cara pinjam uang di kredit plus

Armor Naga Pembunuh Langit

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Setan mengganggu langit

Pedagang Ungkap Dua Biang Kerok Pemicu Harga Telur Melejit******

Dewan Pimpinan Pusat IkatanPedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengungkap biang kerok kenaikan hargatelur belakangan ini. Kenaikanhargatersebut dipicu dua faktor, yakni produksi dan distribusi.

Sekretaris jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menjelaskan faktor produksi berkaitan dengan harga pakan yang tinggi.

"Kedua, proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang biasanya didistribusikan ke pasar," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (18/5).

DPP IKAPPI mencatat terdapat beberapa permintaan yang cukup tinggi di sejumlah instansi, lembaga, elemen atau individu. Permintaan tersebut mengganggu arus pasok di pasar. Namun, mereka tak merinci lembaga atau instansi mana yang kerap meminta pengiriman telur di luar pasar.

Reynaldi lantas berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kenaikan harga.

"Kami berharap agar pemerintah dapat melakukan upaya dan antisipasi agar kenaikan harga telur tidak terus naik," imbuhnya.

Harga telur menjadi sorotan karena mengalami kenaikan. Pada 15 Mei, rata-rata harga telur ayam ras Rp30.923 per kg atau naik Rp214 dari hari sebelumnya.

Di sejumlah pasar di Jakarta harga telur berkisar Rp28.000 hingga Rp34.000 per kg. Harga termahal terpantau terjadi di Papua, yakni Rp38.700 per kg.

Sejumlah pihak menduga kenaikan harga ini salah satunya disebabkan peningkatan kebutuhan dan pesanan nasi bungkus dan rames di masa pendaftaran bakal calon legislatif.

[Gambas:Video CNN]

Dewa pejuang pertanian

Melati Sarnita Mundur dari Direktur Komersial Krakatau Steel******

Direktur Komersial PTKrakatau Steel (Persero) Tbk Melati Sarnita resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menegaskan langkah ini sudah direncanakan dengan matang.

"Pengunduran diri ini telah direncanakan dengan matang dalam beberapa waktu terakhir, karena ini adalah tahun terakhir dari periode pertama saya di KRAS, terhitung sejak 2019, dan bagian dari personal planning," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Melati mengatakan langkah berani ini diambil atas keinginan pribadi. Kendati, ia enggan berbicara gamblang ke mana ia melangkah selanjutnya.

"Kami telah menerima surat pengunduran diri Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel," ungkap Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Pria menegaskan permohonan pengunduran diri Melati itu bakal berlaku efektif setelah didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33 Tahun 2014. Rencananya, RUPST bakal dihelat 21 Juni mendatang.

Ia menegaskan pengunduran diri sang direktur komersial tak bakal berdampak pada kinerja perusahaan.

"Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Krakatau Steel," tandasnya.

Melati Sarnita menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Krakatau Steel pada 2019. Lalu, lulusan Master of Business Administration dan Sarjana Teknik Metalurgi itu dialihtugaskan menjadi Direktur Komersial Krakatau Steel pada 2020 dan bertanggung jawab atas urusan komersial bisnis Krakatau Steel.

Sebelum di Krakatau Steel, Melati juga pernah berkarier di bidang energi dan gas bumi, antara lain di Kodeco Energy Co. Ltd., Chevron, dan Perusahaan Gas Negara.

[Gambas:Video CNN]

Seratus ribu cerita pendek

Korsel Puji Kepuasan Publik ke Jokowi Tembus 82 Persen Jelang Pemilu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan DPR Korea Selatanmenyatakan kekaguman mereka atas kepuasan publik RI terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan meskipun Jokowi sudah menjadi presiden Indonesia selama hampir 10 tahun, tingkat kepuasan terhadapnya masih tembus 82 persen berdasar survei LSI kemarin.

Bahlil mengatakan DPR Korea Selatan lantas bertanya kepada Jokowi mengenai apa rahasia Jokowi sehingga rakyat Indonesia bisa sangat puas dengan pemerintahannya.

Bahlil menambahkan bahwa delegasi Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan sorotan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tidak hanya diberikan masyarakat Indonesia saja. 

"Tapi juga di luar negeri termasuk Korea," katanya. 

Ia menambahkan saat mendapatkan pertanyaan seperti itu, Jokowi hanya memberikan jawaban yang singkat tapi mengena.

"Jawaban presiden simplesekali," Indonesia punya lebih dari 500 kabupaten/kota dan pulau 17 ribu lebih, dalam seminggu saya meluangkan waktunya 3 kali ke lapangan untuk mendengar langsung apa masalah dan membuat kebijakan"," katanya.

Tingkat kepuasan kinerja Jokowi berdasarkan hasil suvei LSI pada April lalu memang mengalami kenaikan menjadi 82 persen. Angka ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.

"Kinerja presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5 persen. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja presiden, penilaian positif tertinggi kinerja presiden dari masyarakat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Djayadi menyebut penilaian terhadap kinerja Jokowi menguat selama 6 bulan terakhir. Angka April ini, kata dia, memang cukup tinggi.

"Jadi tren penilaian positif terhadap kinerja presiden ini memang menguat sejak 6 bulan atau 7 bulan terakhir dari September ke April dan itu jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan sekitar 10 tahun yang lalu di Juni 2015. Jadi angka ini memang cukup tinggi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur******

Peternak menduga kenaikan harga telur belakangan ini ikut dipicu musim pendaftaran calon anggota legislatif (caleg). Pasalnya, permintaan nasi bungkus biasanya meningkat pada musim tersebut.

"Bulan Mei ini sudah mulai pendaftaran bacaleg merata di seluruh Indonesia. Otomatis kebutuhan nasi bungkus atau nasi rames pasti juga meningkat," ujar Presiden Peternak Layer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Ia mengatakan kenaikan permintaan nasi bungkus itu mendongkrak harga telur. Pasalnya, telur sering digunakan untuk lauk nasi bungkus. 

Selain itu, kenaikan harga telur juga terjadi menyusul meningkatnya harga pokok produksi seiring menanjaknya harga pakan pabrik. Sementara, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pabrik.

Tak hanya itu, kegiatan pemerintah dalam menyerap daging dan telur ayam untuk program Keluarga Rentan Stunting (KRS) Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga turut berperan.

Melihat hal itu, Musbar menilai Bapanas perlu mengevaluasi Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022Tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Harga telur ayam ras naik selama beberapa waktu terakhir. Per Senin (15/5), rata-rata harga telur di DKI Jakarta mencapai Rp30.932 per kg atau naik Rp214 dalam sehari.

Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga telur ayam ras paling mahal dijual di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, yakni Rp34 ribu per kg. Sementara paling murah di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, seharga Rp28 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]