cara pinjam di koinworks

Pengawal pribadi dari dunia lain

Menko Airlangga Tekankan Peran Penting Swasta Perkuat Ekonomi ASEAN******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peran penting sektor swasta untuk bisa berkontribusi dalam memperkuat perekonomian ASEAN, terutama dalam menghadapi agenda-agenda global.

Indonesia sendiri telah mengambil beberapa inisiatif dalam memperkuat perekonomian ASEAN. Inisiatif Indonesia itu antara lain memperkuat integrasi pasar regional melalui peningkatan Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru, memperkenalkan Transaksi Mata Uang Lokal dan interoperabilitas pembayaran digital, serta mempromosikan ASEAN Industry Project Based Initiative.

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 Plenary Session yang mengangkat tema 'Aligning ASEAN's Private Sector Priorities to the Global Agenda', Minggu (3/9).

Perekonomian ASEAN kemudian mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital mengalami peningkatan investasi pada tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5 persen.

"Saat ini, kami adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi, meskipun perjalanan ke depan masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang," ucap Airlangga.

"Sudah ada tanda-tanda melambatnya kinerja ekonomi negara-negara utama ASEAN, meningkatnya inflasi pangan, dan berlanjutnya ketidakpastian pasar akibat fragmentasi geopolitik," tambahnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebut, upaya inklusif dan kolaboraitf dari sektor swasta ASEAN menjadi kunci dalam menghadapi agenda global. Sebab, proyek kerja sama ASEAN turut dipengaruhi dinamika global sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik maupun sektor swasta.

Untuk itu, lanjut Airlangga, ada tiga bidang prioritas yang dapat dikontribusikan oleh sektor swasta untuk memperkuat perekonomian ASEAN dalam menghadapi agenda global. Pertama, ASEAN memerlukan peran sektor swasta yang lebih besar untuk mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh situasi geopolitik.

"Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan," ujar Airlangga.

Kedua, sektor swasta secara aktif dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Menurutnya, sektor swasta ASEAN harus bekerja sama dengan dewan bisnis lainnya untuk menjajaki potensi kolaborasi. Sektor swasta ASEAN juga harus menerapkan model bisnis inklusif, memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan UMKM.

Terakhir, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan. Inovasi, difusi dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

ASEAN juga perlu mengoptimalkan kontribusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang sudah maupun akan terjadi.

"Saya ingin mengimbau kepada sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis secara lebih luas untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Terutama untuk ABAC harus bisa membuat ASEAN lebih kuat dengan menguatkan juga perdagangan dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN," pungkas Airlangga.

Kaisar Aogu

Ada BUMN di Bawah Holding Pangan Jualan Kondom******

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Frans Marganda Tambunan menyebut sejumlah perusahaan pelat merah di bawah holding BUMNpangan ID Food jualan kondom.

"Kenapa, memang jadi banyak corebisnis di dalam? Memang awalnya kan RNI di bawah binaan Kementerian Keuangan. Jadi dulu gado-gado, ada alat kesehatan dan farmasi, perkebunan, bahkan kita dulu punya Phapros yang kita divestasi ke Bio Farma. Jadi macam-macam," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Terkait pabrik Mitra Banjaran (PT Mitra Rajawali Banjaran yang menjual kondom) di Bandung, tahun lalu kita sudah coba divestasi ke teman kita Bio Farma. Cuma memang ada ketidakcocokan harga dan sebagainya, jadi kita tunda," imbuh Frans.

"Jadi kita gunakan sementara ini Mitra Banjaran mem-backup produksi alat kesehatan farmasi untuk Rajawali Nusindo sampai nanti kita berikutnya menunggu divestasi tahap dua kita tawarkan. Karena kami mengutamakan kalau didivestasi ke sesama BUMN," tegasnya.

Selain ada BUMN yang berjualan kondom, Frans menyebut ID Food juga punya anak usaha lain yang tidak sejalan dengan urusan pangan.

