situs belanja china terpercaya

slot gacor jam 2 malam 856Jutaan kata 334482Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs belanja china terpercaya》

BMKG peringatkan potensi hujan lebat dan angin kencang di 25 provinsi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang turun di sejumlah titik di 25 provinsi di Tanah Air, Selasa.

Berdasarkan peringatan dini cuaca pada situs BMKG yang dipantau di Jakarta, Selasa pagi, hujan berintensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan turun di sejumlah titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Berikutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Selain hujan berintensitas lebat, BMKG juga memperingatkan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sejumlah titik di Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku.

Sejalan dengan peringatan tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan potensi hujan lebat itu muncul karena eks-siklon tropis Lincoln yang terpantau di daratan Australia membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi memanjang di Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Australia bagian utara.

Lalu, daerah konvergensi terpantau memanjang di Aceh dari Perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Jawa Timur hingga Banten, di utara Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dari perairan selatan Bali hingga NTB, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga NTT, di Papua dan Papua Barat.

"Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar eks-siklon tropis Lincoln dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut," kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo: Aturan tentang hak******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengemukakan bahwa peraturan tentang hak-hak penerbit merupakan kebijakan afirmatif pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat industri pers nasional.

Dia menyampaikan, peraturan presiden (perpres) tentang publisher rightsatau hak-hak penerbit serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan untuk mendukung penguatan industri pers.

"Langkah ini diperlukan untuk memastikan disrupsi digital tidak menggerus keberlangsungan pelaku industri, namun justru menguatkan," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa.

Dalam "Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital" yang berlangsung di Jakarta Utara, Senin (19/2), dia menjelaskan bahwa sebelum pemberlakuan peraturan tentang hak-hak penerbit, akan ada masa transisi selama enam bulan.

Selama masa transisi, ia mengatakan, perusahaan pers bisa mempersiapkan diri untuk menjalankan peraturan tersebut.

"Saya merasa enam bulan bukan waktu yang lama, sehingga harus betul-betul bekerja cepat dan tepat," katanya.

Dia yakin pemberlakuan peraturan tentang hak-hak penerbit dapat mendorong perkembangan industri pers nasional.

"Saya yakin bahwa spirit ini akan menghadirkan masa depan industri pers yang penuh dengan optimisme, industri pers yang agile (tangkas) dan adaptif, industri pers yang berkualitas dan berkelanjutan," kata dia.

Baca juga: Kemkominfo: Perpres "Publisher Rights" dukung jurnalisme berkualitas

Budi mendorong industri pers nasional untuk menangkap peluang dari digitalisasi global dengan mengembangkan inovasi.

Mengutip data World Association of News Publishers, dia menunjukkan bahwa pendapatan global industri pers mencapai 130 miliar dolar AS (sekitar Rp2 kuadriliun) pada 2023.

"Ini merupakan angka hasil dari kombinasi kegiatan pemberitaan yang ada dengan teknologi digital, salah satunya sirkulasi surat kabar digital," katanya.

Dia mendorong industri pers nasional untuk mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru serta meningkatkan keahlian karyawan guna menangkap peluang-peluang yang muncul.

"Melakukan upscalingkaryawan agar memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang perkembangan teknologi," katanya.

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah
Baca juga: Wamenkominfo paparkan pemanfaatan AI dalam usaha media massa

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Label：jitu server thailand vip、situs slot yang sedang gacor hari ini、juragantoto2

Terkait：maxwin mahjong、sensas138、gg76、doyan303、mahjong ways 2 bg、video pola gacor hari ini、slot paling gacor hari ini、demo ganesha fortune、cara menggunakan e voucher indomaret、voucher gojek hari ini goride

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjaman resmi ojk limit besar tenor panjang（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30

