meminjam uang di bank syariah 684Jutaan kata 246192Orang-orang telah membaca serialisasi
《kredivo aman》
Timnas basket putri jalani uji coba sebelum bersaing di SEABA U******
Para pemain yang direkrut melalui seleksi dari seluruh Indonesia pada 22-24 Maret tersebut sudah melakukan pemusatan latihan sejak 25 Maret yang diikuti oleh 18 pebasket putri.
Menurut Manajer Timnas Basket Putri U-18 Dedy Setiawan, saat ini para pemain sedang melakukan penyesuaian dengan sistem yang dikembangkan oleh pelatih. Timnas ini dilatih oleh Kepala Pelatih Bambang Asdianto Pribadi.
“Para pemain mulai belajar adjust ke sistem yang diterapkan pelatih. Untuk mengetahui progres pemain, kami juga sudah agendakan beberapa laga uji coba,” kata Dedy dalam keterangan pers.
Dedy mengatakan timnas basket putri U-18 diagendakan menghadapi tiga laga uji coba yang sudah dilakukan sejak awal pekan.
Uji coba pertama dilaksanakan di GOR Merpati Bali dengan melawan tim lokal yaitu Southernwolves U-16 Putra. Duel ini dimenangkan timnas basket putri dengan margin tipis, 62-60.
“Rencananya akan ada dua uji coba lagi jadi nanti total tiga uji coba selama TC di Bali ini,” kata dia.
Baca juga: Usai seleksi, 18 pemain ikut TC Timnas Basket Putri U-18 di Bali
Dari evaluasi tim pelatih, kata Dedy, para pemain masih belum sempurna dalam pertahanan. Mereka dinilai kurang cekatan dalam menutup pergerakan lawan sehingga mudah berada dalam tekanan.
“Untuk defense, anak-anak masih kurang cepat. Harus mau bekerja lebih awal sebelum lawan kuasai bola. Sementara saat offense, para pemain masih banyak yang belum berani bermain lepas. Mereka belum berani mengambil peran saat berada di lapangan,” lanjutnya.
Dedy juga menggarisbawahi aspek penguasaan bola karena masih di bawah 40 persen. “Pada TC tahap pertama ini kami ingin mencari pemain-pemain yang sanggup beradu di level Asia dan yang bisa adjust dengan sistem pelatih,” ucapnya.
Timnas basket putri U-18 disiapkan PP Perbasi untuk menghadapi kejuaraan internasional di tahun ini. Beberapa jadwal kejuaraan yang akan diikuti adalah SEABA U-18 Thailand pada 24-26 Mei.
Selanjutnya pada 24 hingga 30 Juni, timnas basket putri U-18 akan bersaing di FIBA U-18 Women’s Asia Cup 2024 Division A yang berlangsung di Senzhen, China.
Baca juga: Sekjen PERBASI harap semangat pemain Timnas Putri U-18 tetap terjaga
Awal mula pembentukan tim ini dilakukan melalui seleksi nasional pada 22-24 Maret. Sebanyak 54 pemain diseleksi di GOR Merpati Bali.
Para pemain seleksi merupakan pemain hasil pencarian bakat di berbagai kejuaraan yang telah berlangsung ditambah pemain rekomendasi Pengurus Provinsi Perbasi dari seluruh Indonesia.
Komposisi pemain dalam pemusatan latihan ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena program pelatihan memberlakukan promosi dan degradasi. Perbasi juga masih membuka peluang bagi enam pebasket diaspora Indonesia.
Pemusatan latihan tahap pertama akan berakhir hingga 7 April dan akan kembali bergulir usai Idul Fitri.
Baca juga: Prawira-PJ berpeluang langsung ke putaran dua kualifikasi BCL Asia
Baca juga: Britama Arena terpilih jadi tempat IBL All Star 2024
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).
Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.
Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.
Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.
Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.
"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.
Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.
"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Label:taiwanpools、cara pasang 2d belakang、novaslot88
Terkait:cara pinjam di rupiah cepat、slot baru rilis gacor、golden mpo slot、situs slot mudah maxwin、cicilan kredivo di tokopedia、casino88、tafsir mimpi 33、jasatoto99、situs resmi slot、erek 50 2d
bab terbaru:slot gacor thailand 2023(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal merespons kerugian yang disebabkan dugaankorupsitata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Ia menyerahkan temuan itu ke para ahli.
"Itu kita serahkan ke ahlinya, kan Rp271 triliun," katanya di Gedung DPR, Selasa (4/2).
Ia mengatakan saat ini perusahaan fokus memperbaiki kinerja.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
Kerugian ekologis yang disebabkan atas korupsi itu mencapai Rp271 triliun.
Angka itu berasal dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.
[Gambas:Video CNN]
"Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi dari IPB Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.069.688.018.700," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2) lalu.
Kendati demikian, Kuntadi menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Ia menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).
Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.
"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.
Lihat Juga :Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya |
Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.
Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.
"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini |
Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.
"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.
Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.
Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.
"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).
Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.
Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.
Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).
Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.
"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.
Lihat Juga :Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya |
Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.
Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.
"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini |
Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.
"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.
Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.
Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.
"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).
Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.
Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.
Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Transmart kasih diskon fantastis buat sejumlah produk terpilih, salah satunya TV LED 65" yang hematnya sampai Rp3,5 jutaan.
Promo ini cuma berlangsung satu hari ini, Minggu (10/12). Mulai dari pukul 10.00 sampai 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Apalagi kalau bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, bisa dapat potongan harga lagi.
Gede-gede banget kan diskonnya? Daripada menyesal, mending langsung ke Transmart terdekat sekarang juga. Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Allo Bank, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
Belum punya Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Tenang, Allo Bank bisa diunduh di hp masing-masing melalui App Store atau Play Store.
Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime untuk dapat diskon 20 persen. Bisa juga mengaktifkan Allo Paylater dan limitnya langsung dapat digunakan belanja di hari yang sama.
Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diajukan di gerai pembukaan instan yang ada di setiap gerai Transmart di kota kamu.
Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang dan bawa pulang televisi impianmu.
![]() |
Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.
Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.
"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.
"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.
Lihat Juga :![]() |
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.
"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).
Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.
Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.
Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.
"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).
Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.
Lihat Juga :![]() |
Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.
"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.
(skt/asa)《kredivo aman》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredit easy ojkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredivo aman》bab terbaru。