pinjam uang cair ke dana

Tuanku sangat galak

Teten Akui Tak Bisa Intervensi Kenaikan Tarif Layanan di Marketplace******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tak bisa mengintervensi kenaikan tarif layananyang ditetapkan sejumlah marketplacesaat ini.

Menurutnya, jika pemerintah mengintervensi soal tarif layanan, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar.

"Yang banyak dikeluhkan itu soal kenaikan tarif. saya kira itu memang pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah itu karena kalau pemerintah masuk ke situ, misalnya membatasi tarif komisinya berapa persen, kalau pemerintah ke situ akan mengganggu pasar," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

"Supaya mereka tetap bisa kompetitif, supaya mereka bisa menghitung HPP harga pokok penjualan, UMKM mestinya kalau sudah jualan di online dia tidak lagi ada biaya sewa," ucapnya.

Teten menegaskan kementeriannya akan berfokus pada pasar dalam negeri, utamanya menutup keran impor untuk memberikannya pada produk-produk dalam negeri. Ia juga memastikan akan mengurasi, mendampingi, dan membantu proses pembiayaan UMKM yang bergerak ke arah ekspor.

Lebih jauh, ia mengaku tengah mengajukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag ini, pasar akan dilindungi dari produk impor dan mengutamakan produk dalam negeri.

"Pak Presiden sudah mengarahkan kita semua supaya ada pembatasan agar produk-produk luar tidak menyerbu marketplace," ucapnya.

Salah satu yang akan diusulkan Kementerian Koperasi adalah pembatasan retail online. Menurutnya, kemudahan retail online dalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.

Teten meminta agar retail online harus memiliki perusahaan fisik di Indonesia sebelum menjual produknya secara online. Selain itu, ia meminta agar Permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.

"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing field yang sama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Jokowi Minta Pemda Subsidi Penerbangan Domestik******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memerintahkan pemerintah daerah (pemda) mensubsidi penerbangan domestik.

Langkah ini disebut Budi sebagai kunci dari arahan Presiden Jokowi untuk memulihkan industri penerbangan domestik Indonesia pascapandemi covid-19.

"Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kami lakukan bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para pemda harus ikut mensubsidi," jelas Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

Menurutnya, subsidi bersama membuat maskapai penerbangan bersedia terbang ke daerah-daerah tersebut dengan biaya ekonomis. Budi mengatakan langkah tersebut bisa dilakukan setidaknya untuk 3 sampai 4 bulan pertama.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah memberikan sejumlah stimulus, seperti biaya kalibrasi penerbangan untuk keperluan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan peralatan bandar udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2020, dan penerapan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jasa pendaratan.

Kemudian, ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Akhir Tahun, Mendag Pastikan Stok dan Harga Bapok di Lampung Stabil******

Jelang momen akhir tahun, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Provinsi Lampung terpantau stabil, dengan pasokan yang dipastikan cukup.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (28/12). Zulkifli mengatakan, masyarakat dapat menyambut tahun baru dengan tenang.

"Kami meninjau Pasar Natar hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia. Kami harap masyarakat bisa berbelanja dengan tenang menyambut tahun baru," kata Zulkifli.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan, dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung Etik Yulianti mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Natal dan Tahun Baru di Semarang pada awal Desember lalu mencatat bahwa harga bapok secara umum stabil dan pasokan tersedia cukup.

Dari hasil pemantauan di Pasar Natar, stok dan harga bapok di Lampung terpantau cukup dan stabil menjelang tahun baru 2023. Hasil pantauan harga di Pasar Natar hari ini menunjukkan, mayoritas harga bapok terpantau stabil dibanding minggu lalu (20/12), seperti beras Bulog Rp9.400/kg, beras premium Rp13.500/kg, MINYAKITA Rp14.000/liter, minyak goreng kemasan Rp15.000/liter, tepung terigu Rp12.500/kg, daging sapi Rp130.000/kg, daging ayam ras Rp37.000/kg, telur ayam ras Rp28.000/kg, dan bawang merah Rp30.000/kg.

Sementara itu, komoditas yang turun harga antara lain adalah beras medium dari Rp10.500/kg ke Rp10.000/kg dan gula pasir dari Rp15.000/kg ke Rp14.000/kg. Zulkifli menyebut, kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai, meski sudah mulai mengalami tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir ini.