Daftar bab terbaru

cara pinjam uang cepat

iblis4d

cicilan 0 persen tanpa kartu kredit

situs slot aman terpercaya

sejarahBacaan TerkaitMore+

Setan Besar dari Sekte Abadi

mpo2qq

Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu******

Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa insan pers memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol penghitungan suara Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan. Menurut Tito, penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara TPS. Dengan mengontrol dari tingkat TPS, upaya manipulasi hasil pemilu bisa diantisipasi. "Kita tahu prosesnya berjenjang, dari bawah, dari TPS bisa diikuti, jejaring media sangat kuat," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Mendagri mengatakan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, hasil penghitungan suara pemilu dapat diterima oleh publik. Tito menuturkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit sebab menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari. "Pemilu 14 Februari adalah one most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan suara dalam waktu cepat di gunung, di pantai, di pulau-pulau, dan di hutan," kata dia. Selain itu, menurut dia, pencoblosan bukan hanya calon presiden, melainkan juga calon anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka dari itu, dia menilai penyelenggaraan pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, pers harus menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu. Di samping itu, kata dia, pers di Indonesia memiliki tantangan, yakni media sosial yang keberadaannya tidak bisa dilawan. Bahkan, dia menyebut ada penelitian yang memprediksi bahwa media sosial bakal lebih berpengaruh ketimbang media konvensional. "Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit," kata Mendagri.

Baca juga: PLN klaim sukses amankan pasokan listrik saat Pemilu 2024
Baca juga: Anfrel apresiasi pemilu di Indonesia berjalan aman dan damai

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi peri

togel 178

Tol Serpong******

Jakarta (ANTARA) - PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) akan memberlakukan penyesuaian dan penetapan tarif Jalan Tol Serpong-Cinere mulai Rabu (21/2/2024) pukul 00.00 WIB.

"Penyesuaian dan penetapan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere)," ujar General Manager Keuangan dan Administrasi CSJ Ronald Reagen Alexander Pardede di Jakarta, Minggu.

Penyesuaian tarif Seksi Serpong–Pamulang dan penetapan tarif Seksi Pamulang–Cinere dengan tarif terjauh (sistem tertutup) tersebut menjadi sebagai berikut:

Seksi 1 (Serpong–Pamulang)

Gol I: Rp12.000, yang semula Rp11.000
Gol II: Rp18.000, yang semula Rp16.500
Gol III: Rp18.000, yang semula Rp16.500
Gol IV: Rp24.000, yang semula Rp22.000
Gol V: Rp24.000, yang semula Rp22.000

Seksi 2 (Pamulang–Cinere)

Gol I: Rp6.500
Gol II: Rp10.000
Gol III: Rp10.000
Gol IV: Rp13.500
Gol V: Rp13.500

Tarif terjauh (Serpong–Cinere)

Gol I: Rp18.500
Gol II: Rp28.000
Gol III: Rp28.000
Gol IV: Rp37.000
Gol V: Rp37.000

Jalan Tol Serpong-Cinere memiliki empat gerbang tol, yaitu Pamulang, Serpong 5, Serpong 6, dan Serpong 7.

Sistem transaksi di Jalan Tol Serpong-Cinere menggunakan sistem tertutup, sehingga akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya sesuai keputusan Menteri PUPR.

Jalan tol sepanjang 10,14 km yang melewati wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten, ini merupakan wilayah yang didominasi sektor jasa, industri, dan tempat tinggal, sehingga Cinere menjadi alternatif pilihan angkutan industri.

Selain itu, jalan Tol Serpong-Cinere juga memberikan kepastian waktu kepada pengguna jalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.

Ronald mengimbau pengguna jalan tol untuk memastikan kecukupan saldo uang elektronik, kelayakan kendaraan, dan kecukupan bahan bakar minyak sebelum memasuki jalan tol.

Baca juga: Presiden resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor
Baca juga: Ruas Tol Serpong - Cinere bantu urai kepadatan lalin di Tol JORR 1
Baca juga: Pembebasan lahan tol Cijago alami sejumlah hambatan

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Yin Zu

cmd77

Mantan PM Thailand Thaksin hadapi dakwaan kasus lese majeste******

Bangkok, Thailand (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang dibebaskan bersyarat, melapor ke jaksa penuntut umum pada Selasa, setelah mengajukan petisi tertulis untuk perlakuan adil dalam kasus lese majeste terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.

Lese majesteadalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman.

Setelah dinyatakan bebas bersyarat pada Minggu (18/2), Thaksin masih menghadapi sejumlah permasalahan hukum karena jaksa penuntut umum mempertimbangkan untuk mendakwa dia dengan tuduhan menghina monarki dalam wawancara yang dilakukan Thaksin di Seoul.

Menurut keterangan Kantor Kejaksaan Agung Thailand pada awal bulan ini, proses hukum pada kasus tersebut telah dimulai sebelum dia kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu.

