akulaku syarat dan ketentuan

Apakah itu sungai atau danau?

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp66.532 atau 2,5 persen menjadi Rp2.727.812.

Sementara, UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280.

Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.

Dalam surat yang diteken Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan. Pertama, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja.

"UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," isi SK gubernur itu.

"Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," kutipan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Pemkot Usul UMK Bandung 2024 Naik 17 Persen Jadi Rp4,7 Juta******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2024 naik 17 persen menjadi Rp4.736.701 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman mengatakan besaran UMK yang diusulkan merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Bandung.

"Jadi awalnya kami usulkan sesuai PP Nomor 51 itu kan maksimal 4 persen kenaikan, jadi kami usulkan 3,97 persen atau sekitar Rp160 ribu. Tapi kami berdiskusi lagi dan kami usulkan lagi jadi 17 persen," ucap dia di Bandung, Rabu (29/11), melansirAntara.

"Pertimbangannya, UMK itu kan juga diukur dari pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Tahun lalu contohnya, gaji PNS dikabarkan naik tapi harga barang sudah naik duluan. Akhirnya daya beli menurun, khawatir ke inflasi juga," lanjut dia.

Nilai upah yang diusulkan tersebut naik Rp688.238 dari nilai UMK tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp4.048.462.

Andri menyebut usul ini berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan bersama pengusaha dan serikat buruh.

Lebih lanjut, Andri mengatakan usulan kenaikan yang mencapai 17 persen ini belum tentu dapat dikabulkan. Namun pihaknya telah menyampaikan usulan ini kepada Pemprov Jabar.

Andri mengatakan penentuan UMK akan diputuskan oleh Pemprov Jabar pada hari ini, Kamis (30/11). Pihaknya yakin bahwa penentuan UMK tersebut dapat menetapkan nilai yang terbaik bagi tiap kota atau kabupaten.

"Soal UMK ini kan pemerintah hanya sebagai wasit, kami di tengah-tengah pekerja dan pengusaha. Kami juga mendengarkan dari pengusaha yang merasa keberatan jika UMK dinaikkan terlalu tinggi, bisa bubar usahanya. Kalau naik banget kan juga yang terdampak bukan hanya buruh," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar******

Eks Direktur Utama PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti melepas kepemilikan 870 ribu saham di emiten berkode UNVR itu. Jumlah ini setara dengan 0,002 persen dari modal yang ditempatkan dan disetorkan perseroan.

Dilansir dari surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (29/11), penjualan saham ini dilakukan untuk "keperluan pendidikan anak".

Harga rata-rata penjualan saham sebesar Rp3.650 per saham.

Ia menjual saham itu pada 2 November 2023. Dari penjualan tersebut, Ira mengantongi dana sebesar Rp3,17 miliar.

Ira mulai memimpin perusahaan multinasional itu dan menjadi presiden direktur sejak 25 November 2020. Sepanjang kepemimpinan Ira, saham UNVR terkoreksi 53,7 persen pada rentang periode 25 November 2020 hingga 1 November 2023.

Harga saham UNVR di posisi Rp10 ribu per lembar saham pada 1 Februari 2019. Sementara, per 1 November 2023, saham UNVR jeblok di harga Rp3.580 per lembar saham. Sepanjang periode ini, berarti saham UNVR telah anjlok 64,2 persen.

Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus pun melaporkan perubahan kepemilikan saham ini kepada OJK dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Ira Noviarti hengkang dari Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu. Ira menyebut alasan pribadi menjadi dalih ia keluar dari perusahaan tersebut.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga kena imbas aksi boikot itu. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

Master Kelangsungan Hidup Super

Kekayaan Bayu Krisnamurthi, Bos Baru Bulog Pengganti Buwas Rp19 M******

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023. 

Pengangkatan Bayu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Usai ditunjuk mengemban amanah baru, Bayu Krisnamurthi mengatakan kepercayaan negara harus dijaga dengan baik, terlebih posisi BULOG dalam menjaga kedaulatan pangan.

Mengutip situs Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, Bayu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2023. Saat itu ia masih menjabat sebagai salah satu komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Bayu memiliki total harta sebesar Rp19,77 miliar. Dari harta itu mayoritas berbentuk aset berupa tanah dan bangunan.

Bayu memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp5,47 miliar. Sejumlah aset itu pun tersebar di Kota Bogor dan Depok.

Lebih rinci, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 647 meter persegi/192 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp2,2 miliar.

Lalu, tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi/152 meter persegi di Bogor warisan senilai Rp1,26 miliar. Kemudian, tanah seluas 1.000 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp312 juta.

Lalu, tanah dan bangunan seluas 508 meter persegi/192 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp631,4 juta.

