link slot olympus sering profit

harapan yang tak ada habisnya

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

PUPR Hibahkan Aset Jalan Raya Rp217 T ke Pemprov DKI Jakarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2021. Hibah itu diberikan dalam bentuk aset jalan raya. Secara keseluruhan, hibah aset yang diberikan PUPR pada 2021 sebesar Rp233 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hibah dari Kementerian PUPR kepada DKI ini menjadi hibah terbesar sepanjang tiga tahun terakhir.

"Pada 2021 melonjak ke Rp233 triliun barang yang dihibahkan. Kok naiknya besar sekali? Karena 2021 yang sebesar Rp233 T itu adalah jalan raya yang tadi dibangun dengan uang negara di dalam anggaran PUPR, sesudah jadi sekarang dihibahkan ke pemda dalam hal ini Pemprov DKI yang mendapat Rp217 T," ujar Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara di Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sri Mulyani mengungkapkan ketika aset itu dihibahkan ke Pemprov DKI, maka Rp217 triliun itu akan keluar dari aset PUPR.

Lebih jauh, ia menjelaskan alasan pemerintah pusat atau PUPR kerap melakukan hibah serupa dengan alasan Kementerian Keuangan menyuntikkan dana modal tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, upaya ini adalah untuk memacu pembangunan dan perekonomian negara.

"Saya harus menjelaskan dana APBN masuk ke BUMN tujuannya untuk apa? Pembangunan, dilakukan mission dari BUMN tersebut termasuk untuk (berbagai hal, seperti) perumahan, financing," tuturnya.

Sri Mulyani berharap usai hibah dilakukan, penerima akan memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sebab, ia menilai, hibah dan suntikan modal ini merupakan pemihakan atau kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Tak Kunjung Dapat Apartemen, Pembeli Meikarta Minta Tolong ke DPR******

Sejumlah pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasitak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan 2020 lalu.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Permintaan mediasi itu direncanakan berlangsung 14 Desember mendatang.

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand overatau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

"Di Tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Ia mengaku telah membeli satu unit studio di Distrik 2 tower 61007 pada 2017.

"Masalah kita, kita belum ada yang untuk ditinggal dan untuk investasi. Saya beli tahun 2017 seharusnya hand over 2019 tapi ada grace period jadi seperti ditambahkan waktu 6 bulan untuk hand over tapi ternyata bangunan itu masih kayak kolam," kata Rosliani.

"Lalu 2020 ada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jadi intinya nggak bisa diganggu gugat," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Aep, jika upaya mediasi ini gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

Pengacara Meikarta Dalimartha Jerry yang dimintai tanggapan atas masalah itu belum bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Sandiaga Uno Terus Pikirkan Pemulihan Ekonomi Nasional Hingga Botak******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI), Sandiaga Salahuddin Uno, berkomitmen untuk terus mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang berkelanjutan.

Bahkan, dalam diskusi antara BRI Danareksa dan IZIN.co.id yang digelar Sandilogi di VOFFICE, Level 29 Centennial Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto KAV 24, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12), dirinya mengaku mengalami kebotakan karena terus mencari solusi menghadapi ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 mendatang.

"Saya mikirinrakyat sampai botak," ujar Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (7/12).

"Kuncinya adaptasi, inovasi dan kolaborasi," tegas dia.

Sejumlah sektor pun dinilai Sandiaga akan bertahan, bahkan tumbuh pada tahun depan. Di antaranya sektor konsumsi, sektor perbankan, sektor teknologi digital hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Jadi kami optimis, karena tahun depan kita akan bertumbuh sekitar 5 persen akan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan tahun 2024 kita prediksi 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas," paparnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sektor ekonomi kreatif Indonesia pada 2021 memberikan kontribusi sebesar 6,98 persen, atau senilai Rp1.134 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut pun tumbuh signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai 7,8 persen. Sehingga, menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar dunia, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Ini akan terus kita tingkatkan. Apalagi, nilainya (ekonomi kreatif) bertambah sampai Rp1.300 triliun, dengan jumlah lapangan kerja bertambah 700.000 tahun ini," beber Sandiaga.

Dia pun berharap, sesuai dari arahan Presiden RI Joko Widodo, pada tahun depan ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung ekonomi ke depan yang inklusi.

Naruto Uzumaki Lima Daun

Kereta Cepat Bakal Disuntik Modal Negara Rp3,2 T Akhir 2022******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan mendapatkan suntikan dana (PMN) Rp3,2 triliun untuk menutup biaya bengkak atau cost overrunproyek kereta cepat.

"Kan targetnya akhir tahun, paralel dengan pencairan PMN untuk cost overrun yang Rp3,2 triliun. Targetnya kan akhir tahun, pasti pemerintah enggak tinggal diam. Ini di Komisi VI sudah, sekarang di Kemenkeu. Sedang dalam proses semuanya," kata Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Pada kesempatan itu ia juga mengatakan KCIC akan memperpanjang masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Kendati rencana perpanjangan konsesi tersebut masih belum final, Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu nanti tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan Kementerian BUMN terus mendorong penyelesaian proyek KCJB dan LRT Jabodebek.

"Kemarin sudah disetujui PMN sebesar Rp3,2 triliun, sudah sepakati dan sekarang sedang diproses di Komisi XI untuk dicairkan akhir tahun," ujar Kartika dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Komisi VI DPR memang sudah menyetujui penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). Suntikan dana itu digunakan untuk proyek KCJB.

Proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Rabu (23/11).

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

GoTo Ungkap Kinerja di Tengah Tren Penurunan Harga Saham******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengaku mendapat pendapatan bruto Rp5,9 triliun sepanjang kuartal III 2022 atau naik 30 persen secara tahunan. Direktur Keuangan GoTo Jacky Lo mengatakan capaian tersebut melampaui pedoman GoTo yang berkisar Rp5,7 triliun-Rp6 triliun.

"Ini membuat kami mencatat pertumbuhan yang lebih baik, meskipun kami melakukan rasionalisasi insentif di tengah meningkatnya tekanan makro ekonomi global terhadap daya beli masyarakat," ujar Jacky dalam Public Expose GoTo, Kamis (8/12).

Tak hanya pendapatan bruto, nilai transaksi bruto (GTV) juga tumbuh 33 persen menjadi Rp161 triliun.

Sementara itu, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan tercatat mengalami perbaikan 11 persen dibanding tahun sebelumnya dan 10 persen dibanding kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan yang kami lakukan pada EBITDA yang disesuaikan mencerminkan hasil dari upaya kami untuk mengoptimalkan beban operasional non personalia," ujar Jacky.

Pertumbuhan positif ini diraih GoTo ditengah tren menurunnya harga saham mereka dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden GoTo Patrick Cao mengatakan anjloknya saham GoTo dipicu oleh kondisi makro ekonomi, kondisi pasar modal, kompetisi, serta kinerja perusahaan.

Ia menjelaskan dengan berakhirnya masa penguncian saham atau lock uppada akhir November lalu, terjadi kenaikan jumlah saham yang beredar.

"Dengan berakhirnya periodelock up, ada kenaikan dalam jumlah saham yang beredar di pasar yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli saham," ujar Patrick.

Ia menjelaskan hal itu disebabkan sejumlah faktor di antaranya investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund lifeuntuk investor finansial, serta kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

"Banyak dari variabel tersebut merupakan hal-hal di luar kontrol pengetahuan perusahaan. Perseroan akan terus fokus untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga akan terus melakukan penjajakan dengan investor potensial baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023.

"Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick.

[Gambas:Video CNN]