Juru Bicara Kejaksaan Agung Prayut Phetkhun mengatakan, Thaksin diperintahkan untuk bertemu dengan jaksa penuntut umum untuk mendengarkan dakwaan pada Senin.

Dalam pertemuan yang berdurasi 30 menit tersebut, ia memohon keadilan dan juga menyerahkan sejumlah dokumen.

Jaksa Agung menilai para penyidik belum menyelesaikan penyelidikan tambahan dan investigasi apakah Thaksin melanggar undang-undang penghinaan kerajaan masih berlangsung, kata Prayut dalam konferensi pers.

Prayut mengatakan hal tersebut berakibat keputusan apakah akan melanjutkan penuntutan terhadap Thaksin belum bisa diambil untuk saat ini, sehingga pembebasan sementara diperbolehkan bagi Thaksin, dengan jaminan rekening deposito bank senilai 500.000 baht (sekitar Rp216 juta).

Thaksin dijadwalkan bertemu kembali dengan para jaksa untuk sidang tuntutan pada 10 April.

Dalam jumpa pers yang sama, Direktur Jenderal Kasus Pidana Kejaksaan Agung Thailand Preecha Sudsanguan, mengatakan Thaksin tampak sakit parah, karena ia menggunakan kursi roda dan hampir tidak dapat berbicara.

Setelah menjalani hukuman enam bulan di tahanan rumah sakit, taipan berusia 74 tahun itu meninggalkan Rumah Sakit Umum Kepolisian pada Minggu dan kembali ke kediamannya di Chan Song La di distrik Bang Phat Bangkok untuk pertama kalinya dalam 17 tahun.

Thaksin, dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, tinggal di luar negeri selama 15 tahun dalam pengasingan untuk menghindari penjara. Kembalinya dia ke negara asalnya bersamaan dengan kembalinya Partai Pheu Thai ke pemerintahan.

Baca juga: Terdakwa mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra bebas bersyarat
Baca juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dirawat di rumah sakit

Sumber: TNA

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

bangsa togel

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Thor yang marah

erek erek buku mimpi

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Kisah reboot Fahai

bisaqq

Helikopter WBN dilaporkan hilang kontak di hutan Halmahera******

Ternate (ANTARA) - Perusahaan tambang PT Weda Bay Nickel (WBN) yang beroperasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara, menyatakan helikopter yang disewanya diduga mengalami masalah dan hilang kontak di sekitar hutan Halmahera pada Selasa (20/2) sekitar pukul 13.16 WIT.

Communications Weda Bay Project, Bilal Sau dihubungi, Selasa, mengatakan Helikopter Bell 429 PK-WSW milik Helicity yang merupakan kontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN) hilang kontak dengan Air Traffic Control (ATC) Bandara Cekel, Weda Tengah, pada pukul 13.16 WIT, Selasa, 20 Februari 2024 di antara Pinto dan Pit Kaurahe

"Saat kejadian, helikopter yang digunakan untuk logistik eksplorasi ini membawa 3 orang, yakni 2 pilot dan satu penumpang," kata Bilal Sau, saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya.

Baca juga: Basarnas kerahkan helikopter cari enam penumpang KM Rukun Jaya

Baca juga: Kapolri: Heli hilang kontak dalam kondisi cuaca buruk

Sementara itu, informasi yang diperoleh, helikopter milik PT IWIP jenis bel 429 PK – SWS membawa satu orang penumpang dan dua orang kru.

Sedangkan, Kapolres Halteng, AKBP Faidil Zikri saat dikonfirmasi mengatakan dirinya telah menuju ke PT IWIP dan belum bisa menjawab untuk data lengkap. Dirinya meminta untuk hubungi Basarnas Ternate.

Oleh karena itu, saat ini ini pihaknya bersama manajemen PT WBN telah berkomunikasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) di Ternate, juga membentuk tim untuk melakukan pencarian.

Sementara itu, Kepala Basarnas Ternate, Fathur Rahman mengatakan saat ini tim SAR gabungan telah diterjunkan untuk menuju lokasi dan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan serta pihak terkait guna memastikan lokasi hilang kontak helikopter tersebut untuk mempermudah tim SAR gabungan yang telah diterjunkan ke lokasi kejadian.*

Baca juga: Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang

Baca juga: Polri berupaya cari helikopter hilang kontak di Belitung Timur

《situs belanja china terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，website gacor hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs belanja china terpercaya》bab terbaru。