Beberapa di antaranya adalah pabrik karung, perkebunan, hingga alat suntik.

Ia mengatakan anak perusahaan di bawah ID Food yang tidak terkait langsung dengan pangan juga akan didivestasi. Ia menegaskan langkah ini sebagai upaya refocusinggerak perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Saya seorang pemain besar

Bos Foxconn Mundur Usai Umumkan Ikut Pilpres Taiwan******

CEO Foxconn Terry Gou mengundurkan diri sebagai anggota dewan perusahaan, sepekan pasca mengumumkan niatnya untuk menjadi presidenTaiwan berikutnya.

Foxconn adalah pabrik penyuplai Apple (AAPL.O).

Setelah berbulan-bulan spekulasi, Gou, yang mundur sebagai ketua Foxconn pada 2019, mengumumkan pada Senin (4/9) bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan presiden yang akan diadakan pada Januari.

Sementara itu, tim kampanye Gou menolak untuk memberikan komentar.

Gou mengaku bersedia mengorbankan aset pribadinya di China saat ditanya terkait konflik kepentingannya sebagai pemegang saham utama Foxconn, yang memiliki investasi besar di Negeri Panda itu.

"Saya belum pernah berada di bawah kendali Republik Rakyat China," katanya.

"Saya tidak mengikuti instruksi mereka," imbuhnya.

Gou adalah orang keempat yang mencalonkan diri jadi presiden Taiwan. Tetapi angka pollingnya sangat jauh di belakang kandidat paling unggul, William Lai yang diusung Partai Progresif Demokratik (DPP).

William Lai saat ini menjabat sebagai wakil presiden.

Pemilihan ini berlangsung pada saat meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan China, dengan Beijing secara teratur melakukan latihan militer di dekat pulau tersebut, yang memicu kekhawatiran akan kemungkinan konflik.

Gou telah berulang kali menuduh DPP mencari perang dengan China, yang mengklaim pulau tersebut sebagai wilayahnya sendiri, dengan sikap antagonis terhadap Beijing.

Pemerintah yang dipimpin DPP, dan Lai telah berulang kali menawarkan perundingan dengan China namun ditolak, karena Beijing menganggap mereka sebagai separatis.

Lihat Juga : Teten: AS-India Berani Tolak TikTok, Kenapa Kita Enggak?

Gou, salah satu figur bisnis Taiwan yang paling terkenal secara internasional, selama minggu ini mencoba menyatukan oposisi melawan DPP, tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai.

Dua kandidat lainnya adalah mantan walikota Taipei Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan kecil, dan Hou Yu-ih dari partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang, yang secara tradisional mendukung hubungan dekat dengan Beijing.

[Gambas:Video CNN]

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Jokowi Dijadwalkan Uji Coba Kereta Cepat 13 September******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).

"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.

Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.

Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :

- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.

- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.

- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.

- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.

Lihat Juga : Menhub: Uji Coba Gratis Kereta Cepat Tunggu Presiden Pulang dari India

pakaian wanita

Kemendag Bantah Larangan TikTok Shop Dorongan dari E******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah larangan social commerceseperti TikTok Shop bertransaksi jual-beli didorong oleh kepentingan e-commerce seperti Shopee.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan e-commerce juga harus mematuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, khususnya larangan penjualan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta untuk produk cross broder.

Isy menambahkan Permendag 31 Tahun 2023 tidak khusus mengatur satu platform.

"Ini mengatur bukan untuk salah satu platform tapi untuk semuanya," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan social commerce hanya bisa untuk promosi. Apabila ada aplikasi media sosial yang ingin berjualan dan bertransaksi harus membuat aplikasi e-commerce terpisah sesuai ketentuan. Hal ini agar data dari aplikasi medsos tidak disalahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Artinya, layanan TikTok Shop tidak bisa beroperasi untuk bertransaksi selama pengelola tidak memiliki entitas e-commerce terpisah.

Aturan ini diterbitkan lantaran fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]