petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot yang gacor saat ini

situs slot vip 422Jutaan kata 16638Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot yang gacor saat ini》

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemprov Malut menyurati BKPM soal permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).
Pemprov Malut menyurati BKPM soal permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII). (Wahyu/detikTravel).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Lihat Juga :
Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(bir/agt)

[Gambas:Video CNN]

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

Pengamat transportasi menilai alasan pembengkakan biaya proyek kereta cepat tidak bisa jadi alasan perpanjangan masa konsesi menjadi 80 tahun.
Pengamat transportasi menilai alasan pembengkakan biaya proyek kereta cepat tidak bisa jadi alasan perpanjangan masa konsesi menjadi 80 tahun. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Lihat Juga :
Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

Lihat Juga :
ANALISISLayakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat?

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Lihat Juga :
Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Lihat Juga :
KAI Respons KA Argo Parahyangan Ditutup Usai Kereta Cepat Beroperasi

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.



Ancaman Tiket Mahal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKI.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKI. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)




bab terbaru:akun slot tergacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
erek erek belanja
rumus jp paus
slot minimal deposit 5000 via ovo
rtp bioskop777
selalu gacor
138slot
cara mencairkan pinjol ke dana
gbo4d
pinjaman resmi ojk 2022
Daftar isi semua bab
Bab 1 harmoni4d
Bab 2 cepat slot
Bab 3 olenation888
Bab 4 livesdy
Bab 5 rtp ns2121
Bab 6 cara mengecek limit kredivo
Bab 7 slot gacor login
Bab 8 website ojk pinjol legal
Bab 9 bintang89
Bab 10 kecurangan slot pragmatic
Bab 11 hdpbet
Bab 12 cara pinjam uang ke kredivo
Bab 13 bet303
Bab 14 alamat slot tergacor
Bab 15 pitaslot
Bab 16 liganationz
Bab 17 link slot server internasional
Bab 18 erek2 ikan lele
Bab 19 pinjol ilegal agustus 2022
Bab 20 situs slot zeus olympus
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4887bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Jungler hutan super di kota

slot pendatang baru
Harga kripto kompak meradang pada Kamis (8/12) pagi. Bitcoin, ethereum, hingga dogecoin mencatat tinta merah di papan utama kripto.
Harga kripto kompak meradang pada Kamis (8/12) pagi. Bitcoin, ethereum, hingga dogecoin mencatat tinta merah di papan utama kripto. (iStockphoto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga kripto kompak meradang pada Kamis (8/12) pagi. Bitcoin, ethereum, hingga dogecoin mencatat tinta merah di papan utama kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar.

Mengutip coinmarketcap.com, bitcoin jatuh 1,37 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US.822 per keping. Sepekan terakhir ini, bitcoin memang melempem hingga minus 1,78 persen.

Senasib, ethereum juga merosot 3,05 persen dalam semalam menjadi US.227 per keping. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua ini sudah terjun bebas 4,63 persen dalam sepekan.

Selanjutnya, cardano anjlok 2,94 persen ke posisi USBUMN Ramai******

Sejumlah BUMN akan mulai menjual saham di bursa pada 2023 mendatang. Berikut rinciannya.
Sejumlah BUMN akan mulai menjual saham di bursa pada 2023 mendatang. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian BUMNberencana melakukan penawaran umumsahamperdana (IPO) empat anak BUMNpada 2023 mendatang.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury merinci empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk meningkatkan ketahanan energi.

Kemudian, Palm Co dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) untuk mendukung ketahanan pangan.

Dari sisi energi, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan cadangan migas nasional, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, seiring dukungan untuk mengurangi emisi karbon.

Sedangkan dari ketahanan pangan, IPO anak usaha BUMN berupaya melanjutkan hilirisasi industri kimia dan peningkatan tingkat ketersediaan pupuk guna mendongkrak produktivitas pertanian.

Hilirisasi industri sawit juga dilakukan karena masih minimnya CPO untuk produksi minyak goreng BUMN.

"Kami harap hilirisasi industri kelapa sawit termasuk pengembangan industri minyak goreng, serta penambahan kapasitas biosolar melalui produksi (campuran biosolar) POME dan FAME diproduksi Palm Co," ujarnya.

Berikut rincian IPO empat anak BUMN:

[Gambas:Video CNN]

1. Pertamina Geothermal Energy (PGE)

Merupakan salah satu perusahaan energi panas bumi terbesar di dunia berdasarkan total kapasitas terpasang yang mencapai 672 megawatt.

Perusahaan sedang menyampaikan usulan rentang harga IPO kepada OJK. Berdasarkan laporan keuangan per 2021 pendapatan PGE mencapai US9 juta dengan EBITDA margin 78,7 persen.

2. Pertamina Hulu Energi (PHE)

Merupakan subholding upstream PT Pertamina (Persero) yang memiliki produksi dan eksplorasi migas terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Pertamina.

IPO PHE diharapkan dapat membantu mendorong nilai perusahaan Pertamina mencapai US0 miliar pada 2024. PHE mencatat pendapatan US,7 miliar dengan EBITDA US miliar. Adapun rencana belanja modal perusahaan setiap tahun berkisar Rp60 triliun-Rp90 triliun.

