togel 31

Diamond Ace Raja Kursus

Respons Sampoerna Usai 586 Ha Lahan Disegel KLHK Imbas Karhutla******

PT Sampoerna Agro Tbk merespons penyegelan lahan perusahaan seluas 586 hektare oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buntut kebakaran hutandan lahan (karhutla).

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," kata Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Namun, ia menekankan Sampoerna Agro terus siaga menghadapi dampak El Nino tersebut. Stefanus berjanji mengerahkan segala upaya mengatasi bencana ini.

"Perseroan memiliki standar operasional prosedur (SOP), sistem monitoring, peralatan, dan personel yang ditugaskan khusus untuk penanganan karhutla," tegas Stefanus.

"Di samping itu, perseroan telah menyiapkan mitigasi dalam mengatasi terjadinya kebakaran, seperti water management system dengan menyediakan ketersediaan sumber daya air yang cukup pada musim kemarau serta melakukan optimalisasi peran dari Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan asal Singapura itu dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran. Namun, KLHK bakal menindak tegas penanggung jawab usaha jika terbukti terjadi kesengajaan.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

"Perusahaan yang terbukti lalai atau dengan sengaja membakar hutan dan lahan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar, sesuai pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Rasio.

Selain lahan milik PT Sampoerna Agro, KLHK juga menyegel 11 lahan perusahaan lain, seperti PT KS 25 hektare, PT BKI 200 hektare, PT SAM 30 hektare, PT RAJ 1.000 hektare, PT WAJ 1.000 hektare, PT LSI 30 hektare, dan PTPN VII 86 hektare.

Lalu, lahan lain yang disegel berada di Desa Kedaton, Kabupaten OKI, Sumsel seluas 1.200 hektare serta PT SAI 568 hektare. Ada juga lahan milik PT TPR dan PT BHP yang masih dalam perhitungan luasan terbakar.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Bahlil Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Investor Rempang******

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Rempang, Kepulauan Riau.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, Bahlil mengatakan investor asal China itu bisa digaet setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya.

Bahkan, ia pun sempat datang langsung ke Negeri Tirai Bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut.

Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang, merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi.

Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam.

Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan.

Bahlil pun menilai investor asal China tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya di China, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di Tanah Air.

"Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana (yang akan berinvestasi)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Defend ID soal Israel******

PT LenIndustri (Persero) selaku induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Defend ID ikut menanggapi konflik antara Israeldan Palestina.

"Alhamdulillah dari buahnya konflik, konflik, konflik ini tidak ada yang mampir di industri pertahanan kita, jadi ekspor kita tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada yang minta. Dari sisi baiknya, senjata kita tidak digunakan untuk bunuh manusia. Itu yang paling penting, positifnya," kata Direktur Utama PT Len Bobby Rasyidin dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia tidak terlibat dalam rantai pasok alat utama sistem senjata (alutsista) dunia. Terlepas dari konflik, Bobby menyebut Defend ID harus mengejar ketertinggalan ini.

"Konflik ini tidak terjadi kemarin saja (Israel-Palestina). Ketika Rusia invasi ke Ukraina, itu hampir semua saham industri pertahanan terbang karena backlog-nya jadi panjang. Misal Lockhead Martin yang bikin pesawat di sana 2 tahun, sekarang kalau tak salah jadi 7 tahun-8 tahun. Jadi order hari ini, baru 8 tahun lagi pesawatnya ada," bebernya.

"Kemudian, banyak juga negara-negara tidak mau ekspor lagi. Seperti 1 bulan-2 bulan lalu, China sudah tidak mau ekspor drone karena bagi Pemerintah China, drone ini classifiedteknologi, teknologi krusial, dan kritikal buat Pemerintah China," sambung Bobby.

Khusus dengan Israel, Defend ID juga menegaskan sama sekali tidak ada kerja sama dengan Israel. Bobby menekankan bahwa Pemerintah Indonesia memang melarang BUMN pertahanan menyuplai senjata ke negara yang sedang berkonflik.

"Belum ada, belum ada. Dengan Israel kita tak ada. Tidak ada, dengan Israel kita tidak ada (kerja sama)," jelas Bobby.

Genderang perang Israel-Palestina resmi ditabuh usai Israel dihujani roket serangan Hamas pada Sabtu (7/10). Pernyataan perang Israel disepakati kabinet hanya beberapa jam usai serangan Hamas. Ini adalah yang pertama kali dideklarasikan dalam 50 tahun terakhir sejak 1973, di mana kala itu terjadi Perang Yom Kippur.