Selanjutnya, bangunan seluas 27,35 meter persegi di Depok hasil sendiri senilai Rp479,38 juta. Lalu, bangunan seluas 27,5 meter persegi di Depok hasil sendiri senilai Rp586,9 juta.

Selain tanah dan bangunan, Bayu juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp980,35 juta.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp41 juta serta kas dan setara kas senilai Rp13,27 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Erick Thohir Jawab Tuduhan DPR Angkat Kroni Jadi Petinggi BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir menjawab tuduhan DPR soal rotasi petinggi perusahaan pelat merah yang dianggap hanya mementingkan kroni atau teman dekatnya.

"Untuk pergantian direksi (BUMN), saya rasa tadi disampaikan, sama ketika membuka hal-hal yang sensitif di BUMN saya rasa lillahi ta'alasaya enggak ada kepentingan," tegas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Karena itu saya konsisten sampai hari ini saya terus memperbaiki BUMN tanpa konflik kepentingan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini pasti itu menjadi koreksi dari kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menerima saran dan kritik dari para wakil rakyat. Erick juga berjanji akan mengecek langsung nama-nama direksi BUMN yang dicurigai tersebut.

"Saya sudah lihat beberapa nama karena saya juga dapat dari kanan kiri (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari), namanya ini ini, nanti coba kita lihat. Tetapi saya yakin, saya tidak ada kepentingan ngangkat turunindireksi, tapi kalau saya selalu menjaga Key Performance Indicator (KPI)," tandas Erick.

Pada raker itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi melontarkan tudingan kepada Erick soal rotasi direksi dan komisaris BUMN. Ia keheranan dengan dasar penunjukkan beberapa petinggi perusahaan pelat merah tersebut.

Bahkan, Khilmi membandingkan proses penunjukkan yang dilakukan Erick dengan menteri pendahulunya, yakni Rini Soemarno.

"Kalau waktu Bu Rini dulu, kita ngingetin, 'Bu, orangnya ini tidak bagus'. Ini (di zaman Erick Thohir) tidak ada. Apakah ini karena kroni-kroninya harus ditarik orang itu semua? Kita ini harus menempatkan orang itu harus lebih bagus untuk memegang perusahaan (BUMN) itu," kritik Khilmi.

"Saya kaget, wongini kita telepon suruh selesaikan masalah yang kecil saja enggak bisa, eh pindahnya lebih bagus. Jadi kayak begini-begini yang susah," sambungnya.

Kendati, Khilmi enggan menyebut siapa sosok direksi yang dimaksud. Ia mendesak Erick untuk menelusurinya lebih lanjut.

Politikus Gerindra itu juga mengkritisi sosok petinggi BUMN yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya usai. Khilmi keheranan dengan sikap Erick yang malah melantik bos BUMN yang resign itu di perusahaan pelat merah lain.

"Ada lagi orang mengundurkan diri dari BUMN, eh bapak tunjuk lagi ke BUMN. Permasalahan ini harus dihadapi semua, susah senang selesaikan. Jangan buat surat mundur ke Pak Menteri (Erick), habis itu Pak Menteri angkat lagi di BUMN," ucap Khilmi kesal.

"Jadi, saya berharap Bapak (Erick) ini kalau menunjuk direksi, ini saya sampai bingung. Kemarin saya sampai WhatsApp Pak Sesmen (Rabin), masa orang menyelesaikan permasalahan di perusahaan ini belum selesai tapi Bapak tunjuk ke direksi (posisi) yang lebih tinggi. Asesmennya bagaimana?" tandasnya.

Di lain sisi, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menaruh curiga dengan bersih-bersih di internal BUMN era Erick. Herman mempertanyakan mengapa sejumlahfraudtersebut baru terungkap belakangan ini.

Herman menyebut padahal penjahat di internal BUMN itu berkutat pada orang yang itu-itu saja. Ia mencontohkan kasus PT Asabri hingga PT Asuransi Jiwasraya yang diklaim tersangkanya berada di lingkaran serupa.

"Jiwasraya pelakunya itu, Asabri pelakunya juga tidak jauh-jauh dari itu, kemudian dana pensiun (dapen) menurut saya pemainnya di lingkaran situ juga. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, restrukturisasi keuangan BUMN juga tidak terlepas dari para pemain-pemain yang menurut saya tidak terungkap seluruhnya," ucap Herman.

"Saya yakin Pak Erick menyimpan banyak misteri dalam situasi BUMN yang sampai saat ini tidak terungkap kepada publik. Yang terungkap Jiwasraya, Asabri, sekarang dapen terungkap. Mungkin BUMN-BUMN lain yang hancur pun sebetulnya dalam pikiran saya pasti ada penjahat atau pelaku kriminalitasnya. Oleh karena itu, restrukturisasi terhadap BUMN semestinya juga berbarengan dengan penegakan hukum," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]