pinjaman sejenis kredivo 864Jutaan kata 214951Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot terbaik dan terpercaya 2022》
Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart******Jakarta, CNN Indonesia--
Transmart kembali menggelar promo diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada hari ini, Selasa (19/9) di seluruh gerai se-Indonesia.
Pesta diskon dimulai sejak jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai.
Lihat Juga :Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini! |
Berikut beberapa produk kebutuhan harian yang diskon di Transmart Full Day Sale: September Ceria.
1. Soft Drinks Lotte Chilsung Cider/Milkis 250 ml/Refreshing Water 2 Peach 240 ml/Coca Cola/Fanta/Sprite 390 ml diskon 10 persen.
2. ABC Kecap Manis 925 gram diskon dari harga normal Rp28.800 menjadi Rp17.520 per kemasan.
3. ABC Saus Tomat 335 gram diskon dari harga normal Rp17.900 menjadi Rp13.520 per kemasan.
4. Sosro Teh Celup 30s x 2 gram diskon dari harga normal Rp7.200 menjadi Rp4.400 per kemasan.
5. Dettol Shower Foam 410 gram diskon dari harga normal Rp45.300 menjadi Rp19.120 per kemasan.
6. So Klin Liquid Provence Lavender 565 ml diskon dari harga normal Rp13.810 menjadi Rp9.680 per kemasan.
7. Merries Pants Good Skin S26/M22/L20/XL16 diskon dari harga normal Rp51.700 menjadi Rp38.320 per kemasan.
8. Tata Facial Soft 1000s diskon dari harga normal Rp45.900 menjadi Rp35.120 per kemasan.
Tunggu apalagi? Yuk segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan serbu diskon kebutuhan hariannya cuma di Transmart Full Day Sale: September Ceria hari ini.
(uli/fef)Pengusaha Ritel Bersiap Gugat Pemerintah Terkait Utang Migor Rp344 M******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka.
"Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (20/9).
Roy mengungkap kesiapan menggugat disampaikan karena pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi itu pada September ini.
"Pokoknya udah mau masuk. Udah mau masih ke situ," tegas dia.
"Kan lagi berproses dulu, kuasa dari peritel kan jadi kita baru mau meetingJumat terus minggu depan internal kita. Kita mau meetingjadi langkah-langkah itu," sambungnya.
Roy juga menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang masih tutup mulut menyoal kasus ini.
"Karena, kok, rasanya diam-diam aja jadi sekarang ya, siapa yang diam-diam? Sudah tahu dong, enggak usah saya perjelas. Menteri Perdagangan," ucapnya.
Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.
Namun, sudah setahun setengah berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) JerrySambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)Label:keraton4d、ayu togel、buku mimpi 18
Terkait:erek37、sensa128、tips kredit hp、bo slot terbaik dan terpercaya、situs slot bagus、pinjam uang 15 juta tanpa jaminan、slot airbet88 deposit pulsa telkomsel tanpa potongan、akun terpercaya slot、trik kalahkan mesin slot、dukun angka jitu macau
bab terbaru:slot gacor di siang hari(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
《situs slot terbaik dan terpercaya 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,musang4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot terbaik dan terpercaya 2022》bab terbaru。