akun maxwin server london

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

UMP Papua Tengah Naik Rp150 Ribu Jadi Rp4,02 Juta******

Pemerintah ProvinsiPapua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 4,13 persen menjadi Rp4.024.270.

Adapun UMP 2023 sebesar Rp3.864.700. Artinya, UMP 2024 Papua Tengah naik sekitar Rp150 ribu.

"Berdasarkan peraturan gubernur, UMP mengalami kenaikan sebesar Rp4.024.270. Dari Rp3.864.700 naik sebanyak Rp.159.578 atau sebesar 4,13 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Tengah Frits James Boray, dilaporkan Antara, Rabu (22/11).

"Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada provinsi induk, karena sampai saat ini kami belum mempunyai kantor statistik atau belum adanya dewan pengupahan di daerah ini," ujarnya.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut ditentukan dari tiga hal, di antaranya kemampuan nilai beli oleh masyarakat secara umum, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kami menilai berdasarkan tingkat kesulitan di wilayah Papua Tengah, dengan kenaikan UMP dinilai masih ideal," katanya lagi.

Frits mengimbau pihak swasta atau perusahaan harus segera menyesuaikan upah bagi karyawannya. Apabila ada yang tidak melaksanakan, akan ada sanksi berat.

"Sebenarnya angka tersebut sudah ideal, karena kami pikir di masa akan datang kembali hitung lagi sesuaikan dengan tingkat pendapatan Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Menhub Prediksi 107 Juta Orang Berpergian Saat Libur Natal******

Menteri Perhubungan (menkeu) Budi Karya Sumadimemprediksi 107,63 juta orang akan bepergian saat libur Nataldan Tahun Baru(Nataru) 2023/2024 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding Nataru tahun lalu.

"Pada libur Nataru tahun lalu diprediksi yang melakukan pergerakan 44,17 juta orang, sementara tahun ini diprediksi 107,63 juta orang. Jadi meningkatnya sangat signifikan di atas seratus persen (143,65 persen)," kata Budi, Senin (20/11).

Menurut hasil survei, Budi mengatakan alasan masyarakat bepergian di masa libur Nataru didominasi oleh liburan ke lokasi wisata (45,29 persen). Kemudian disusul liburan pulang kampung (30,15 persen), dan merayakan Nataru di kampung halaman (18,98 persen).

"Sedangkan untuk transportasi umum, pergerakan didominasi moda kereta api 13,16 persen (14,79 juta orang), pesawat 11,91 persen (13,38 juta orang), bus 10,94 persen (12,29 juta orang), kapal penyeberangan 6,04 persen (6,78 juta orang), dan kapal laut 3,44 persen (3,86 juta orang)," kata Budi.

Adapun simpul transportasi yang diprediksi dipadati penumpang baik dari daerah asal maupun tujuan, diantaranya yaitu: Stasiun Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Bandung, dan Stasiun Tugu.

Kemudian, Terminal Tipe A Amplas Medan, Terminal Tipe A Purbaya, Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tenau, Bandara Soekarno Hatta, dan Bandara Ngurah Rai.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan menjelaskan hasil survei ini bukan sebagai pengganti data realisasi yang mencerminkan keadaan aktual. Namun, hasil survei ini bisa menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga, dan juga pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil survei, lima daerah asal pergerakan terbesar yaitu, Jawa Timur 16,30 persen (17,54 juta orang), Jabodetabek 13,76 persen (14,81 juta orang), Jawa Tengah 13,21 persen (14,22 juta orang), Jawa Barat 10,39 persen (11,18 juta orang) dan Sumatera Utara 6,93 persen (7,45 juta orang).

Sedangkan, lima daerah tujuan perjalanan terbesar yaitu Jawa Timur 15,18 persen (16,34 juta orang), Jawa Tengah 13,80 persen (14,86 juta orang), Jawa Barat 11,62 persen (12,51 juta orang), Jabodetabek 9,19 persen (9,89 juta orang), dan Yogyakarta 8,92 persen (9,60 juta orang).

Adapun puncak arus pergi atau keberangkatan diprediksi terjadi pada 23 Desember 2023 sebanyak 11,62 persen (12,5 juta orang), 30 Desember 2023 sebanyak 11,43 persen (12,31 juta orang), dan 22 Desember 2023 sebanyak 8,22 persen (8,85 juta orang).

Sementara, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 2 Januari 2024 sebanyak 18,96 persen (20,41 juta orang), 1 Januari 2024 sebanyak 16,92 persen (18,21 juta orang), dan 26 Desember 2023 sebanyak 11,16 persen (12,01 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

Pacar Pria Lin

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Mahkota Keheningan

Buruh soal Rencana Mogok Nasional: Tunggu Putusan Kenaikan UMK******

Ketua Umum Kongres Aliansi SerikatBuruhIndonesia (KASBI) Unang Sunarno mengatakan aksi mogok nasional akan dilaksanakan setelah putusan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dikeluarkan.

"Kalau mogok nasional akan dievaluasi dari hasil putusan kenaikan UMK-nya," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat juga mengatakan rencana aksi mogok nasional tengah dikonsolidasikan. Namun, rencana mogok nasional diperkirakan akan dimulai pada 30 November 2023.

"Untuk demo puluhan ribu. Untuk mogok jutaan," ungkapnya.

Serikat buruh sempat mengancam mogok nasional lantaran menilai pemerintah membuat formulasi upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia. KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

Buruh menolak kenaikan upah dihitung dengan tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Sunarno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah membuat rumus misterius yang tak mengakomodasi kebutuhan riil buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami, kaum buruh anggota KASBI, di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan. Namun kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh, yakni sebesar 15 persen.

Tak sedikit kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Kemenhub Adakan Mudik Gratis Libur Natal******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menyediakan mudik gratis libur Natal dan Tahun Baru(Nataru) 2024 bagi pengguna sepeda motor.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan fasilitas tersebut bertujuan agar para pemudik motor beralih ke mudik gratis dengan transportasi umum.

Menurutnya, mudik dengan dengan menggunakan motor dinilai berisiko.

Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan potensi pergerakan untuk Natal dan Tahun Baru kali ini sebesar 107,6 juta orang. Angka ini naik 43 persen jika dibandingkan dengan Natal 2022-Tahun Baru 2023.

Terkait moda transportasi yang digunakan oleh pemudik Nataru ini, mobil pribadi menjadi primadona, yakni sekitar 35 persen, kemudian sepeda motor 17 persen, kereta api 13 persen.

Dari hasil survei itu juga diketahui bahwa pemudik paling banyak menuju tempat wisata sebanyak 45 persen, pulang kampung 30 persen, merayakan Nataru sebanyak 18 persen.

Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik Natal terjadi pada 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik Natal pada 26-27 Desember 2023.

Sementara, puncak arus mudik Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 29-30 Desember 2023 dan puncak arus baliknya pada 1-2 Desember 2024.

[Gambas:Video CNN]