Lihat Juga :
KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun

3. Palm Co

Merupakan subholding bidang sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Saat ini Kementerian BUMN masih menyelesaikan penggabungan beberapa anak usaha produsen kelapa sawit di bawah entitas Palm Co. Targetnya, peraturan pemerintah (PP) terkait penggabungan selesai pada akhir tahun ini.

Rencana IPO Palm Co diharapkan mulai dilakukan pada kuartal II 2023 dan tercatat di pasar modal pada kuartal III 2023.

4. Pupuk Kaltim

Merupakan anak usaha Pupuk Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki kapasitas terpasang 6,5 juta ton per tahun dari total kapasitas Pupuk Indonesia 21,1 juta ton per tahun.

Rencananya, hasil IPO Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kapasitas ekspansi pengembangan pabrik urea di Papua dan Papua Barat, juga pengembangan pupuk Amorea di kawasan Maluku, dan akselerasi industri kimia.

Lihat Juga :
Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat

 

(sfr/fby),3086 per keping, dan polygon melorot 2,26 persen menjadi USAS Blacklist Perusahaan yang Bantu Rusia, Termasuk dari Singapura******
AS memastikan bakal memasukkan daftar hitam (blacklist) perusahaan yang ikut membantu militer Rusia menyerang Ukraina.
AS memastikan bakal memasukkan daftar hitam (blacklist) perusahaan yang ikut membantu militer Rusia menyerang Ukraina. (REUTERS/Valentyn Ogirenko).
Jakarta, CNN Indonesia--

Amerika Serikat (AS) memastikan bakal memasukkan daftar hitam (blacklist) perusahaan yang ikut membantu militer Rusiamenyerang Ukraina.

Mengutip Reuters, Kamis (8/12), ada sebanyak 24 perusahaan yang baru saja dimasukkan ke dalam daftar hitam ekspor AS karena mendukung militer Rusia.

Departemen Perdagangan AS menyebutkan perusahaan yang baru saja masuk dalam blacklist berasal dari berbagai negara mulai dari Latvia, Pakistan, Singapura, dan Swiss, serta dari Rusia sendiri.

Kemudian, ada juga AO Kraftway Corporation PSC Rusia. Perusahaan ini disebut sebagai salah satu perusahaan IT terbesar di Rusia.

Selanjutnya, ada juga perusahaan dari Rusia, yakni Produksi Ilmiah Optolin, AO PKK Milandr, Milandr EK OOO, Milandr ICC JSC, dan Milur IS, OOO dan Ruselectronics JSC. Lalu ada juga Milur SA yang berbasis di Swiss.

Lihat Juga :
BP2MI Sebut Pemerintah Kecolongan Lepas TKI ke Inggris

AS juga menambahkan empat perusahaan perdagangan di Singapura ke dalam blacklist karena berusaha memasok produk ke elektronik Iran, Pardazan System Namad Arman (PASNA).

Lalu, ada juga 10 perusahaan di Pakistan dan UEA yang masuk ke dalam daftar hitam terbaru AS ini. Hal tersebut dikarenakan dukungannya untuk pembuatan nuklir di Rusia.

Sampai saat ini, belum ada satupun dari perusahaan yang masuk daftar hitam AS yang memberikan komentar.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/bir)

[Gambas:Video CNN]
,8935 per keping.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Lihat Juga :
Harga Minyak Dunia Jatuh Imbas Pasokan BBM AS Berlimpah

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]



(bir/agt)

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

indogame888
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut data surplus produksiberas milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan stok beras di penggilingan menipis sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Ansy Lema.

Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?," tanya Ansy.

"Iya," jawab Buwas singkat.

Lihat Juga :
Sayurbox PHK 5 Persen dari Total Karyawan

Buwas mengatakan pihaknya menerima data produksi beras yang bisa diserap Bulog sebesar 600 ribu ton dari Kementan. Namun, Bulog tidak menemukan beras sebanyak tersebut.

"Jadi kalau saya bilang 600 ribu ton dari mana gitu, karena barangnya memang enggak ada. Kalau ada kan saya beli," ujar Buwas.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan Kementan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

"Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun, tentu dengan variasi harga bergantung lokasi," jelas Batara melalui keterangan resmi, Rabu (30/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)

Tentang mimpi musim panas

matahari88
Presiden Jokowi mengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalum sebesar Rp48,74 triliun.
Presiden Jokowi mengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalum sebesar Rp48,74 triliun. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.

Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.

Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.

Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.

Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .

Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

(mrh/agt)

Setan mengganggu langit

cara menghindari pinjol
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). (ANTARA FOTO/RENO ESNIR).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB).

Hal itu mereka sampaikan untuk membantah isu bahwa kereta yang menjadi tunggangan masyarakat yang bepergian antara Bandung-Jakarta itu akan dihentikan operasinya saat proyek KCJB rampung.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menjelaskan belum ada rencana untuk menumbalkan KA Argo Parahyangan oleh Kemenhub.

"Jadi Kemenhub belum membuat program memberhentikan KA Argo Parahyangan dalam waktu dekat maupun jangka menengah," tegas Risal.

Sebelumnya, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

[Gambas:Video CNN]

"KAI juga masih fokus mempersiapkan hadirnya layanan kereta api cepat Jakarta Bandung beserta KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung bagi pelanggan kereta cepat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Joni menambahkan KAI sebagai BUMN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

(skt/agt)

Di seluruh langit

rtp stadium4d

Penebusan Xu Xian

rtp imba slot