Mengutip CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah negaranya akan melakukan "balas dendam besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas. Ia juga bersiap untuk "perang yang panjang dan sulit".

Hingga Minggu (8/10), setidaknya 700 orang di Israel tewas dan lebih dari 2.000 jiwa terluka akibat serangan Hamas. Sementara itu, 400 warga Palestina di Gaza tewas terkena serangan balasan Israel via udara yang menyasar wilayah padat penduduk.

[Gambas:Video CNN]

Super ajaib serba bisa

Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, merespon soal masih ditemukan Warga Negara Asing (WNA) atau bule di Bali, yang nakal atau berulah dengan melanggar peraturan di Pulau Dewata.

Sandiaga mengatakan WNA yang berulah tentu harus ditindak tegas, agar para turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali, memahami pariwisata yang berbasis budaya dan bermartabat.

"Kita harus tegas menyampaikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, adalah pariwisata yang berbasis budaya lokal bermartabat, berkelanjutan, berkualitas, dan berkebudayaan. Jadi saya tekankan itu yang sudah kami sampaikan," kata Sandi, saat usai menghadiri job fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Aparat penegak hukum sudah kita koordinasikan untuk bersikap tegas namun santun dalam menyampaikan peraturan-peraturan, termasuk juga kearifan adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali," ujarnya.

"Saya menerima banyak apresiasi bahwa ketegasan kita ini, bukan malah mengurangi kunjungan wisatawan ke Bali justru malah meningkat, angkanya itu di atas 19 persen pertumbuhan year-on-year. Jadi ini, kita akan terus pertahankan dan kita komunikasikan dan sosialisasikan, dan kita bina, banyak (turis) yang melanggar peraturan tersebut dan berulah itu karena ketidaktahuan mereka dan ini nanti kita lebih masif untuk disosialisasikan," katanya.

Lihat Juga : Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa buku panduan do's and don'ts yang disebar kepada para turis asing cukup efektif untuk menekan pelanggaran turis asing di Bali.

"Sangat efektif do's and don'ts di Bali ini, sudah mulai kita masifkan di awal tahun dan mendapat apresiasi dari para wisatawan,"Oh ini ternyata nggak boleh, oh ini yang harus kita lakukan,". Jadi dari peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat pelanggaran ini berbanding tidak lurus. Jadi wisatawannya meningkat tapi jumlah pelanggarannya justru menurun. Ini salah satu efek dari lebih masif kita sosialisasikan do's and don'ts-nya," ujarnya.

berbaris menuju kekaisaran

Mendagri Jamin Stok Bansos Beras 21 Juta Rakyat Miskin Masih Aman******

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menepis kabar yang menyebut pasokan beraskian menipis.

Menurutnya, stok beras masih cukup, termasuk untuk bantuan sosial (bansos) kepada 21,3 juta rakyat miskin.

"Saya belum tahu stok beras menipis. Setahu saya waktu rapat minggu lalu, stok beras relatif cukup bagus, relatif bisa mencukupi (termasuk untuk bansos rakyat miskin). Kalau ada yang menipis saya belum tahu, ini informasi bagi saya," jelasnya usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Tito juga membantah pembatasan pembelian beras 10 kg per hari di toko ritel merupakan rekomendasi pemerintah. Kendati, ia tak menutup kemungkinan kalau memang alasan pembatasan tersebut imbas menipisnya stok beras.

Ia pun menegaskan selalu mengkoordinasikan kondisi perberasan tanah air dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga Bulog. Meski, faktanya memang ada pembatasan di ritel modern, seperti Super Indo, Alfamart, hingga Indomaret berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com.

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya. Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," tutur Tito.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

Sebelum ramai pembatasan pembelian di ritel, 21,3 juta warga miskin yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijanjikan Presiden Joko Widodo bakal mendapat beras gratis mulai September 2023. Bansos ini diberikan demi mengendalikan harga yang naik di pasaran.

Selain September, beras akan dibagikan pada Oktober dan November tahun ini. Jokowi menyebut beras adalah komoditas utama pendorong inflasi di Indonesia sehingga gerakan ini menjadi bagian operasi pasar.

"Mulai awal September akan didistribusikan bantuan pangan beras. Satu keluarga menerima manfaat dapatkan 10 kg beras," jelas Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]