskipun masih perlu dicermati perkembangan geopolitik global ke depan.
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga didukung oleh permodalan yang kuat dengan likuiditas yang stabil dan profil risiko yang terjaga di tengah kinerja perekonomian global yang secara umum membaik.

"Kinerja perekonomian global yang secara umum membaik dengan tekanan yang cenderung stabil meskipun masih perlu dicermati perkembangan geopolitik global ke depan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mahendra menuturkan di Amerika Serikat, capaian inflasi cenderung stickydi tengah pertumbuhan ekonomi yang solid mendorong meningkatnya perkiraan no landing.

Baca juga: OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan

Di Eropa, ekonomi Jerman dan Inggris mengalami kontraksi dan mulai memasuki resesi dengan tingkat inflasi yang cenderung turun mendekati target bank sentral.

Sementara itu di Tiongkok, perekonomian berada di bawah rata-rata historis dengan tekanan di pasar keuangan juga terpantau meningkat.

Dari sisi geopolitik, tingginya eskalasi konflik di beberapa kawasan memunculkan potensi instabilitas yang berimbas memicu kenaikan harga komoditas global ke depan.

Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN

Di sisi domestik kinerja perekonomian terpantau solid antara lain tercermin dari produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2023 yang mampu tumbuh sebesar 5,04 persen year on year (yoy), didorong oleh naiknya pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan belanja investasi pemerintah terkait pembangunan ibu kota negara.

OJK dan sektor jasa keuangan berkomitmen untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) khususnya pada pengembangan ekosistem layanan keuangan. Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan rencana pembangunan gedung kantor OJK bersama Otorita IKN.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024