rtp dewaslot99

murai77 slot 52Jutaan kata 893423Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp dewaslot99》

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan informasi cuti harus terbuka dan diumumkan di hadapan publik jika presiden memutuskan ambil cuti untuk terlibat kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.

Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.

Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jurgen Klopp akan tinggalkan Liverpool di akhir musim 2023/24******

Jakarta (ANTARA) - Jurgen Klopp mengumumkan bahwa ia akan mundur sebagai pelatih Liverpool di akhir musim 2023/24.
"Jurgen Klopp mengumumkan keputusannya untuk mundur sebagai pelatih Liverpool di akhir musim, ia sudah memberitahukan keputusannya itu kepada pemilik klub," kata Liverpool di situs resmi mereka pada Jumat. Klopp masih akan melatih The Reds hingga akhir musim 2023/24 sebelum mengakhiri masa jabatan manajerialnya selama delapan setengah tahun yang gemilang bersama klub Marseyside tersebut. Pelatih berusia 56 tahun itu berhasil mempersembahkan enam trofi untuk Liverpool sejak gabung dari Borussia Dortmund pada 2015, termasuk Liga Champions 2019 dan mengakhiri puasa liga domestik selama 30 tahun saat juara Liga Premier Inggris pada 2020.
“Saya sangat menyukai segala hal tentang klub ini, saya menyukai segala hal tentang kota ini, saya menyukai segala hal tentang suporter kami, saya menyukai tim, saya menyukai staf. Saya suka semuanya. Namun, keputusan saya tetap mengambil keputusan ini menunjukkan kepada Anda bahwa saya yakin itulah keputusan yang harus saya ambil," kata Klopp kepada Liverpoolfc.com. Kontrak Klopp bersama Liverpool baru akan berakhir Juni 2026. Namun, pelatih asal Jerman itu mengaku 'kehabisan tenaga' untuk terus melatih Liverpool. "Bagaimana saya mengatakannya, kehabisan energi. Saya tidak punya masalah sekarang, tentu saja, saya sudah tahu bahwa saya harus mengumumkannya suatu saat nanti, tapi saya baik-baik saja saat ini. Saya tahu saya tidak dapat melakukan pekerjaan itu lagi dan lagi dan lagi dan lagi," ucap Klopp.


Baca juga: Wakil Presiden DFB akui permintaan gaji Klopp terlalu tinggi Klopp mengatakan sengaja mengumumkan kepergian dari Liverpool di tengah musim ini agar manajemen The Reds memiliki waktu untuk melakukan transaksi atau pergantian pelatih dengan baik. "Saya sudah memberi tahu klub sejak November lalu. Saya harus menjelaskan sedikit bahwa mungkin dari luar pekerjaan saya terlihat berada di pinggir lapangan dan dalam sesi latihan, hal-hal seperti ini. Tetapi sebagian besar hal terjadi di sekitar hal-hal semacam ini. Itu berarti ketika musim berjalan dan Anda sudah merencanakan musim berikutnya," ujar Klopp. "Saat kami duduk membicarakan tentang calon pemain baru, pemusatan latihan musim panas berikutnya, dan apakah kami bisa pergi ke mana pun, muncul pemikiran, 'Saya tidak yakin saya bisa di sini lagi' dan saya sendiri terkejut dengan hal itu. Saya jelas mulai memikirkan [untuk pergi]," kata Klopp. Liverpool juga akan ditinggal asisten pelatih, Pepijn Lijnders dan Peter Krawietz, serta pelatih pengembangan elit Vitor Matos. Presiden Fenway Sports Group, pemilik Liverpool, Mike Gordon mengucapkan rasa terima atas apa yang telah Klopp lakukan kepada klub. “Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Jurgen atas semua yang telah dan terus ia lakukan untuk Liverpool. Terima kasih Jurgen. Bila waktu tiba, you will never walk alone," kata Mike Gordon.

Baca juga: Klopp senang Liverpool akhiri 2023 dengan kemenangan di Turf Moor

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：nagaslot777、trik jitu main slot online、qq7887

Terkait：daftar situs terpercaya、dana kredivo belum cair、pola gacor wild bounty、slot depo 100 bonus 100、slot 889nation、situs yang lagi gacor malam ini、cara pinjam uang di bank bri jaminan bpkb motor、slot hoki terbaru、slot sonic 777、kredit pintar terdaftar ojk

---

---

bab terbaru：kredivo jambi（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05