Pegadaian Lotere Wanjie

Kadin Sorot Dampak Beras RI Termahal: Marak Impor, Petani Terancam******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyoroti mahalnya harga beras di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan disparitas ini membuka peluang banjir impor beras dan mengancam petani dalam negeri.

"Jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani," kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12).

Lewat laporan itu, World Bank melihat pentingnya investasi di bidang penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas.

Arsjad juga mengingatkan impor beras cadangan pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak menjadi pengalih fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Terlebih, kondisi ekonomi global yang mengalami krisis akibat perang Rusia-Ukraina belum usai.

"Dalam kondisi krisis global, komoditas pangan bisa ikut terimbas dan berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) perdagangan global, termasuk di sektor pangan," kata Arsjad.

"Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis," sambungnya.

Menurut Arsjad, disparitas harga ini terjadi akibat kebijakan impor beras yang dilakukan Bulog untuk memenuhi CBP. Pemicu impor ini adalah penyusutan stok yang semula berjumlah 1 juta ton pada awal 2022 menjadi 587 ribu ton pada November 2022.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) ada dua wilayah yang memiliki harga beras eceran naik di atas 5 persen per 6 Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Keduanya adalah Sulawesi Barat 6,6 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 5,6 persen. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.

Padahal, jika melansir catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mengalami surplus beras hingga 2021.

Kelebihan itu merupakan selisih antara produksi dan konsumsi yang terjadi di 16 provinsi. Sisanya mengalami defisit. Dari sisi persentase, surplus terbesar ada di Sulawesi Selatan, yaitu 235,5 persen.

"Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial," ucap Arsjad.

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

BEI Tegaskan Jam Perdagangan Bursa Belum Berubah******

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan jam perdagangan bursa saham Indonesia pada tahun depan belum berubah. Artinya, waktu perdagangan masih mengikuti ketentuan saat terjadi pandemi.

Jam perdagangan bursa saat ini dimulai dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 15.00 WIB, dengan jeda istirahat antara pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB.

"Jam perdagangan masih tetap," ujar Direktur BEI Irvan Susandy dikutip dariCNBCIndonesia,Kamis (29/12).

BEI sebelumnya memang menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia tentang Perubahan Pedoman Perdagangan tertanggal 28 Desember 2022.

Dalam surat tersebut dituliskan jam perdagangan akan seperti sebelum pandemi, yakni pukul 09.00 WIB -12.00 WIB untuk sesi I. Sementara, sesi II berlangsung pada pukul 13.30 WIB - 15.49 WIB.

Namun, Irvan memastikan bahwa jam perdagangan yang digunakan BEI masih sama seperti saat terjadi pandemi covid-19 sekarang ini.

"Dalam pedoman memang mengacu pada jam normal. Tapi, kami menggunakan masih mengacu ke jam perdagangan pandemi," jelasnya.

Irvan menambahkan jam perdagangan yang mengacu ke jam sebelum pandemi lebih karena menyesuaikan bahasa hukum yang rigid.

Dalam Pengumuman Nomor PR No: 095/BEI.SPR/12-2022 tertanggal 28 Desember, BEI juga menegaskan waktu perdagangan Sesi I adalah 09.00 WIB -12.00 WIB dan Sesi II 13.30 WIB - 14.49 WIB.

Sementara, mengenai rencana perubahan jam kembali normal masih dalam pembahasan bersama otoritas terkait.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Bakal Berbeda******

Pemerintah berencana untuk membedakantarif KRL bagi orang miskin dan kaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.

Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.

Kerenanya, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Kendati demikian, rencana tersebut mendapat sejumlah penolakan. Beberapa pengamat menilai langkah tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong angkutan umum demi menekan kemacetan jalan.

Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna tegas menyebut rencana perbedaan tarif KRL melenceng dari hakikatnya sebagai angkutan umum.

"Jadi kalau (tarif) orang kaya dinaikkan maka KRL tidak bersifat inklusif lagi. Justru adanya PSO ini membantu mengurangi kemacetan dan jadi daya tarik orang kaya naik KRL ke tempat kerja," ungkap Yayat.

[Gambas:Video CNN]